Ilyas' Site

Hawa Politik Pemberantasan Korupsi

2011-05-31T08:08:00.000-07:00

Partai Penguasa Rumah Aman Koruptor?

2011-05-31T08:06:00.000-07:00

Negeri Tanpa Identitas

2011-03-31T09:51:00.005-07:00

Indonesia...

Engkaulah negeriku...

Merah-Putih lambang kesucian hati dan keberanian jiwamu...

Garudamu terbang membawamu ke langit segala langit kemajuan dan kemerdekaan...

Indonesia, itulah dirimu...

Tapi sayang, itu masa lalu... Hai bangsaku...

Kini, kau bukan lagi Indonesia yang ku kenal tempo dulu...

Merah-Putih benderamu telah ditukar dengan aneka ragam warna,

Hingga anak-anakmu tak lagi mengerti tentang kesucian dan keberanian...

Kesucianmu dinodai dengan praktik-praktik korupsi dan perampokan...

Keberanianmu disalahgunakan untuk merebut kekuasaan atasmu, bukan melawan musuh-musuhmu...

Kini, kau telah jadi tumbal, wahai bangsaku...

Negeriku...

Kini, tak ada lagi simbol kekuatan pembangunan...

Sebab, burung Garudamu telah dicabik-cabik hingga tak berdaya

Garudamu telah dicengkeram dengan nafsu dan syahwat kekuasaan anak-anakmu...

Di negerimu, tak ada lagi misi pembangunan...

Tak ada lagi misi penyejahteraan rakyatmu...

Oh, Indonesiaku...

Kini identitasmu telah direnggut anak-anakmu yang serakah,

Garudaku, pergilah... Engkau hanya dijarah tiap waktu...

Di Indonesia, tak ada lagi yang menghargaimu...

Pergilah...!!!

Tak usah lagi bicara tentang negeri ini,

Karena ia tak lagi memiliki identitas...

Ya, Indonesiaku kini menjadi negeri tanpa identitas...

WPM, Jaksel, 31/3/2011

Pukul 23.03

Quo Vadis KPK?

2011-03-31T09:51:00.003-07:00

Oleh Moh. Ilyas*

Sejumlah mata kini kembali menyoroti eksistensi dan gerak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, lembaga penegak hukum tersebut saat ini kembali membuat gebrakan yang menjadi magnet kuat bagi publik.

Namun sorotan publik kali ini berbeda dengan sebelumnya, yakni akhir 2009 hingga awal 2010 lalu, di mana KPK menuai simpati publik yang sangat signifikan (karena kuatnya upaya pelemahan terhadap lembaga tersebut). Kini sorotan tersebut terpecah. Sebagian tetap simpati, namun sebagian lainnya justru mulai mempertanyakan gerakan KPK, terutama kalangan politisi di senayan. Salah satunya misalnya dalam bentuk penolakan Komisi III DPR terhadap KPK, karena dua pimpinannya, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dianggap masih memiliki kasus hukum baru-baru ini.

Apakah ini hanya akal-akalan DPR? Atau apakah politisi di DPR menyimpan “dendam” terhadap KPK? Mungkin saja. Sebab, lembaga tersebut baru mencebloskan 19 anggota DPR Periode 2004-2009 ke balik jeruji besi karena penyuapan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI)), Miranda Goeltom.

Namun, terlepas dari perdebatan itu, arah gerak KPK saat ini memang layak disoal. Performance dan kekuatan KPK yang pimpin Busyro Muqoddas ini bisa dikatakan berbeda 180 derajat dibanding KPK yang dulu, terutama saat di bawah kepemimpinan Antasari Azhar yang begitu “garang” terhadap koruptor. Saat ini, gerakan KPK untuk memberantas korupsi di Tanah Air terkesan masih setengah hati. Hal ini setelah kita menyaksikan beberapa kasus korupsi yang “tak disentuh” oleh KPK.

Alih-alih KPK beralasan belum mendapatkan barang bukti dan selalu dalam kata “penyelidikan”. Sebut saja misalnya, skandal Bailout Bank Century yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun. Anehnya, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditambah rekomendasi Pansus Century DPR RI menyatakan bahwa kasus tersebut banyak kejanggalan dan pelanggaran, KPK masih saja berdalih belum mendapatkan bukti pelanggarannya.

Kasus lainnya adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang hingga saat ini masih mengambang dalam ketidakpastian. Selain itu, KPK juga terkesan mengabaikan pemeriksaan terhadap Miranda Goeltom sebagai penyuap dalam pemilihan DGS BI, padahal “para korban” Miranda sudah meringkuk dalam penjara. Akibatnya, muncul bahasa kekecewaan dari salah satu Anggota Dewan, “Masa ya, penyuapnya jin.”

Berbagai kecurigaan dan prasangka terus digulirkan kepada KPK, mulai dari tudingan KPK tebang pilih, hingga takut menyentuh penguasa, termasuk juga Partai Demokrat yang notabene sebagai partai penguasa.

Lihat saja kasus Johnny Allen dalam pembangunan sarana pelabuhan dan dermaga di kawasan Indonesia Timur yang memberikan suap senilai satu miliar terhadap Politisi PAN, Abdul Hadi Jamal. Sampai saat ini, Johnny masih menghirup udara di luar penjara, padahal Abdul Hadi Jamal sudah lebih dari setahun menghuni rumah tahanan.

Melihat fakta ini, KPK selalu “tidak berkutik”, maklum karena Johnny merupakan Wakil Ketua DPP Partai Demokrat. Tindakan KPK ini dikecam kalangan politisi di luar Demokrat, seperti Golkar, PDIP, dan PPP. Sekjen DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, seperti diberitakan Indonesiamonitor.com (5/2/2011) mengatakan, “Ini kan aneh. KPK tampak tebang pilih dalam mengusut sebuah kasus. Jika ada politisi Partai Demokrat yang kena kasus, KPK diam saja. Sementara jika ada politisi dari partai lain yang kena kasus, KPK langsung kejar terus. Ini ada apa, kok KPK tidak berani sama politisi PD.”

Lantas, mengapa KPK begitu lemah dan tak berdaya? Inilah pertanyaan yang coba terus diungkap, mengingat dalam penegakan hukum di negeri ini, KPK masih lebih dipercaya publik dibanding penegak hukum lainnya, seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Apakah saat ini pimpinan KPK, meminjam istilah Mantan Wapres Jusuf Kalla, sedang shock setelah mantan Ketua KPK, Antasari Azhar dibui dan dua pimpinan lainnya dikriminalisasi?

Terlepas dari pertanyaan itu, independensi dan komitmen KPK memang tengah diragukan banyak pihak. Rumus gerak lembaga superbodi itu dinilai telah “tercampur” oleh kekuatan politik, sehingga langkahnya pun cenderung menjadi politis. KPK dianggap hanya mampu membongkar kasus sekelas ikan teri. Sementara yang sekelas hiu KPK tak berdaya, apalagi yang berkaitan dengan pemerintah, seperti BLBI dan Century.

Arah Gerak KPK

Bila benar independensi KPK sedang dipertaruhkan, maka sebenarnya KPK sedang berperang melawan dirinya sendiri. Bahkan independensi yang mati dan komitmen yang raib dan kemudian menyebabkan adanya logika tebang pilih, justru akan membuat KPK menggali kuburnya sendiri yang berdampak pada hancurnya penegakan hukum di negeri ini.

Tentu saja penegakan hukum yang menggunakan logika tebang pilih itu akan merusak hukum itu sendiri. Setidaknya, hukum telah dijadikan alat dengan tujuan terbalik sebagai penegak ketidakadilan, bukan keadilan sebagaimana mestinya. Ketidakadilan yang menjadi leluasa hanya karena kekuatan tertentu, akan menjadikan KPK runtuh secara perlahan-lahan karena ketidakadilan yang dibuatnya sendiri. Sebab ketidakadilan itu pada prinsipnya, sebagaimana ditegaskan Martin Luther King, Jr (1929–1968), seorang pemimpin perjuangan hak sipil Amerika Serikat, akan menjadi ancaman bagi keadilan sampai kapanpun.

Oleh karenanya, arah dan sepak terjang KPK tidak boleh masuk angin, tidak boleh dirasuki kekuatan politik dan kekuasaan, dan tidak boleh “bergantung” pada penguasa. Ia mesti netral dan tetap berjalan secara independen. Dengan kata lain, jika seseorang misalnya memang melakuan tindak pidana, ia tidak boleh lepas dari mata hukum untuk diadili. Di sinilah prinsip dasar equality before the law (persamaan di hadapan hukum) yang menegaskan sikap tidak pandang bulu alias tebang pilih dalam penegakan hukum.

Mampukah KPK menjalankan proses hukum semacam itu, atau ia akan menjadi penegak hukum yang menjadi penakut dan “ikut” kemauan penguasa? Jika pilihan kedua yang dipilih, lantas mau dikemanakan KPK, quo vadis KPK?

Indonesia dan Mimpi Si Mamat

2011-03-31T09:51:00.001-07:00

Sekitar pukul 03.30 pagi, si Mamat terbangun dari tidurnya. Namun, ia menyesali mengapa dirinya harus bangun. Maklum, ia baru saja bermimpi menjalani kehidupan yang berkualitas yang penuh kesenjangan antara cita dan realita, dan jauh dari tirani kekuasaan (baca Thaghut).

Dalam mimpinya, Mamat menemukan berbagai kisah keceriaan negerinya, di mana masyarakatnya hidup damai, tentram, dan sejahtera. Tak ada jeritan tangis karena kekurangan makan, tak ada anak telantar putus sekolah yang hari-harinya hanya dihibahkan di kolong jembatan, tak ada kisah keluarga yang berani bunuh diri lantaran kemiskinan yang mendera, tak ada pula pemulung yang modal hidupnya dari hasil mengais sampah. Di “negeri mimpi” itu tak ada penderitaan apapun dialami warga.

Tidak hanya itu, dalam mimpinya, Mamat melihat negeri hukum begitu agung di mata publik. Tak ada penodaan hukum, tak ada praktik jual beli dan rekayasa hukum. Di sana, hakim menjalankan hukum secara adil, tak ada tebang pilih, tak ada politisasi hukum, dan tak ada intervensi hukum, sehingga tak ada yang bersalah menjadi benar dan yang benar menjadi salah.

Sedangkan seorang pemimpin di negeri itu adalah mereka yang mengayomi, melayani, dan mendahului kepentingan rakyatnya, bukan justru para pemimpin itulah yang minta dilayani oleh rakyatnya. Mereka mencintai rakyatnya, menghindari rekayasa sosial untuk membohongi rakyatnya, dan amanah terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Ia bukanlah pemimpin yang gila jabatan, yang mempertaruhkan harga diri demi mempertahankan jabatannya, dan mempolitisir kepentingannya.

Mimpi Mamat ini tepatnya bisa dikatakan antitesis dari berbagai realitas yang terjadi di Indonesia saat ini. Skandal hukum yang begitu terpuruk, diwarnai dengan berbagai rekayasa dan politisasi, keadilan yang hilang dan ketidakadilan yang membudaya telah menjadi garapan hukum kita. Bahkan, setelah ketajaman hukum di Kepolisian dan Kejaksaan Agung ditumpulkan, kini lembaga superbodi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga "dikriminalisasi" dengan intervensi penguasa.

Indonesia selama ini hanya "diobok-obok" dan digerakkan dalam agenda kepentingan yang terselubung demi memuaskan hasrat oknum penguasa. Akibatnya, data-data kemajuan dipalsukan, semua kasus direkayasa, berbagai isu-isu besar dialihkan. Sementara mata hakim yang ada di bawah kendalinya dibutakan, sehingga tak bisa melihat mana yang benar dan salah, mana perlakuan adil dan tidak. Lebih dari itu, tugas polisi diintervensi sehingga tak bisa berbuat sesuai hukum, dan kerja-kerja pembantunya diarahkan sejalan dengan kemauannya.

Di sisi lain, partai politik menjadi kekuatan absolut yang dijadikan alat merengkuh kekuasaan tanpa peduli kebenaran. Pemimpin Parpol bisa dengan leluasa mengatur anggota partainya di legislatif untuk menyukseskan rencananya. Akibatnya, anggota DPR bukan tidak layak lagi disebut sebagai wakil rakyat melainkan hanya wakil partai.

Semua itu telah menghabiskan kepercayaan publik. Coba lihat, siapakah yang percaya Presiden, Gubernur, maupun Bupati saat ini? Siapakah yang percaya polisi, hakim, dan jaksa? Siapa pula yang percaya pemimpin partai? Kepercayaan itu terus digerus oleh tindakan mereka sendiri. Kini, mimpi Mamat itu pun hanya sekadar menjadi konsumsi cerita dunia khayal dan dunia mimpi, tidak di alam nyata seperti Indonesia ini.

WPM, Jakarta Selatan, 31/3/2011

Mencintai Dengan Sederhana

2011-03-31T09:50:00.000-07:00

Sayang...

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,

Dengan kata dan kalimat biasa-biasa, namun penuh makna,

Dengan bait-bait puisi nan tak puitis,

Namun menyirat kesetiaan dan kedalaman hakikat cinta...

Sayang...

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,

Dengan senandung nyanyian bertalu, namun berbalut rindu...

Dengan kaidah-kaindah natural serta apa adanya, namun bermakna...

Tanpa misteri, tanpa ironi...

Aku ingin mencintaimu apa adanya...

Dengan sehelai kain, namun ia kain cinta.

Dengan selembar alas, namun alas rindu,

Sebagaimana alas Fatimah dan Ali, suaminya...

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,

Dengan hikayat hati yang syahdu,

Dengan nalar-nalar bisu, karenamu...

Jauh dari hipokrasi sanubari...

Aku ingin mencintaimu apa adanya,

Tanpa intervensi, tanpa rekayasa alat apapun,

Tanpa sulapan topeng-topeng kepalsuan...

Aku ingin mencintaimu lepas dari segenap ikatan khayalan...

Sayang...

Aku ingin cintaku penuh kelembutan,

Lembut laksana belaian bunda terhadap bayinya,

Lembut seperti derai angin di kesunyian malam,

Lembut ibarat senyuman mata air di pagi buta...

Sayang...

Aku ingin tulus mencintaimu,

setulus buih lautan yang rela menerima terpaan badai sekalipun...

Sayang... Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu...

WPM, Jakarta Selatan, 31/3/2011

Pukul 23.23 WIB

Kesunyian Jiwa

2011-03-31T09:47:00.002-07:00

Untuknya di Taman Surgawi

2011-03-31T09:47:00.001-07:00

Tantangan Moral-Spritual di “Alam Sakit”

2011-03-31T09:46:00.002-07:00

Suatu ketika salah seorang kawan bertanya, “Ngapain lo masih ke sana, Ini Jakarta Bung?” tanyanya dengan logat Betawi agak sinis, saat mengetahui aktivitasku tiap Kamis malam.

Aku diam saja mendengarnya. Namun beberapa saat setelah itu, spontan ku bilang, “Ini waktunya kita tobat.” Mendengar kalimat itu, ia hanya tersenyum seolah menganggap jawabanku sebagai boneka mainan saja.

Tiap Kamis malam, aku memang meluangkan waktu bersama “jamaah” melakukan silaturrahim dan transaksi spritual dengan Tuhanku. Hal yang ku lakukan mulai waktu Maghrib sampai selesai Isya’ ini bertempat di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Setelah beberapa lama setelah itu aku berpikir bahwa Jakarta kota sesak, Jakarta kota keras, Jakarta kota penuh tantangan, dan Jakarta kota yang warganya didesak berlomba-lomba menaklukkan alam. Bahkan, Jakarta menjadi Ibu Kota Indonesia yang cenderung niscaya mempertaruhkan soal moral dan spritual. Mengapa? Karena perkara moral dan spritual sudah sering ditanggalkan demi menyelesaikan tuntutan tugas, kerja, maupun tuntutan kepentingan yang begitu warna-warni.

Secara lebih ekstrem, alam Jakarta juga bukan hal tabu manakala disebut dengan sebutan “alam sakit”. Hal ini lantaran sulitnya membedakan antara jiwa yang sehat, pikiran yang cerdas, dan moralitas yang berharga, di kota ini. Semuanya seperti kabur ditutup dengan "hal-hal ganjil" (baca: kebohongan maupun kemunafikan). Ia ibarat orang sakit, yang susah ditebak hasrat dan kemauannya. Bahasa kasarnya, di Jakarta mau orang jujur susah, mau cari orang benar, susah, dan mau cari orang ikhlas alias tulus jauh lebih susah lagi.

Di tengah hiruk pikuk kuatnya pengaruh alam sakit ini, sebagian warga Jakarta tidak mau pasrah menerimanya sebagai kutukan permanen. Sebagian mereka mencoba mencari penawarnya. Di antaranya dengan mengawal dan membekali mereka dengan kekuatan moral dan spritual (moral and spritual are a power). Sebab, dua obat inilah yang dianggap paling manjur.

Alasan inilah yang mengantarkanku masuk dalam aktivitas terbatas ini. Aku sadar bahwa individualisme dan personalisme menjadi sesuatu yang sulit dilawan. Ia seolah menjadi karakter yang menyatu secara utuh dengan alam Jakarta. Coba lihat, bagaimana kerasnya pengamen di bus-bus perkotaan? Bagaimana menderitanya pengemis di kereta kelas ekonomi dan di tempat-tempat ramai Ibu Kota, dan bagaimana pula ibu-ibu jompo maupun pengangguran, serta anak-anak putus sekolah yang menghabiskan hari-harinya di lampu-lampu merah atau kolong-kolong jembatan dan fly over? Belum lagi soal penjambretan, perampokan, penodongan, dan penganiayaan yang tak terhitung jumlahnya? Semua itu, ku akui sebagai buah dar individualisme.

Dalam potongan cerita di awal, andai aku tak memiliki hasrat sendiri untuk melangkah memperbaiki moralitas dan spritualitas, aku akan terbawa menjadi pribadi yang jauh dari dua karakter itu. Justru karena aku ingin memeliharanya sebagai warisan masa lalu yang baik. Aku sadar, terlalu banyak kisah-kisah masa lalu yang tak baik diceritakan hari ini, karena hanya tinggal kisahnya. Aku sadar bahwa aku telah mengalpakan banyak hal yang positif, demi hal-hal yang tak lebih positif. Aku sadar bahwa aku sedang hidup di alam sakit.

Bukan hanya aktivitas religius yang ku jalani. Di beberapa titik Ibu Kota, banyak warga yang ingin melepas kepengapan Jakarta dengan spritual. Tengok saja, istighasah semisal di kawasan Tebet, Pasar Minggu, maupun Buncit. Lihat saja, seremonial dzikir dan taubat ala Majelis Rasulullah yang dihadiri ribuan jamaah. Semua itu menunjukkan bahwa Jakarta masih memiliki ruang memperbaiki moral dan spritual. Hal ini tentu peluang bagi mereka yang menginginkannya.

Kuningan + Ps. Minggu, 31/3/2011

Pukul 19.20 WIB

Antara Maaf Ideologis dan Dendam Ideologis

2011-03-31T09:46:00.001-07:00

Oleh Moh. Ilyas

Sebagian manusia seperti enggan atau sulit terketuk hatinya untuk meneladani sifat-sifat Tuhannya. Sifat Al-'Afuwwu (Maha Pemaaf) yang merupakan salah satu dari Asmaaul Husna (Nama-nama Tuhan yang bagus) begitu sulit diterjemahkan dalam kepribadian manusia. Hal ini misalnya terlihat ketika mereka tidak mau "ringan tangan" memberikan maaf bagi orang lain, meski orang tersebut begitu sangat membutuhkan maafnya.

Setidaknya, sedikit kesimpulan pikiran inilah yang kami temukan dalam konflik antar organisasi mahasiswa di Bogor sejak enam bulan terakhir. Konflik dua organisasi berinisial H dan P itu berawal dari demonstrasi keduanya di Istana Kepresidenan Bogor, Oktober 2010 lalu. Aksi mengkritisi satu tahun kepemimpinan Yudhoyono yang dianggap gagal justru menjadi presenden buruk bagi kedua organisasi berbasiskan Islam ini. Pasalnya, demo ini telah menyulut dendam satu sama lain, terutama pihak P, yang merasa dirugikan karena salah satu anggota pihak P terluka akibat bacokan pisau dari tangan salah satu anggota H.

Konflik pun berlanjut, tersebutlah tiga nama dari kelompok H, yang masing-masing berinisial RH, RF, dan M, sebagai tersangka. Dari ketiganya, RH dan M, berdasarkan informasi yang kami terima, menjadi tersangka hanya karena mengikuti aksi, bukan karena pembacokan. Selanjutnya, berkas perkara yang menimpa ketiganya telah masuk ke Kejaksaan Negergi Bogor. Namun, pihak Kejaksaan tak kunjung memroses berkas perkaranya. Sehingga aksi protes pun muncul bertubi-tubi dari kelompok sekaligus senior P yang diduga dinahkodai komunitas berinisial N. "Mereka tidak akan memaafkan kami, sebelum kami dipenjara," kata RF, salah satu tersangka dari pihak H, yang mengaku tak terlibat masalah tersebut.

Di sisi lain, berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui pintu maaf terus dilakukan oleh organisasi H. Bahkan, pihak kampus tempat komplotan mahasiswa yang berseteru telah sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan, namun kesepakatan itu tidak diindahkan.

Kini, kisah itu pun berlanjut. Api kebencian ternyata semakin berkobar menyelinap dalam benak komunitas P setelah mereka mengetahui bahwa RF, salah satu dari H hendak menjalankan sunnah Rasul, yaitu akad nikah. Sehingga mereka semakin getol menuntut penahanan ketiganya. Puncaknya, tuntutan itu pun kini menuai hasil, ketiganya telah mendekam di balik jeruji besi.

Wal-hasil, sekian upaya yang dilakukan hanya berbuah empedu, alias tak menghasilkan apa-apa. Maaf pun tak jua datang meski sudah sekian kali diminta terhadap pihak P. Kini, semua telah berpikir bahwa peristiwa ini tidak hanya melahirkan dendam pribadi, antara pelaku pembacokan dengan si korban. Peristiwa ini telah menciptakan dendam ideologis, karena didasarkan pada patron ideologi organisasi.

Ajaran level “Islam” yang disandang kedua organisasi itu hanya semacam simbol tanpa nilai. Ia tak berpengaruh sedikit pun. Tak ayal, kata maaf hanya menjadi kata yang begitu tabu dan sulit dicapai. Ia menjadi kata yang kian melangit, sehingga kian jauh dari capaian tangan-tangan makhluk lemah seperti manusia. Bahkan, tangan hukum sendiri, yang sebenarnya menginginkan pintu kekeluargaan tak mampu dan melunak lantaran tak ada kata maaf dari Si Korban.

Rupanya, maaf ideologis dan dendam ideologis seperti dua jurang yang tak mudah disatukan. Ia juga tak semudah membalikkan telapak tangan. Keduanya sangat sulit dipertemukan. Pupus sudah menyatukan commen idea antara keduanya.

Kini kita tahu bahwa maaf ideologis jauh lebih sulit dicapai dari pada maaf individu. Padahal, maaf ideologis melahirkan kultur dan jiwa sosial yang mumpuni. Sedangkan maaf individu hanya tercipta secara natural dari satu individu kepada individu lainnya. Kita mesti menghindari tipologi dendam ideologis yang membatu dan tak mudah dilunakkan dengan kata-kata maaf. Maka kemudian muncul statemen kekecewaan, "Tuhan aja memaafkan, kok manusia bisa-bisa seperti itu."

Kereta AC Ekonomi Bogor-Jakarta, 31/3/2011
Pukul 17.42 WIB

Menjadi Kaya Melalui Wirausaha

2011-03-31T09:45:00.001-07:00

Dalam sebuah akun facebook Senin (28/3) lalu aku menulis sebuah status wall dengan kalimat begini, "Menjadi pengusaha dalam pergaulan, menjadi politisi dalam perbincangan, dan menjadi akademisi dalam aksi dan gagasan. Good Luck...!!!.”

Kaya adalah sebuah pilihan. Sementara pintu terbaik dalam mencapai kekayaan, sebagaimana dilegitimasi Nabi adalah pernigaaan atau pintu wirausaha. Legalitas ini selain disabdakannya, pernah juga dipraktekkan langsung Nabi ketika ia menjadi saudagar bersama istrinya, Khadijah RA.

Legalitas Nabi ini bukan tanpa alasan. Nabi menganggapnya sebagai usaha menghasilkan rezeki paling baik di antara beberapa usaha yang lainnya, seperti sabdanya yang diriwayatkan Imam Baihaqi: “Sebaik-baik usaha adalah usaha orang-orang yang berniaga (pengusaha atau entrepreneur), yang jika berbicara tidak dusta, jika diberi amanah tidak khianat, jika berjanji tidak meleset, jika membeli tidak mencela (barang yang dibelinya), jika menjual tidak memuji-muji (barang yang akan dijualnya), jika berhutang tidak menunda-nunda pembayarannya, dan jika berpiutang tidak mempersulit (orang yang berhutang).” (baca Kamaluddin, 2007: 19).

Tentu saja, model bisnis dan wirausaha yang dimaksud nabi ini jauh dari praktik-praktik riba (hutang piutang yang mengambil keuntungan/ bunga) dan penipuan (baca mencuri timbangan, dsb).

Sebuah buku berjudul “Bagaimana Rasululah Saw Membangun Kerajaan Bisnis” (2007:14) menjelaskan bahwa Nabi sejak kecil telah ditempa dalam lingkungan yang memiliki semangat kewirausahaan, semangat kemandirian, kreatif, dan kemampuan mengambil resiko yang tumbuh baik dalam pribadinya. Lingkungan ini kemudian berpengaruh terhadap pembentukan jiwa nabi yang kelak menjadi saudagar, terutama setelah mempersunting Sang perempuan kaya, Khadijah al-Kubra.

Hadits dan landasan-landasan ini aku ingat manakala aku sedang berpikir, “Bagaimana aku bisa kaya?” Pikiran ini – jujur kerapkali mengunjungiku, bahkan semenjak aku baru hendak berkarir di Jakarta 2009 lalu. Saat itu, aku sempat berpikir untuk melakukan perniagaan sepeda motor, yang dibeli di jakarta, lalu dijual kembali di Pamekasan. Beberapa kali kalkulasi telah ku lakukan, bahkan hingga saat ini. Namun sayang, aku terkadang masih terbebani dengan persoalan modal.

Sebenarnya secara pribadi aku lebih sreg menjadi pengusaha (investor) media, semisal Aburizal Bakrie dengan TVOne-nya, Surya Paloh dengan Media Group-nya, Hary Tanoesoedibjo dengan Media Nusantara Citra (MNC)-nya, Dahlan Iskan dengan Jawa Pos-nya, Erick Thohir dengan Republika-nya, Jakob Oetama dengan Kompas-nya, dan beberapa nama lainnya. Terkadang, aku juga ingin menjadi politisi semisal Akbar Tandjung dan Anas Urbaningrum, atau gagasan-gagasan menjadi penulis dan pengamat politik semisal Eep Saefullah Fatah, Effendi Ghazali, Ikrar Nusa Bhakti, dan beberapa deretan analis politik lainnya, dan tentu yang pasti ingin menjadi tokoh-tokoh bangsa sekaliber alm. Cak Nur, Amien Rais, Syafi’i Maarif, dan tokoh-tokoh besar bangsa lainnya.

Kendati demikian, menjadi bisnisman (enterpreneur) cukup kuat dalam pikiranku. Aku berpikir, bila aku hanya sekadar menjadi karyawan – apapun – aku sulit untuk kaya luar biasa. Bila aku hanya menjadi PNS, barangkali aku bisa kaya jika meniru gaya Gayus Tambunan, apalagi hanya menjadi guru ataupun dosen, yang, menurutku, mesti dilandasi dengan jiwa pengabdian dan ketulusan yang tinggi. Dengan begitu, tentu pintu perniagaan sangat ingin ku jamah dan kulalui.

Lead tulisan ini yang menukil “Menjadi pengusaha dalam pergaulan,” dari akun jaring sosial facebookku, sebenarnya sebagai motivasi terhadap diriku sendiri. Aku ingin betul-betul “berenang” di kolam wirausaha. Aku belajar bergaul dengan pengusaha IT, berdiskusi dengan pengusaha Lele, kerap bercengkrama dengan kawan yang sangat antusias membuka usaha gula di Pamekasan, walaupun di balik semua itu aku tidak ingin melupakan semangat jurnalisme dan akademikku, yang insyaallah akan ku lanjutkan di Universitas Indonesia sebelum pertengahan tahun ini.

Tulisan ini pun, sengaja ku ciptakan karena sudah membeku dalam otakku, mungkin disebabkan terlalu seringnya aku berpikir tentang kekayaan. Bagaimana menjadi rich man di Indonesia, bagaimana menanggung beban keluarga dan kawan-kawanku yang membutuhkan uluran tangan finansial, dan bagaimana pula menjadikan tangan ini sebagai “al-yadu al-‘ulya”, termasuk terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Ya, jawabnya aku harus menjadi pengusaha dengan tidak meninggalkan hal-hal yang aku impikan sebagaimana ku sebutkan di atas.

Ps. Minggu, Jaksel, 30-31/3/2011

Demi Sebuah Cita-cita

2011-03-31T08:34:00.000-07:00

Setiap menjelang malam, kumpulan kelelawar itu keluar dari pertapaannya. Mereka beterbangan kesana kemari demi sebuah cita-cita. Cita-cita “binatang malam” itu tak lain adalah kehidupan. Mereka melakukan pengembaraan malam karena hasrat agar bisa tetap bereksistensi.

Cerita kelelewar ini bukanlah “warisan” yang hanya ingin ditularkan pada komunitasnya saja. Tetapi semua komunitas makhluk hidup yang memiliki niat untuk bereksistensi, tak terkecuali manusia. Tentu dengan mekanisme maupun prosedur kerja yang berbeda-beda satu sama lain.

Saya menggunakan analogi binatang, karena manusia, sebagaimana banyak dijelaskan dalam beberapa referensi Kitab Mantiq (ilmu logika), merupakan binatang yang berbicara (baca hayawaanun naatiqu). Makna “berbicara” ini oleh Aristoteles disebut berpikir. Ini tidak lain karena manusia merupakan animal rationale artinya binatang yang mempunyai rasio, zoon politicon, dan makhluk hylemorfik, artinya makhluk yang terdiri dari materi dan bentuk-bentuk. Sehingga manusia, menurut Aristoteles tepat disebut homo est animal simbolicum dan homo est animal rationale.

I’tibar terhadap binatang ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat sisi kebinatangan sebagaimana persepsi Charles Darwin atau teori Freud tentang “Id” yang dijadikan pusat dari naluri dan impuls yang bersifat primitif dan kebinatangan. Atau barangkali sebutan binatang bagi manusia itu didasarkan pada fakta bahwa bentuk manusia tidak terlalu berbeda dengan kera, sebagaimana diungkap dalam Teori Evolusi Darwin melalui bukunya, “The Origin of Species” dan Alfred Russel Wallec. Meskipun pada teori ini masih melahirkan perdebatan, terutama setelah muncul sanggahan dari Harun Yahya tentang asal usul manusia. Kendati asal-usul manusia itu masih diperdebatkan, namun kemampuan manusia yang bisa berpikir dan memiliki cita-cita merupakan sesuatu yang tak terbantahkan.

Judul “Demi sebuah cita-cita”, merupakan suatu penggalan kisah yang seolah “dilestarikan” dalam beberapa rentetan kisah hidupku. Ia menjadi semacam “air susu” yang, kedua kosa katanya tidak boleh dipisah agar tidak bermakna lain. Bermula dari “petualangan” dedikasi dan pengabdianku di Kompleks Keagamaan di bilangan Mlokorejo, Jember delapan tahun silam. Meski di sana merupakan pengabdian pertamaku dari salah satu lembaga pendidikan Islam di Pamekasan, namun ia mesti ku putuskan sebagai yang terakhir. Itu tak lain, karena kebutuhan akademik yang mesti harus ku tempa lebih jauh.

Tak cukup sampai di situ, lima tahun kemudian, yakni 2009 lalu, aku pun harus rela meninggalkan satu asa demi menuju asa yang lainnya, yaitu keputusanku singgah ke Jakarta dan menjadi bagian dari komunitas nasional lembaga pers sebuah organisasi. Saat itu, sebenarnya ada keinginan beberapa kawan maupun senior di Pamekasan agar aku “melenggang” menuju puncak tertinggi organisasi, namun tidak aku indahkan. Mengapa? Itu semua demi cita-cita “yang lain”.

Kini, tragedi itu pun terulang. Sedari awal karirku di Republika, salah satu media nasional, yang disebut-sebut koran Islam terbesar di Indonesia, godaan demi godaan kerap kali menghantui. Godaan itu adalah melanjutkan studi “masterku”. Namun, godaan itu kerap kuabaikan, hingga pada akhirnya, setelah satu tahun aku jalani dunia “merangkai kata melalui pena ini”, ku putuskan juga untuk melepasnya. Ya, godaan itu sepertinya telah betul-betul “melunturkan” jiwa jurnalisku, dan kembali masuk ke dunia akademik.

Kisah-kisah ini kututurkan agar aku mengerti bahwa sebuah keindahan tak selamanya indah manakala keindahan baru menghampiri. Hasrat selamanya akan tetap menjadi hasrat walaupun terkadang nilai dan kuantitasnya fluktuatif. Begitu pun cita-cita. Tak ada yang salah dengan cita-cita (apapun) setiap individu. Hanya saja, pada saatnya nanti, lepas dari emosionalitas kita, terkadang, ia mesti tergadaikan demi cita-cita baru yang “dipikirkan” lebih ideal berdasarkan realitas obyektif maupun realitas khayalnya secara pribadi.

Menurutku, cita-cita akan senantiasa mengalir dari satu sungai ke sungai lainnya, dari satu muara ke muara lainnya, hingga ia mencapai ujung muara dari seluruh muara. Ya, cita-cita manusia akan berakhir tatkala ia telah merengkuh ajal sakaratul maut dengan ultimate goal, jannaatun naim atau nirwana keabadian di alam yang sesungguhnya kelak. Selamat bercita-cita...!!!

Wisma Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 30/03/2011

Pukul 02.51 WIB.

The Age dan Pertaruhan Kepemimpinan SBY

2011-03-30T02:13:00.000-07:00

Oleh Moh. Ilyas*

Pemberitaan yang dimuat dua media Australia, yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald pekan lalu menjadi pertaruhan bagi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, isi pemberitaan tersebut betul-betul “membuka aib” presiden yang telah memimpin negeri ini selama tujuh tahun itu.

Dengan judul “Yudhoyono Abused Power”, The Age yang menukil dari kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks mengungkap beberapa temuan tentang kepemimpinan SBY yang menyalahgunakan kekuasaannya. SBY secara pribadi telah melindungi pelaku-pelaku korupsi di negeri ini dengan intervensi terhadap jaksa dan hakim. Presiden Keenam RI itu juga diberitakan telah menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Tentu saja berita yang dilansir dua media Australia tersebut belum pasti kebenarannya, karena belum didalami dan digali secara hukum. Hanya saja, reaksi orang-orang istana, termasuk petinggi sebagian partai pendukung pemerintah yang reaktif semakin memperjelas kecurigaan publik terhadap kebenaran isi berita tersebut. Logikanya, “Jika memang tidak salah, mengapa mesti repot-repot mengaku tidak bersalah?” Bukankah diam bisa menjadi jawaban?

Bahkan tidak tanggung-tanggung, pihak istana berkilah dengan menyebut berita yang mengguncang Indonesia dan Australia tersebut hanyalah berita sampah. Tanggapan yang bertubi-tubi dengan nada “sinis” penolakan terhadap dua berita itu menunjukkan bahwa lingkaran istana seperti kebakaran jenggot. Jika demikian, publik kemungkinan besar dapat mencurigai bahwa isi berita tersebut memang benar?

Logika Data

“Bermaksud memukul orang lain, ya, malah kena sendiri”. Inilah barangkali ungkapan yang mungkin tepat menggambarkan fenomena munculnya hasil bongkaran Wikileaks yang berpotensi meruntuhkan dinding-dinding kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemimpinnya itu. Pihak istana dengan tergopoh-gopoh mengeluarkan bantahan itu malah seperti melakukan bunuh diri. Mengapa? Alasannya karena mereka tidak menggunakan data.

Aksi reaktif dengan menyebut berita sampah bukan menyelesaikan masalah. Mestinya jika mereka memang tidak memercayai kandungan berita itu, mereka melakukan respon balik dan bantahan secara datatif. Logika data dan fakta dapat menjadi “penangkal”. Namun hal ini belum kita temukan. Bahkan, SBY pun hanya bisa “sakit” seolah tidak mampu menjelaskan kepada publik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Padahal, publik membutuhkan klarifikasi dan penjelasan yang akurat dari SBY. Inilah “kelemahan” orang-orang di sekeliling SBY yang hanya berkoar-koar membela tetapi tanpa argumen dan akurasi data.

Aksi reaktif dalam rangka membela pemimpinnya itu tidaklah salah. Namun, menjadi salah ketika hanya berupa pembelaan secara normatif, tanpa data akurat. Pembuktian itu dilakukan melalui hak jawab. Presiden SBY juga bisa minta klarifikasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat. (Kompas.com, 13/3/2011).

Sebuah Pertaruhan

Siapapun mengakui bahwa jabatan Presiden merupakan “ikon” bagi sebuah negara. Jika seorang presiden memiliki black list maupun skandal dalam karir kepemimpinannya, maka ia akan memiliki beban moral dan beban sejarah bagi bangsa yang dipimpinnya untuk selama-lamanya. Sebut saja, Soeharto, Ben Ali, dan Hosni Mubarok dengan rezim otoritarianisme di masing-masing negara yang dipimpinnya, Hitler dengan kekejamannya di Jerman, pun juga Kaisar Hirohito, Mossoilini, dan pemimpin-pemimpin di dunia yang memiliki skandal dalam sejarah kepemimpinan mereka.

Begitu juga dengan SBY. Jika ia tidak berani membersihkan namanya sendiri, ia akan menjadi pemimpin yang tidak akan dikenang dengan jasa dan kebaikannya, tetapi dengan skandal yang pernah dilakukannya. Apalagi, skandal Bank Century yang mengguncang langit Indonesia selama dua tahun terakhir oleh Wikileaks juga disebut-sebut berkaitan erat dengan SBY. Skandal yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut disebut-sebut digunakan untuk pencalonan SBY-Boediono saat Pemilu Presiden 2009 lalu (Baca: Vivanews.com, 11/3/2011).

Oleh karenanya, temuan-temuan yang mengagetkan itu mesti diluruskan dengan data-data yang akurat oleh SBY sendiri. Sebab persoalan-persoalan tersebut merupakan pertaruhan bagi perjalanan kepemimpinannya. Setidaknya, dengan melakukan klarifikasi dan pembersihan namanya, SBY masih menjaga kredibilitas kepemimpinannya. Namun jika tidak, sejarah akan mencatat sebaliknya. Sehingga apa yang diingat dan dikenang masyarakat Indonesia khususnya, adalah sejarah cacat kepemimpinannya.

Tentu saja semua itu masalah pelik dan merupakan ujian berat bagi kepemimpinan SBY. Betapa tidak, setelah “Badai Kebohongan” pemerintah menggema di Indonesia awal tahun ini, badai kedua yang tak kalah hebatnya kembali datang. Meski datangnya dari Australia, namun gemanya dapat meningkatkan ketidakpercayaan bagi publik dan masyarakat Indonesia. Kini, Presiden SBY benar-benar dihadapkan pada “dunia nyata”, betapa permasalahan datang bertubi-tubi dan membutuhkan pengambilan keputusan dan tindakan yang cepat dan tepat. Apakah sejarah akan mencatat gemilang prestasi kepemimpinannya atau sebaliknya? Kelak, keputusan SBY hari ini dan juga waktu yang akan menjawabnya.

Waspadai Isu Kekerasan Bermotif Agama

2011-03-30T02:12:00.001-07:00

Oleh Moh. Ilyas*

Sebuah bom meledak di kompleks Utan Kayu, Jakarta Timur, sekitar pukul 16.30 WIB, Selasa (16/3). Bom tersebut terkesan diarahkan kepada Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, karena diletakkan di dalam paket kiriman buku yang dialamatkan kepada Ulil. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti pelaku dan motif pengiriman bom tersebut.

Kendati demikian, publik tidak mau menunggu hasil kepolisian untuk mengetahui motif di balik pengeboman tersebut, sehingga mereka memunculkan spekulasi masing-masing. Misalnya ada yang mengatakan kebencian publik terhadap Partai Demokrat, mengingat Ulil salah satu pengurus partai penguasa tersebut. Sebagian lainnya berspekulasi bahwa bom tersebut sebagai upaya pengalihan isu, karena beberapa hari terakhir, Presiden SBY diobok-obok dengan isu "Penyalahgunaan kekuasaannya" yang terungkap dari situs Wikileaks.

Namun selain dari dua spekulasi itu ada juga yang berspekulasi bahwa kasus tersebut berkaitan erat dengan isu agama, yang kemungkinan besar dilakukan oleh kaum ekstremis maupun fundamentalis. Alasannya karena Ulil selama ini dikenal dengan pemikir Islam liberal, yang banyak pemikirannya berseberangan dengan kebanyakan pemahaman umat Islam, bahkan dianggap "melukai" perasaan mereka.

Kita tahu bahwa Kompleks Utan Kayu merupakan kawasan yang banyak dijadikan tempat berkumpulnya para aktivis, terutama kalangan JIL. Namun, kita juga tidak bisa berspekulasi dengan melontarkan motif-motif di balik aksi "anti kemanusiaan" itu, karena kita memang belum mengetahui bukti-buktinya secara akurat.

Membawa term agama dalam beberapa kasus kemanusiaan di negeri ini seperti sudah menjadi tradisi. Sebut saja kasus penusukan warga Ahmadiyah di Cikeusik maupun perusakan gereja di Temenggung beberapa bulan lalu. Padahal, banyak kalangan mensinyalir kasus tersebut merupakan pengalihan isu belaka, sebab para pelakunya justru bukan warga setempat, tetapi datang dari luar daerah tersebut. Alasan lainnya, karena aparat kepolisian dua hari sebelum kejadian sudah mengetahui informasi rencana penyerangan terhadap warga Ahmadiyah, namun aparat terkesan membiarkan.

Kendati demikian, media massa sudah "terlanjur" mengibarkan "bendera agama" dengan mengusung isu bahwa penusukan itu bermotif agama, yang mengakibatkan tokoh-tokoh agama terpojokkan, karena dianggap tak berdaya mengurus umatnya.

Perlu diingat, peristiwa Cikeusik dan Temenggung yang menyudutkan tokoh agama itu terjadi beberapa saat setelah tokoh lintas agama dengan suara nyaring menyatakan kebohongan pemerintah. Oleh karenanya, upaya menyudutkan keberadaan tokoh agama melalui peristiwa tersebut dianggap pengalihan isu dan "strategi" membasmi pengaruh mereka.

Apakah pengeboman di Utan Kayu tersebut juga pengalihan isu dan bukan karena klaim bahwa kaum fundamentalis kalah argumentasi terhadap kaum liberalis, seperti yang diduga sebagian orang? Kita tidak tahu secara pasti. Oleh karenanya, semua peristiwa yang terjadi tidak bisa langsung diterjemahkan secara kasat mata, melainkan harus dipahami dan digali secara mendalam.

Harga Kemanusiaan

Terlepas dari apapun motifnya, pengeboman tersebut tetaplah merupakan tindakan yang terkutuk, dan tak dapat dibiarkan. Ia telah menodai dan menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan.

Kesadaran akan harga kemanusiaan ini merupakan sebuah keniscayaan bagi siapapun, terutama umat beragama (jika dikaitkan dengan agama). Alasannya karena agama, meminjam pernyataan Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid, tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Selain itu, tegas Cak Nur (sapaan Nurcholish Madjid), nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai keagamaan. Demikian pula nilai keagamaan mustahil bertentangan dengan nilai kemanusiaan. (Baca: Islam Doktrin dan Peradaban, 2000).

Dengan begitu, tindakan biadab, tindakan pembunuhan, termasuk pengeboman merupakan tindakan anti-kemanusiaan yang sangat jauh dari ajaran agama mana pun. Tidak ada legalitas agama yang bisa dijadikan dasar argumen pembenaran. Tidak ada pula dasar sosiologis yang membolehkan menghilangkan nyawa ataupun melukai orang lain.

Oleh karenanya, harga kemanusiaan pada prinsipnya sudah final dan tak bisa dipertentangkan lagi. Ia merupakan harga tertinggi dalam sebuah jalinan relasional, baik secara vertikal maupun horizontal.

Respon Ulil

Bagaimana tanggapan Ulil mengenai bom yang diduga kuat dialamatkan kepada dirinya? Ulil mengatakan, "Sangkaan saya, ada motif politik di baliknya. Bentuknya teror politik. Tetapi saya tidak mau berpanjang-panjang. Biarlah ini menjadi wilayah polisi saja." (Indopos, 16/3/2011).

Ulil tidak ingin berspekulasi bahwa kasus tersebut berkaitan dengan agama. Sebab selama ini, kalaupun ada ancaman sebagai dampak dari perbedaan pandangan dan pemikiran keagamaan tidak sampai berupa pengeboman. Ia justru curiga bahwa pengeboman tersebut bermotif politik karena beberapa hari terakhir, pengurus Partai Demokrat ini cukup aktif mengomentari persoalan politik, terutama yang berkaitan dengan penguasa maupun partainya.

Apakah pernyataan Ulil benar? Mungkin saja. Semua kita berhak menginterpretasikan sebuah peristiwa dengan berbagai dalih. Hanya saja, kita tentu juga harus rasional menggulingkan isu. Ketika agama selalu dibawa-bawa tanpa dasar argumentasi yang utuh dan proporsional, justru hanya akan menjadi bumerang bagi agama itu sendiri. Agama tak perlu terus-terusan dijadikan "kambing hitam" dalam kasus-kasus kekerasan.

Agama adalah "tempat berteduh" yang nyaman bagi pemeluknya. Namun, tempat itu terkadang dirusak sendiri oleh penghuninya manakala mereka memiliki kepentingan pribadi. Bukankah agama selama ini masih banyak dijadikan sekadar alat politik maupun kekuasaan demi memenuhi hasrat kepentingan saja?

* Penulis adalah Wakil Direktur Lingkar Meridian Jakarta

Ujian Kepemimpinan SBY

2011-03-30T02:05:00.000-07:00

Oleh Moh. Ilyas*

Beberapa hari terakhir, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihadapkan pada sejumlah permasalahan pelik, khususnya terkait isu yang melunturkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Misalnya, soal gonjang-gonjing politik nasional seperti rencana dibentuknya panitia angket mafia pajak yang dianggap bakal mengganggu ketenangan kekuasaannya. Meskipun pada akhirnya rencana tersebut digagalkan di Sidang Paripurna, namun SBY belum “nyaman” seratus persen.

Ketidak-nyamanan tersebut disebabkan isu soal koalisi dan reshuffle kabinet yang cukup menyedot perhatian publik, di mana pertaruhannya adalah soal depak-mendapak partai koalisi dan merangkul partai yang sebelumnya oposisi. Tidak nyaman, karena SBY sudah “didesak” oleh partainya sendiri dan kembali dianggap peragu oleh banyak kalangan, sehingga muncul persepsi bahwa SBY tidak akan berani melakukan reshuffle terhadap kader dari Partai Golkar dan PKS, yang dalam beberapa kebijakan strategis dianggap melanggar aturan koalisi.

Hal tersebut sebenarnya bukan barang baru bagi SBY. Sebelumnya, misalnya pada 10 Januari lalu, sejumlah Tokoh Lintas Agama mengeluarkan “somasi kebohongan” terhadap Pemerintahannya. Somasi tersebut digulirkan dengan alasan Pemerintahan SBY telah melakukan kebohongan publik. Belum selesai isu tersebut, SBY kembali digoncang soal keluhannya mengenai gajinya yang sudah tujuh tahun tidak naik.

Tidak hanya itu, masalah seolah tak mau ujug-ujug pergi, masalah lainnya juga berdengung di telinga SBY, yakni persoalan penyebaran buku-buku serial dirinya yang tersebar di beberapa sekolah tingkat SMP dan SD di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Rupanya ujian demi ujian datang silih berganti. Kini Presiden SBY benar-benar dihadapkan pada “dunia nyata”, betapa permasalahan datang bertubi-tubi dan membutuhkan pengambilan keputusan dan tindakan yang cepat dan tepat. Tetapi, yang terjadi belum menunjuk ke sana. Bahkan, selain tiga masalah di atas, SBY juga kerap menuai kritik tajam mengenai banyaknya masalah mafia perpajakan, mafia hukum, dan skandal korupsi yang tak kunjung usai. Kritik tersebut bergulir karena SBY selalu berjanji akan berada di barisan terdepan dalam memberantas korupsi.

Untuk masalah pemberantasan kaum mafia misalnya, SBY dituntut “kerja ekstra”, karena kasus tersebut sudah merasuk ke akar-akar penegakan hukum di negeri ini. Persekongkolan para mafia telah memorak-porandakan tatanan dan sistem nilai yang diciptakan untuk pembangunan bangsa, dan fenomena ini sudah merambah ke beberapa instansi pemerintah, misalnya Polri, Kejaksaan Agung, dan Direktorat Perpajakan.

Belum lagi masalah ketenaga-kerjaan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun masalah penyebaran buku yang berkaitan dengan peran Kementerian Pendidikan Nasional yang, oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) diduga berpotensi korupsi karena menggunakan dana alokasi khusus (DAK). Di sinilah “suara lantang” SBY untuk memberantas korupsi dipertaruhkan. Ia didesak publik untuk tidak sekadar berretorika, tetapi betul-betul merealisasikan janji-janji dan retorikanya itu. Jika tidak, maka public trust (kepercayaan publik) dan market trust (kepercayaan pasar) akan hilang dengan sendirinya.

Bagi pemimpin, kepercayaan publik merupakan kunci tertinggi suksesnya kepemimpinanannya. Jika publik tidak percaya, maka apapun yang dikerjakan pemimpinnya seperti sia-sia belaka. Sebab, kepercayaan tidak saja menjadi motivasi, tetapi juga memiliki pengaruh kuat, bahkan salah satu penentu dalam perjalanan kepemimpinan. Bila kepercayaan ini tidak terobati dan tetap berupa ketidakpercayaan, sangat mungkin ia akan berubah menjadi teriakan revolusi untuk menumbang pemimpin yang berkuasa.

Oleh karenanya, memulihkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar adalah ujian utama bagi pemimpin mana pun yang memiliki otoritas dalam pemerintahan. Tidak saja mengandung konsekuensi politik, masalah kepercayaan publik tersebut juga akan menentukan besar kecilnya kepercayaan pasar terhadap kerja-kerja seorang pemimpin.

Menurut Sun Tzu, ahli strategi Cina, kalau sebuah negeri mampu membangun kekuatan pertahanannya dengan baik, maka musuh enggan untuk menyerang. Bila direfleksikan, bila pemerintah mampu mengatasi gelombang badai kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa, kritik dan goyangan kalangan para politisi, tokoh agama, termasuk mahasiswa tidak akan menganjlokkan tingkat kepercayaan publik dan pasar.

Soal Komunikasi

Publik mengetahui, dalam soal kemampuan retorika, SBY tak diragukan lagi, apalagi pernah dibuktikan dengan penghargaan atau award berkaitan dengan kemampuan retorikanya. Namun, publik pun menyadari bahwa retorika SBY ada kalanya belum mampu menjadi komunikasi yang dikehendaki publik.

SBY juga mulai agak kesulitan dalam menghadapi gelombang badai permasalahan strategis yang melanda bangsa ini. Ia beberapa kali mengimbau kepada bawahannya agar segera menuntaskan masalah-masalah pelik bangsa. Namun, himbauan itu terkesan seperti himbauan kosong yang tak perlu direalisasikan. Lihat saja misalnya himbauan agar Kapolri, Jenderal Timor Pradopo segera menuntaskan kasus Mafia Pajak, Gayus Halomoan Tambunan. Saat itu, Timor berjanji akan menuntaskan dalam 10 hari, namun hingga saat ini, sudah hampir tiga bulan hasilnya belum juga tuntas.

Perihal komunikasi lainnya yang belum sepenuhnya tercapai adalah saat menanggapi pernyataan sikap para Tokoh Lintas Agama baru-baru ini. Komunikasi yang dilakukan SBY, sebagaimana diakui Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, masih hanya berupa retorika normatif dan tidak substantif, sehingga tidak menjadi solusi bagi persoalan bangsa.

Komunikasi SBY tersebut sudah barang tentu mengecewakan bagi kalangan yang menginginkan perubahan dan tak sekadar retorika. Dalam hal ini, komunikasi politik sekaligus komunikasi massa SBY masih perlu ditingkatkan lagi. Ini tidak lain tujuannya untuk menghindari gejolak politik dan menciptakan stabilitas politik hingga purna kepemimpinannya yang kedua pada 2014 mendatang.

Selain itu, tidak ada jalan lain, SBY harus menunjukkan kepada publik dan pasar bahwa tim kabinetnya solid dan kapabel agar kepercayaan pasar pulih. Hal ini penting mengingat sejak awal pembentukan kabinetnya lebih ditopang oleh share politik, bukan sebuah zakeen kabinet sebagaimana mestinya. Apalagi sejak awal kepemimpinannya yang kedua, banyak kapabilitas dan kualitas komunikasi jajaran kabinet yang dipertanyakan. Apabila hal ini tidak terjadi, kredibilitas pemerintahan SBY akan makin anjlok.

Tantangan lain Presiden SBY yang tak kalah beratnya adalah menciptakan citra bahwa dirinya, wakil presiden, dan para anggota kabinetnya betul-betul bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing.

* Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik dan Sekjen Bakornas LAPMI

Reshuffle dan Perubahan

2011-03-29T11:06:00.000-07:00

Oleh Moh. Ilyas*

Setiap zaman memiliki dinamikanya tersendiri, dan setiap dinamika zaman melambangkan suatu perubahan di dalamnya. Ibaratnya, setiap hari dalam tubuh kita terdapat miliaran sel yang mati atau bunuh diri. Namun, sel-sel yang mati itu merupakan sel yang sudah tidak diperlukan lagi. Peristiwa bunuh diri sel itu dimaksudkan agar populasi sel pada tubuh tetap seimbang, sehingga kondisi tubuh dapat tetap sehat dan bugar.

Analogi ini kontekstual jika dikaitkan pada ranah birokrasi kita saat ini. Birokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berikut jajaran kabinetnya, belum memperlihatkan prestasi kerja yang patut diacungi jempol. SBY masih sering "tersandera" oleh fenomena politik dan hukum yang cenderung mengancam kekuasaannya. Dengan bahasa lebih ekstrem, hingga 1,5 tahun kepemimpinan SBY kedua ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Bahkan kerja yang ditampilkan SBY dan para pembantunya masih jauh panggang dari tujuan utamanya dalam menyejahterakan rakyat. Pemerintah masih berkutat pada dunia klaim melalui iklan dan pemberitaan media massa, namun kenyataannya rakyat tidak merasakan apa yang diklaim pemerintah. Inilah yang kemudian melahirkan tudingan bahwa Rezim SBY Periode ini merupakan Rezim Bohong, di mana semua pembangunan pemerintahannya dibangun berdasarkan kebohongan.

Fenomena "kesenjangan" antara harapan dan kenyataan di tingkat birokrasi tersebut kemudian juga melahirkan persepsi negatif, yaitu bahwa kepemimpinan SBY saat ini sudah lusuh. Oleh karenanya ia perlu disegarkan dengan reshuffle (perubahan susunan) menteri-menterinya yang dianggap menjadi penyebab lusuhnya birokrasi di bawah kendalinya.

Dengan demikian, pintu reshuffle merupakan sebuah keniscayaan dalam menciptakan suasana dan dunia baru serta menyegarkan pemerintahan saat ini. Ia juga merupakan langkah pembaruan yang memang seyogyanya dihadirkan guna mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Setidaknya, sesuatu yang belum tergarap dan belum terjawab oleh kepemimpinan status quo akan dijawab oleh pembaru pasca-reshuffle.

Tidak Semata Politis

Banyak analis menyatakan bahwa perombakan kabinet jilid 2 ini disebabkan sikap dua partai politik yang tergabung dalam koalisi yang kerap berbeda dengan Partai Demokrat sebagai partai penguasa dalam persoalan-persoalan strategis. Dua partai yang dimaksud adalah Partai Golkar dan PKS. Keduanya berbeda haluan dengan Demokrat dalam dua kasus besar, yakni keputusan bailout (penalangan) Bank Century dan rencana pembentukan panitia angket mafia perpajakan yang kandas dalam Sidang Paripurna beberapa waktu lalu.

Jika analisis yang sudah menjadi bola salju yang menggelinding dan mengarah ke wacana reshuffle akhir-akhir ini hanya didasarkan pada peta politik (politic maps) benar, maka sungguh amat disayangkan. Pasalnya, sebuah komitmen kerja untuk bangsa ini tak lebih dari sekadar sandiwara politik. Sehingga seolah-olah aksi politiklah yang menjadi penentu apakah kinerja mereka baik atau buruk.

Barangkali ini adalah resiko pemerintahan yang dibangun dalam sketsa politis. Ini pula mempertegas bahwa perjanjian dan kesepakatan awal yang politis akan cenderung menyebabkan kebijakan yang politis pula. Dengan demikian, jika benar ada pergantian menteri, maka pergantian tersebut semata-mata politis.

Tidak hanya itu, konsekuensi jabatan politis sebagai tindak lanjut dari transaksi politik juga akan melahirkan kebijakan transaksional. Dengan begitu, kebijakan yang diambil saat menjadi menteri kemungkinan besar nantinya juga akan transaksional. Hal tersebut bersesuaian jika dirunut dari pengertian politik sebagaimana dikemukakan Harold Laswell, “Who gets what, when, how.” Artinya, politisi yang memperoleh tujuan politiknya berpotensi mengabaikan hal-hal yang menjadi kewajibannya untuk bekerja terhadap kepentingan rakyatnya semata, back to society.

Inilah kemudian yang menjadi titik dasar pemikiran bahwa pejabat publik juga diperlukan dari kalangan profesional. Sebab, mereka tidak dikungkung oleh kepentingan partai atau kelompok tertentu dan juga tidak bertanggung jawab terhadap parpol. Kaum profesional bertanggung jawab terhadap profesionalismenya, sehingga dampak kerjanya terhadap kesejahteraan rakyat lebih bisa diharapkan.

Kendati demikian, juga sangat mungkin pejabat publik yang melewati jalan politik bisa bekerja secara profesional. Mereka juga dapat memegang amanah tidak hanya pada partai, tetapi juga pada rakyat yang membutuhkan prestasi kerja dari jabatannya. Politisi semacam ini oleh mantan Presiden Amerika Serikat,Harry S. Truman dianggap memegang hakikat "kontrak" antara parpol dengan rakyat. Truman mengatakan, “To Me, party platform are contracts with the people” (Bagi saya, platform partai adalah kontrak dengan rakyat).

Hanya saja, politik yang digambarkan Truman ini masih langka di Indonesia, baik kalangan politisi di legislatif maupun eksekutif. Kebanyakan politisi kita masih terkungkung oleh kekuatan parpol yang cenderung pragmatis. Mereka masih tersandera dengan kepentingan parpolnya atau simbol dan pejabat tertentu dari parpol tersebut.

Akhirnya menjadi jelas bahwa perubahan negeri ini dapat dimotori oleh reshuffle kabinet yang dilakukan secara profesional. Pertimbangan politik bagi SBY tentu saja sah. Hanya saja pertimbangan tersebut tidak mereduksi nilai-nilai profesional yang mesti dimiliki calon-calon pendampingnya pasca-reshuffle. Ini jika SBY ingin mengakhiri masa jabatannya dengan kerja-kerja positif untuk rakyatnya dan nama harum bagi masyarakatnya. Jika tidak, bukan tidak mungkin sebutan “Rezim Bohong” akan terus berlanjut hingga kepemimpinannya berakhir 2014 mendatang. Sekarang saatnya SBY memilih yang terbaik untuk negeri ini.

* Penulis adalah Sekjen Bakornas LAPMI PB HMI

Kota Mati

2011-02-28T07:52:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas

Di kota mati, kemajuan terhenti...

Karena tak ada lagi pembangunan berarti,

Pemerintahnya seperti tak punya hati

atau terlalu bertindak hati-hati...

Di kota mati, pemerintah selalu mengejar upeti...

Padahal, kehidupan rakyatnya tidak pasti

Rakyat selalu diminta sabar menanti...

"Sampai kapan?" tanya Si Siti...

Sampai matahari tak lagi mampu memberikan senyum sinarnya pada bunga melati? Ntahlah...

Tapi inilah kota mati, kota yang hanya disesaki janji2, bukan bukti...

Di Kota mati, forum-forum intelektual bertaburan dengan diskusi...

Gedung-gedung, jalan-jalan perkotaan dipoles asri...

Tapi tetap saja tiada arti...

karena walau hanya demi sesuap nasi...

Rakyat jelata masih harus bertaburan mencari panti...

Ya, inilah kota mati

Pemerintah sukanya mendikte...

Rakyatnya terlalu baik hati,

Sehingga tak pernah berkehendak mencipta revolusi...

Kangenan + My House, 28/2/2011

Pukul 22.59 WIB

Maling Ayam, Kasihan Dikau...

2011-02-28T07:46:00.003-08:00

Oleh Moh. Ilyas

"Maling... maling... maling..." teriak beberapa warga yang sedang mengejar seorang maling di salah satu perkampungan warga, di Desa Kangenan, Gg I, Pamekasan.

Tak kurang dari dua menit, sekitar lima warga sudah berhasil meringkus maling, yang ternyata maling ayam itu. Ia digebukin, ditendang, ditempeleng, dan dihajar habis-habisan. Setiap warga yang datang, jika tidak langsung menghajar, pasti membentak dan menghujatnya. "Pate' reyah. Kamu pasti sering mencuri di sini ya?" gertak seorang pria tinggi yang datang. "Nggak Pak, cuma sekarang," jawab maling berbadan kurus itu dengan kondisi gemetar.

Kekerasan yang bertubi-tubi itu, sungguh tak dapat ku terima. Meski peristiwa ini terjadi sudah sekitar pukul 02.00 dini hari dengan kondisiku yang agak mengantuk, tapi nurani kemanusiaanku masih sadar menolak kekerasan semacam itu. Di saat sang "aktor" itu sudah tak berdaya dan hanya pasrah menerima cacian, hinaan, dan bahkan pukulan, semestinya tak perlu ada kekerasan.

Akan tetapi, warga yang menghajar barangkali tidak serta merta langsung bisa disalahkan. Tindakan mereka didasarkan pada kekesalan dan kekecewaan, karena mungkin saja, sebagian dari mereka juga korban sebelum-sebelumnya.

Dilema, ya aku memang dilema menerjemahkan persoalan ini. Aku seperti bergeming untuk menentukan siapa dalang peristiwa ini. "Kemiskinan," pikirku spontan.

Ya, kemiskinan. Pemuda malang itu berani dan nekad untuk mencuri meski hanya empat ekor ayam karena kemiskinan yang menderanya. Kemiskinan menghilangkan rasa takut seseorang untuk berbuat yang dilarang. Kemiskinan juga membangunkan keberanian seseorang untuk "menjadi hina" di hadapan publik, bahkan kemiskinan telah menjadi kursi empuk menuju tirani.

Itulah sebabnya Nabi kemudian mengungkapkan bahwa Kefakiran (baca juga kemiskinan) itu mendekatkan seseorang pada kekafiran. Orang bisa semena-mena, menjadi koruptor, menjadi penggemplang pajak, menjadi mafia, menjadi penguasa diktator, dan pejabat korup, karena kemiskinan yang mereka rasakan. Dalam hal ini, batasan miskin menjadi buram, sehingga nyaris tak pernah ada persepsi yang sama mengenai makna sebenarnya dari kata "miskin".

Ada banyak orang yang, sebenarnya, dalam ukuran pikiran orang lain cukup, tetapi bagi mereka justru dianggap kurang. Begitu pun seterusnya. Pada akhirnya, kemiskinan ini akan hilang dengan qanaah (rasa menerima). Rasa itulah yang nantinya menghegemoni seseorang untuk tidak menjadi perampok, penjambret, pencuri, dan koruptor.

Malam ini memanglah pertama kali bagiku bermalam di kawasan Kota Pamekasan setelah hampir dua tahun aku hijrah dan berkarir di Jakarta. Meski ini malam pertama, namun ditangkapnya maling tadi telah menyadarkanku dalam pertanyaan-pertanyaan. Mengapa orang bisa mencuri? Apa ia tak takut dihakimi massa hingga tewas atau babak belur? Mengapa ia begitu berani? Mengapa warga juga menggebukin?

Kangenan, Pamekasan, 28/2/2011

Pukul 02.45 WIB

L a n g l a n g B u a n a

2011-02-28T07:40:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas

Jumat dua pekan lalu, saya masih merekam aktivitas keseharianku di Jakarta, sebuah kota yang dijadikan pusat "kehidupan" masyarakat Indonesia. Saat itu, aku melenggang ke Senayan, tempat ngantornya para wakil rakyat guna "berdiskusi" dengan salah satu senior yang kebetulan membutuhkan akses media. Di Jakarta, berbagai kegiatan, terstruktur maupun tak terstruktur aku lakukan sebagai rentetan dari jalan panjang kisah hidupku.

Dua hari kemudian, yakni pada Senin (15/2), aku memutuskan untuk beranjak ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Mataram dan Lombok Barat. Alasanku pergi karena sebuah training yang memang sudah sejak lama ingin aku ikuti. Dalam training jenjang "Doktoral" organisasi tersebut, banyak hal telah ku lalui, mulai dari tempaan perkawanan, perkaderan, problem solving, hingga penjelajahan makna hidup secara konsep maupun praktis. Secara praktis misalnya, travelling ke Pantai Senggigi, Lombok Barat atau yang biasa disingkat Lobar.

Seminggu ku lalui di Lobar, training pun berakhir dengan cukup memuaskan. Setelah kegiatan yang digelar di SKB Lobar itu, aku bersama enam kawan masih menyempatkan keliling Mataram-Lombok, hingga Pantai Kute, dengan pengetahuan baru tentang cerita Putri Mandalika di Pantai Kute pada 24/2/2011, dan tradisi perang warga di beberapa titik sepanjang jalan menuju Pantai Kute, Lombok Tengah atau yang biasa disebut Loteng.

Esoknya aku sudah tiba di Pulau Dewata Bali. Masih bersama enam kawanku seharian ku "berdiskusi" dengan alam dan pemandangan di Bali. Hanya dengan sebuah mobil APV aku bisa menikmati Bali sejak matahari terbit hingga terbenam, mulai dari Pelabuhan, Goa Lawah Kabupaten Klungkung, Kampus Udayana I dan II, Sekretariat HMI, Garuda Wisnu Kencana (GWK), Pantai New Kute (Dream Land), Pantai Jimbaran, hingga Pantai Kute yang populer dengan turis dan peristiwa dahsyatnya bom Bali II.

Sejarah banyak mencatat di masa lalu, banyak sekali orang yang berpetualang dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Selain mencari guru, kaum cerdik cendekia kala itu juga menambah pengalaman dan suasana baru untuk menemukan sesuatu yang baru. Ada pula yang melanglang buana dengan tujuan meneliti masalah ketidakadilan di negara yang dikunjungi. Praktik ini misalnya pernah dilakukan Ernesto Guevara atau akrab dengan sebutan Che Guevara. Ia melanglang Buana dari Rosario Argentina, negara tempat kelahirannya, ke Kuba, Amerika Latin yang berhasil “ditaklukannya” melalui pintu revolusi bersama Fidel Castro.

Namun perjalananku itu belum seperti Che yang langsung menghidupkan revolusi, aku masih sebatas mengenal dan sesekali belajar mengoreksi dan menguak kesejarahan, termasuk dinamika dua daerah itu. Di NTB misalnya kontroversialnya rencana pembangunan Islamic Center di tengah pembangunan fisik yang belum terpenuhi, seperti jalan rusak di Kabupaten Dompu atau persoalan lokalisasi prostitusi seperti diceritakan kawan-kawan asal Bima.

Sementara di Denpasar Bali misalnya, adanya praktik "mesum" yang sudah dianggap sebuah kewajaran di salah satu kawasan (baca: desa) Sasetan sehari menjelang Hari Nyepi. Praktik tersebut berupa ciuman massal (tanpa status apapun) sekitar 5 jam. Praktik itu dipercaya sebagai pintu penyucian seorang penganut agama Hindu memasuki Hari Nyepi.

Apapun pengetahuan yang didapat di "perantauan" ini aku anggap sebagai sebuah kemestian dan kesenantiasaan. Sebab, perjalanan panjang menjadi tak berarti jika para musafir itu tak dapat mengumpulkan sederet pengetahuan yang bisa dianalisis, bisa didiagnosis, bahkan bisa dicarikan jalan keluarnya. Kita juga dapat mengambil hikmah dan referensi-referensi hidup secara lebih lengkap untuk menjadi manusia paripurna (insan kamil).

My home, 3 days after Bali, 2/26

Pukul 12.26 WIB

Kapan Kita Bisa Menikmati Keadilan?

2011-02-28T07:35:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas

Jabatan sebagai Presiden yang kedua kalinya bagi Susilo Bambang Yudhoyono langsung dipertaruhkan dengan masalah keadilan. Sejak baru dilantik, Oktober 2009 lalu, kepemimpinan SBY-Boediono langsung digoyang dengan isu ketidak-adilan, mulai dari kasus Cicak versus Buaya hingga meledaknya kasus Bank Century.

Dalam kasus pertama, SBY dianggap bertindak dengan penuh "kepura-puraan", karena hanya berani membentuk Tim Delapan, tetapi rekomendasi tim tersebut diabaikan, hingga akhirnya SBY melalui pidatonya yang normatif mendorong agar kasus Bibit-Chandra tersebut diselesaikan secara depoonering. Itu pun, hingga hari ini belum tuntas, sebab DPR baru-baru ini mengusulkan agar tetap diusut melalui hukum guna memastikan praktik rekayasa itu.

Sementara untuk kasus Bank Century, SBY bukannya berkehendak menuntaskan. Namun, dalam banyak kesempatan, ia selalu menyatakan bahwa bailout (penalangan) yang merugikan negara hingga 6,7 triliun tersebut sudah benar dan tidak berdampak sistemis seperti temuan Pansus Century di DPR.

Belum selesai semua itu, temuan Satgas Mafia Hukum atas ditahannya Artalyta Suryani di "surga" tahanan (yang dilengkapi fasilitas mewah) di Rutan Cipinang Jakarta Timur benar-benar mengusik rasa keadilan publik. Kini perempuan yang akrab disapa Ayin tersebut telah bebas, meskipun bebasnya terus kontroversial di masyarakat. Namun, lagi-lagi kasus soal ketidak-adilan kembali datang, yaitu kaburnya Sang Mafia Pajak, Gayus Tambunan dari penjara ke Bali hingga ke Singapura dan Cina. Sungguh, fenomena rasa keadilan yang ternodai.

Seolah semua itu belum lengkap, muncul lagi isu soal ketidakadilan yang, kini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaku penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom terhadap 24 Anggota DPR periode 2004-2009. Dalam hal ini, KPK dianggap tidak adil dan tebang pilih, karena penerima suap sudah ditahan, sementara pelakunya dibiarkan melenggang bebas.

Satu tahun lebih Indonesia disita praktik hilangnya keadilan membuat kita rindu akan keadilan itu. Masih bisakah kita berharap adanya keadilan di negeri ini? Kapan kita bisa menikmatinya? Sebuah pertanyaan kerinduan yang sebenarnya juga berupa "kekecewaan". Kecewa, karena pemimpin dan penegak hukum yang diharapkan dapat memenuhinya sudah tak bisa lagi dipercaya.

Konsep Keadilan

Dalam sebuah training LK III (Advance Training) HMI di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kerinduan dan kekecewaan itu terlihat begitu terang. Saat itu, peserta training berusaha menguak secara mendalam, hingga konsep keadilan pun "terpaksa" kembali didiskusikan. Apakah keadilan masih merupakan sesuatu yang abstrak dan melangit? atau ia sudah dapat dikonkretkan dan dibumikan?

Rupanya perdebatan sengit tak juga melahirkan konsepnya secara pasti. Definisi keadilan (termasuk keadilan sosial) masih terus menjadi bayang-bayang yang sukar diterjemahkan secara pasti. Ini tidak lain, karena pemaknaan peserta terhadap keadilan cenderung dipengaruhi oleh adanya ketidakadilan, baik yang mereka alami secara langsung maupun yang mereka temukan di lapangan. Bagaimana dengan pendekatan ilmiah dalam menemukan konsepnya?

Itu dia. Masalahnya, problem yang dihadapi memang menunjukkan bahwa keadilan (sosial) bukanlah wilayah garapan secara ilmiah, karena masalah keadilan bukanlah fenomena empiris yang dapat diukur secara kuantitatif. Namun ia merupakan konsep abstrak yang berkenaan dengan aspek kebijakan-kebijakan praksis, sehingga ia merupakah garapan filosofis dan bersifat ideologis. Itulah sebabnya mengapa dalam menjawab masalah di atas setiap peserta memiliki jawaban dan konsep yang berbeda sesuai dengan ideologi, kandungan batinnya, dan kapasitas pengetahuannya.

Namun, dalam perdebatan berikutnya, keadilan itu dikonsepsikan sebagai "menempatkan sesuatu sesuai tempatnya", tanpa melihat stratifikasi dan status sosialnya. Artinya, siapapun orangnya, apapun jabatannya jika melakukan pelanggaran, maka harus dihukum seadil-adilnya. Ini membantah persepsi umum yang mengatakan bahwa keadilan itu berarti harus sama.

Dengan tidak melihat latar belakang sosial ini, maka keadilan akan mudah ditegakkan. Hanya saja dalam praktiknya masih jauh panggang dari api. Keadilan seperti hanya “sebuah impian di masa tua untuk kembali ke masa muda,” ia menjadi ilusi dan imajinasi di negeri ini. Wajar jika ada yang menyebut negeri ini sebagai negeri “imajiner”. Alasannya karena di negeri ini, kecenderungan terkuat di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif senantiasa bermain dengan kepura-puraan.

Jika hendak mengambil ibrah, coba kita ungkap, apakah penyelesaian Skandal Century adil? Apakah Antasari Azhar dipenjara hanya dengan bukti SMS adil? Apakah Boediono yang diduga kuat terlibat dalam kasus Century lalu memimpin kasus Gayus adil? Apakah Miranda Gultoem yang tak kunjung dijadikan tersangka dalam kasus penyuapan Pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia adil? Apakah dibiarkannya Jhonny Allen, pengurus Partai Demokrat yang diduga terlibat kasus penyuapan tapi masih melenggang bebas adil? Dan setumpuk tanya tentang keadilan yang tak kunjung datang di negeri ini.

Ini hanya di seputar politik dan hukum. Bagaimana dalam dunia ketenagakerjaan, dunia pendidikan, dan dunia birokrasi yang, untuk menjadi PNS harus punya kedekatan dengan orang-orang tertentu? Belum juga masalah kesejahteraan, yang masyarakatnya digadang-gadang dengan janji, tetapi tak pernah ada bukti. Apakah ini juga keadilan? Kapan kita bisa menikmatinya?

Kebohongan dan Kekerasan

2011-02-28T06:39:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas

Saat kata "kebohongan" belum selesai menjadi suguhan di negeri ini, kini kata baru kembali menjadi suguhan kita, yakni kata "kekerasan". Kata kekerasan ini booming kembali dalam sebulan terakhir setelah peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan tiga jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten dan pembakaran dua gereja di Temenggung Jawa Tengah.

Belum selesai di dua tempat tersebut, kini peristiwa kekerasan kembali terjadi, yakni penyerangan rumah ibadah aliran Syi'ah di Pasuruan, Jawa Timur. Syiah merupakan aliran dalam Islam yang sangat mengagungkan Ahlul Bait (keluarga Nabi). Aliran ini berbeda dengan Ahmadiyah, ia diterima di kalangan umat Islam, karena perbedaan ajarannya tidak menyangkut hal yang qath'i seperti halnya Ahmadiyah.

Kalau kita amati, kata "kebohongan" dan "kekerasan" lahir dalam aneka konteks yang berbeda. Bohong, misalnya muncul bersentuhan dengan keterlibatan pemerintah sebagai pelaku. Sedangkan kekerasan bersentuhan dengan aliran dan agama tertentu. Meski demikian, ujung kekerasan atas nama agama tersebut juga merupakan tanggung jawab pemerintah.

Secara formal, dua kata tersebut memang memiliki makna berbeda. Namun, secara essensial, makna keduanya sama, yakni sama-sama menunjuk pada adanya suatu kekerasan. Bedanya, amuk massal ataupun penyerangan dalam makna sebenarnya merupakan kekerasan secara fisik, sedangkan kebohongan merupakan kekerasan secara psikis (mental).

Anehnya, dua kata ini beberapa hari setelah aksi atas nama agama tersebut mulai disepadankan dan dikaitkan secara erat. Alasannya, karena keduanya dianggap datang dengan satu skenario di negeri ini, yakni skenario pengalihan isu yang dilakukan pemerintah.

Konon, wacana pengalihan isu ini sengaja dibuat untuk menghancurkan kredibilitas para Tokoh Lintas Agama (TLA) yang sebelumnya mengkritik pemerintah secara keras dengan isu kebohongan. Jika berhasil, isu tersebut akan melemahkan mental dan posisi para TLA tersebut. Setidaknya mereka akan digunjing dengan ungkapan-ungkapan semisal, "Ngapain mereka urus pemerintah, wong urus umatnya saja tidak mampu," kira-kira tak jauh dari kalimat tersebut redaksionalnya.

Negara Terlibat

Dalam Jurnal Gagasan, sebuah jurnal KAHMI (Vol 2, nomor 1, 2011), Ostaf Al Mustafa menulis "Otoritasi Kedustaan Negara di Televisi". Dalam tulisan ini, ia mengangkat kembali tentang isu seputar kebohongan dalam kasus penangkapan teroris di Solo, Jawa Tengah. Dengan melansir berbagai media-online yang mengkonfrontir konferensi pers kepolisian dengan pernyataan warga sekitar lokasi kejadian.

Dijelaskannya, penangkapan teroris di Solo tersebut sangat kuat tercium aroma “kebohongan” alias pengalihan isu. Hal ini salah satunya ditandai dengan cerita warga bahwa beberapa sebelum penggerebekan para teroris tersebut, sudah banyak orang yang tinggi kekar, yang diakui warga, mereka polisi meski tak berpakaian lengkap kepolisian. Dengan begitu memperjelas bahwa orang yang menangkap dan orang yang ditangkap sangat mungkin merupakan komplotan polisi yang memang sengaja “diciptakan”.

Tidak hanya itu, Ostaf juga menyebutkan beberapa indikator lainnya, misalnya keterlibatan Kepala BIN Joko Suyanto dalam konferensi pers Kapolri di Mabes Polri, yang tidak biasanya, termasuk dalam penangkapan teroris, ia ikut terlibat. Bahkan, ia ikut mempertegas bahwa penangkapan tersebut bukan pengalihan isu. Keterlibatannya itu diduga untuk menguatkan Bambang Hendarso Danuri, yang saat itu sebagai Kapolri dalam melakoni “kebohongan” itu.

Di luar penjelasan Ostaf tersebut, publik pun memang kerap mempertanyakan adanya aksi-aksi semisal penangkapan teroris atau masalah lain yang terjadi di tengah hiruk pikuk perpolitikan yang tidak menentu atau terkadang di saat posisi penguasa merasa terancam. Sebut saja beberapa hari setelah Pilpres 2009 lalu langsung muncul penangkapan teroris. Padahal peristiwa tersebut diduga telah didesain secara sistemis, karena pada saat itu, legitimasi Pemilu yang memenangkan pasangan SBY-Boediono sudah mulai digugat lantaran KPU memiliki banyak persoalan. Namun, gugatan demi gugatan akhirnya surut setelah isu terorisme itu dicoba digelindingkan menjadi “gerakan ketidakpuasan” kompetitor yang kalah dalam Pilpres. Strategi ini luar biasa dalam melemahkan mental Capres-Cawapres lain yang ingin mencari kebenaran, namun mereka harus takluk dan menyerah pada perkembangan isu.

Praktik semacam ini merupakan bentuk kekerasan secara psikis by design. Ia melemahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara secara benar. Meski yang telah berlalu berhasil, namun bukan hal mustahil kebohongan itu suatu saat akan tercium pula. Bukankah sudah jelas pepatah, “Sedalam-dalamnya bangkai dikubur akan tercium juga baunya.”

Menurut Max Weber (1994), di dalam Political Writings-nya Peter Lassman dan Ronald Speirs mendefinisikan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok didefinisikan sebagai "monopoli atau legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah", yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan ekstrem.

Bisa saja berbagai gerakan kekerasan di atas dianggap sebagai jalan keluar bagi kepentingan publik. Walaupun sebenarnya, ia hanya didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hari ini tidak susah mengubah sesuatu yang benar menjadi salah dan sesuatu yang salah menjadi benar, apalagi oleh penguasa, yang sudah menggenggam kekuasaan di negeri ini. Bukankah sudah banyak peristiwa pemimpin dunia, yang demi mempertahankan kekuasaannya, menciptakan konspirasi-konspirasi?

Wajah Agama Kembali Tercoreng

2011-02-28T06:32:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Kekerasan atas nama agama kembali terjadi. Kekerasan tersebut terjadi di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Ahad (6/2), di mana jamaah Ahmadiyah diserang ratusan warga dan menyebabkan tiga jamaah tewas.

Kekerasan terhadap Ahmadiyah bukan kali ini saja terjadi. Penelusuran Tempointeraktif.com (7/2/2011) menunjukkan bahwa Ahmadiyah menjadi korban kekerasan sejak 2010 hingga Februari 2011 ini sudah sebanyak 15 kali. Di antaranya, pembakaran Musholla Ahmadiyah di Cianjur, kekerasan terhadap Ahmadiyah di Makassar, pembongkaran masjid di Sukabumi, dan penyerangan dan pengrusakan masjid di Ciputat.

Kekerasan atas nama agama ternyata tidak hanya terhadap Ahmadiyah. Pada tahun 2010 lalu, Moderate Moslem Society (MMS) melansir sekitar 81 kasus intoleransi beragama di Indonesia terjadi. Angka tersebut naik 30 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 59 kasus. Dari data MMS, ada tiga daerah yang paling tinggi tingkat intoleransinya, yakni Jawa Barat (73 kasus), Sumatera Barat (56 kasus), dan Jakarta (45 kasus).

Hal ini bertolak belakang dengan sebuah jajak pendapat yang dilakukan sebelumnya, yang mengatakan bahwa 96 persen responden menyatakan menerima pergaulan dengan kelompok yang berbeda agama. Bahkan 79,6 persen di antaranya menyatakan bersedia jika di lingkungannya dijadikan tempat perayaan agama lain. Dari kasus yang terjadi selama 2010, umat kristiani mengalami perlakukan intoleransi sebanyak 33 kali, Ahmadiyah 25 kali, dan kelompok yang dianggap sesat 11 kali (Media Indonesia, 23/12/2010).

Bentuk tindakan intoleransi ini bervariasi. Misalnya, pembongkaran patung naga di Singkawang, ancaman perusakan panti asuhan Ahmadiyah di Tasikmalaya, dan pemukulan Jamaah HKBP di Bekasi. Meskipun, banyak warga Bekasi mengakui bahwa tindakan pemukulan tersebut, karena oknum Jemaah HKBP dianggap tidak mau tahu keinginan dan desakan warga.

Peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut telah mencoreng wajah agama, terutama Islam. Islam yang mestinya mampu menciptakan kedamaian dan perdamaian, sebagaimana misi utama diutusnya Nabi Muhammad sebagaimana Rahmatan lil ‘alamin tidak tercermin dalam perilaku umatnya. Justru umat Islam seolah “dirasuki” kebencian terhadap perbedaan yang sejatinya dihormati dan dihargai, bukan bertindak kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa masalah etika dan kebebasan beragama di tanah air masih belum mendapatkan perhatian secara optimal, sehingga tugas umat beragama juga belum selesai. Banyak umat beragama masih berasumsi bahwa keyakinan kebenaran akan suatu agama secara langsung meniadakan kebenaran agama lain. Mereka menjadi tertutup (baca: eksklusif) untuk mempelajari dan mengetahui agama lain.

Rupanya, puluhan tragedi kemanusiaan yang mengatasnamakan agama yang terjadi sejak puluhan tahun lalu masih belum cukup menjadi pelajaran, padahal semua itu dapat dikatakan karena sempitnya pemahaman pemeluk agama terhadap agama lain. Sehingga mereka – meminjam istilah Ahmad N. Burhani – terjebak dalam kungkungan ideologis, yakni munculnya klaim of truth (klaim kebenaran) dan klaim of salvation (klaim keselamatan). (Baca: Ahmad N. Burhani, 2001).

“Emoh” Mempelajari Agama Lain

Sikap menutup diri dari kebenaran agama lain itu melahirkan sikap "emoh" atau tidak mau untuk mengetahui agama lain yang sebenarnya. Kemauan mempelajari agama lain hanya pada sisi-sisi kelemahannya saja, sehingga dalam pandangannya, agama yang dianutnya saja yang benar, sementara agama lain semuanya salah.

Padahal, menurut mantan Menteri Agama, Mukti Ali, kekuatan suatu sistem agama tidak dapat ditemukan dengan melihat kekeliruan-kekeliruannya, tapi dengan mempelajari apa yang baik dan benar atau setidaknya yang mendekati benar. Dengan mempelajari agama-agama lain, lanjut Mukti Ali, kita dapat sampai pada pemahaman lebih baik mengenai agama kita sendiri dan dengan cara ini keimanan kita kian mendalam. (Lihat dalam Greg Barton, 1999).

Kemauan mempelajari agama lain itu pada akhirnya akan sampai pada ajaran inklusivisme, sebuah ajaran keterbukaan dalam beragama. Dengan ajaran ini, seorang pemeluk agama tidak akan terkungkung dalam agama tertentu yang menyebabkannya membenci, bahkan memusuhi agama lain. Ia, bisa saja sangat yakin dengan kebenaran agamanya, tetapi keyakinan itu tidak membuatnya bersikap "buta" dan "tuli" terhadap kebenaran agama lain.

Tentu saja dalam memahami agama lain, ia tidak sedang diikat oleh agamanya sendiri, atau meminjam bahasa Alwi Shihab, ia berani membuka baju keagamaannya saat meneliti agama lain. Dengan langkah seperti itu, ia akan mendapatkan hasil obyektif mengenai agama yang ditelitinya. (Baca: Alwi Shihab, 1997).

Cara-cara semacam ini, sangat tepat dijadikan "jembatan" dalam membangun kualitas keberagamaan di Indonesia. Setidaknya tidak akan ada lagi yang namanya chaos atas dasar agama. Ini tidak hanya berlaku bagi agama tertentu saja, tetapi semua agama yang hidup di negeri yang menghargai pluralitas ini. Namun, jika cara-cara elok ini dijauhi, bukan hal mustahil fenomena konflik keberagamaan akan terus berjalan mulus.

Kesadaran Pluralitas

Salah satu pimpinan sebuah organisasi masyarakat baru-baru ini mensinyalir kecenderungan yang dipersalahkan dalam kasus beragama adalah agama mayoritas. Menurutnya, hal itu tidak dapat dibenarkan, sebab yang memulai "pertikaian" atas nama agama, terkadang kelompok non-mayoritas.

Pernyataan pimpinan ormas tersebut tentu tidak untuk memojokkan satu agama saja. Ia hanya ingin perdamaian beragama dimulai secara bersama-sama oleh semua pemeluk agama, baik Islam, Kristen, Budha, Hindu, maupun Konghucu. Semua pemeluk agama berhak hidup damai, aman, dan sentosa.

Inilah landasannya, mengapa kita begitu berharap bahwa pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang tidak akan lagi ada konflik-konflik yang dimotori oleh agama. Kita sudah jenuh dengan konflik itu. Kita ingin semua umat beragama dibangun atas kesadaran pluralitas yang tinggi, di mana kesetaraan, kesamaan, dan persamaan hak hidup tumbuh bersemai dalam aneka spektrum kehidupan umat beragama di tanah air.

Barangkali inilah inti-keinginan tokoh-tokoh pluralis seperti Nurcholish Madjid (alm) dan Abdurrahman Wahid (alm) untuk memaknai pluralitas secara substansial dan nyata di Indonesia. Mereka seolah-olah berpesan, "Kami menitipkan harga pluralitas keberagamaan itu tidak hanya dalam wacana dan diskusi. Kami menginginkan masyarakat Indonesia hidup bersama, aman, dan damai dalam makna pluralitas yang sebenarnya tanpa memandang dari agama mana mereka berasal.”

* Penulis adalah Wakil Direktur Yayasan Lingkar Meridian, Jakarta.

Ahmadiyah dan Dilema Negara

2011-02-28T06:29:00.000-08:00

Oleh: Moh. Ilyas*

Kekerasan terhadap warga Ahmadiyah kembali terjadi. Peristiwa ini terjadi di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Ahad (6/2) lalu dan diduga terjadi karena adanya provokasi dari pihak Ahmadiyah terhadap umat Islam, sehingga menyebabkan terjadinya bentrokan. Namun, sungguh menyedihkan, sebab peristiwa ini telah berujung pada tewasnya tiga warga Ahmadiyah.

Jika ditelusuri, kekerasan terhadap Ahmadiyah bukan kali ini saja terjadi. Paling tidak di Indonesia sejak tahun 2010 hingga saat ini telah terjadi sedikitnya 15 kekerasan terhadap kelompok yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir itu. Mulai dari kekerasan berupa pembakaran rumah ibadah, penyerangan, hingga pembunuhan.

Terlepas dari adanya motif provokasi dari pihak mana pun, peristiwa ini telah menambah daftar panjang kekerasan atas nama agama yang menyebabkan hilangnya nyawa. Hal ini merupakan tindakan yang tak dapat dibenarkan, baik oleh negara sebagai penegak hukum, maupun oleh agama sendiri.

Ahmadiyah sebagaimana dijelaskan dalam Wikipedia.org, merupakan Jamaah Muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889 di satu desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, al Masih, dan al Mahdi. Di Indonesia, organisasi ini telah berbadan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953). Namun, atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

Secara prinsip, Ahmadiyah memang bukanlah “agama formal” sebagaimana enam agama yang sudah diakui legalitasnya di Indonesia. Meski mengaku salah satu sempalan dari Islam, keberadaan Ahmadiyah tidak diterima oleh sebagian besar umat Islam. Bahkan, melalui Surat Ketetapan Bersama (SKB) Tiga Menteri tersebut Ahmadiyah tidak diperbolehkan menyebarkan ajarannya, apalagi dengan mengaku bagian dari Islam.

Dilema Negara

Tujuan dibuatnya SKB Tiga Menteri pada 2008 lalu tidak lepas dari kondisi sosial keagamaan yang cenderung berseteru dan berkonflik satu sama lain, baik antara satu agama dengan agama lain atau satu aliran dengan aliran lain. Tetapi dalam perjalanannya, ketetapan ini seperti kehilangan arti, sebab nyaris tidak ada ketegasan pemerintah, termasuk juga aparat dalam menjalankannya. Bahkan dalam beberapa kasus, pemerintah dan aparat baru sigap jika peristiwa “bentrok” sudah meledak.

Penegakan aturan yang banyak di luar harapan publik ini melahirkan “kekecawaan” di kalangan publik secara umum. Hal itu juga yang menyebabkan fenomena kekerasan atas nama agama kembali terulang, sehingga adanya SKB hampir sama dengan tidak ada. Pelanggaran-pelanggaran terhadap SKB yang dilakukan kalangan Ahmadiyah misalnya, masih tetap menjalankan aktivitas Ahmadiyah dengan membawa nama Islam dan tetap menyebarkannya. Padahal, dalam SKB jelas-jelas disebutkan bahwa Ahmadiyah tidak boleh melaksanakan aktivitas keagamaannya jika masih mengaku Islam, apalagi mengajak umat Islam untuk mengikuti aliran mereka.

Tindakan demikian tentu saja menyulut amarah umat Islam. Namun, pelanggaran ini tak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun aparat. Mereka sepertinya menunggu “peristiwa” terlebih dahulu untuk melangkah.

Ketika sedang bergejolak kembali seperti saat ini, pemerintah dan aparatur Negara tampak kehilangan “akal” untuk menyelesaikannya. Mereka segera dihadapkan pada sebuah dilema. Di satu sisi, mereka dituntut membubarkan Ahmadiyah, di sisi lain mereka dituntut “merombak” ulang SKB Tiga Menteri. Jika memilih membubarkan Ahmadiyah, terkesan kebebasan beragama di Indonesia terabaikan, namun jika memilih merombak SKB Tiga Menteri dikhawatirkan konflik antara satu agama maupun kelompok dengan agama lainnya semakin parah.

Oleh karenanya, pemerintah mestinya bisa lebih serius dan tidak setengah hati dalam menjalankan SKB itu, Alasannya karena SKB itu sudah merupakan aturan yang netral demi terciptanya kedamaian dan kerukunan. Setiap pelanggaran mesti diselesaikan secara hukum, sehingga tidak ada sanksi hukum (bermain hakim sendiri) di lapangan. Ini tidak lain agar Negara tidak larut dalam dilema penyelesaiannya. Pemerintah harus segera mengambil langkah dan menjalankannya secara konsisten.

Logikanya, aturan apapun yang dipakai, jika tidak disertai dengan ghirah (semangat) menjalankannya secara serius, hanya akan hampa. Aturan itu ada, namun seperti tiada. Itulah barangkali gambaran SKB Tiga Menteri sejak digulirkan tiga tahun lalu.

Hilangnya Dialog

Kekerasan atas nama agama, termasuk pengeroyokan terhadap Ahmadiyah terjadi dilatari karena tidak ada semangat dialog dalam menanggapi perbedaan. Asas dialogis yang mencerminkan kekeluargaan dan persaudaraan “digadaikan” dan direduksi dengan emosi. Dengan kata lain, perbedaan selalu dijawab dengan emosi, sehingga bentrok pun tak terelakkan.

Budaya dialog dalam menyikapi perbedaan dan silang pendapat ini perlu dan bahkan niscaya dilakukan. Dengan dialog, otot yang tegang menjadi lentur, emosi yang memuncak bisa menurun. Dan dengan dialog pula inti permasalahan bisa dipecahkan secara bersama-sama. Tentu saja bukanlah dialog yang ingin cari benar sendiri, tetapi betul-betul mencari solusi. Bukankah beberapa perbedaan atas nama agama yang diselesaikan secara dialogis dapat berakhir damai?

Inilah tantangan bagi pemeluk agama atau penganut aliran tertentu terhadap agama maupun aliran lain. Agama identik dengan ideologi yang cenderung membuat pemeluknya fanatik. Jika fanatisme yang dimiliki adalah fanatisme buta dan tidak didasarkan pada kesadaran dialogis dan jiwa yang terbuka, maka kecenderungan besar yang terjadi adalah adanya bentrok dan konflik sosial, dan ini jauh dari semangat beragama itu sendiri.

* Penulis adalah Wakil Direktur Yayasan Lingkar Meridian Jakarta.

Tudingan Bohong Kok Dianggap Permainan

2011-02-28T06:27:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Wacana kebohongan yang digulirkan Tokoh Lintas Agama (TLA) pada 10 Januari lalu sepertinya hanya angin lalu bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski wacana tersebut sudah jelas-jelas ditujukan kepada pemerintah, namun mereka masih hanya merespon dengan cara membantah dan mengelak, bukan merealisasikan apa yang dianggap kebohongan. Padahal para TLA sudah mengungkap 18 kebohongan yang dilakukan pemerintah saat ini, sembilan di antaranya kebohongan lama dan sembilan lainnya kebohongan baru.

Pemerintah di lingkaran istana disibukkan dengan membuat isu-isu tandingan guna menyangkal tudingan kebohongan tersebut. Misalnya saja isu adanya langkah politis, isu rencana bahwa salah satu tokoh agama, Din Syamsuddin akan mencalonkan sebagai presiden 2014, isu bukan aspirasi rakyat, hingga isu provokasi. Bahkan, pemerintah juga diperkuat “lembaga-lembaga gelap” yang mengatasnamakan Gadis atau Gerakan Anti Din Syamsuddin dalam melawan tudingan kebohongan itu.

Selain aspirasi itu dianggap angin lalu yang, mungkin hanya masuk dari telinga kanan dan langsung keluar dari telinga kiri, tudingan kebohongan itu hanya dianggap sebagai permainan belaka. Para TLA dengan wacana mereka seolah hanya dianggap bermain-main dan tidak serius dengan tudingannya. Ini terlihat jelas, pemerintah cenderung melempar-lempar isu dan mengklaim atas dasar data mereka sendiri. Misalnya dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menilai pengangguran atau angka kemiskinan. Padahal, data pengangguran itu diambil saat musim panen, yang rata-rata sedang bekerja, dan tidak sesuai jika dilihat secara menyeluruh kondisi saat ini.

Istilah permainan sendiri yang dalam bahasa Inggris disebut game menurut kamus media online Wikipedia.org adalah kegiatan terstruktur yang biasanya dilakukan untuk kesenangan dan kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan. Namun, Sosiolog Perancis, Roger Caillois dalam bukunya, Les Jeux Et Les Hommes (1957) mendefinisikan, permainan adalah kegiatan yang mesti melibatkan beberapa karakter, di antaranya fun (lucu), uncertain (tak menentu), dan non-productive (tidak produktif).

Dengan merujuk pada pandangan Caillois, jika benar bahwa kritik kebohongan hanya dianggap sebagai permainan, maka ujung-ujungnya pasti menjadi tidak jelas. Artinya, jika ia sudah dipermainkan, sudah barang tentu pelaku-pelaku kebohongan itu (baca: pemerintah) akan mengabaikannya dan tidak menganggap sebagai sesuatu yang serius dan tidak mendesak untuk diselesaikan. Bahkan, sangat mungkin kritik kebohongan itu hanya dianggap “lucu” saja. Bukankah sudah banyak contoh kasus di negeri ini, namun faktanya dibolak-balik, yang serius dianggap lucu dan yang lucu dianggap serius?

Permainan ini sebenarnya sudah terbaca sejak pemerintah memunculkan berbagai bantahan pasca-tudingan kebohongan, yang terkesan “mengada-ada”, seperti tudingan politis. Tentu saja para TLA tidak tinggal diam dengan tudingan itu. Ahmad Syafii Maarif misalnya dengan tegas mengatakan, “Untuk apa kami berpolitik?” Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan bahwa dalam “kritik kebohongan” itu memang ada motif politiknya, tetapi politik kebangsaan demi kesejahteraan rakyat dan bukan politik praktis yang bertujuan mencari sebuah posisi di kekuasaan, apalagi pemakzulan SBY. Begitu juga apa yang dikatakan Andreas A Yewangoe, tokoh agama lainnya, yang menyatakan bahwa kritik kebohongan tersebut memang riil adanya sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

Evaluasi Diri

Pemimpin bijak tidak menganggap kritikan itu sebagai musuh. Sebaliknya, ia menganggapnya sebagai sebuah ide segar yang akan membantunya dalam meraih hasil kepemimpinan yang berkualitas. Artinya, dalam konteks Indonesia, SBY sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini mestinya tidak “bertelinga tipis” mendengar kritikan itu. Ia bahkan perlu berterima kasih karena masih ada yang peduli dengan masalah kepemimpinannya dalam membawa masyarakat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur.

Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, SBY dan para menterinya terkesan belum siap melakukan evaluasi diri dengan berkaca pada kritikan itu. Bahkan, dalam pertemuan dialogis yang diadakan SBY dengan TLA tidak menghasilkan sesuatu yang substantif, sebab SBY selalu menanggapi secara normatif. Pertemuan yang diharapkan bisa “membuka kesadaran” pemerintah tersebut akhirnya gagal, karena SBY juga melibatkan beberapa tokoh agama yang “pro” SBY.

Ini merupakan suatu indikasi bahwa kritikan TLA masih belum dianggap mewakili semua tokoh agama dan cenderung dianggap bermuatan politis, sehingga SBY menganggapnya sebagai sesuatu yang “kosong” belaka. Tentu saja buntut dari anggapan ini adalah hilangnya realisasi dan perbaikan dari apa yang menjadi substansi kritik kebohongan para TLA tersebut.

Gerakan Politik

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun TV swasta, menilai gerakan para TLA tersebut sebagai gerakan moral. Gerakan tersebut, kata dia, perlu diapresiasi, karena gerakan itu masih menunjukkan bahwa sebenarnya para TLA masih “berbaik hati” terhadap pemerintah yang sudah lama larut dalam kebohongan.

Menurutnya, bukan sesuatu yang mustahil jika para TLA itu nantinya bisa berubah pikiran dan mengganti gerakan moral mereka menjadi gerakan politik. Ini mungkin terjadi manakala apa yang mereka perjuangkan melalui gerakan moral tersebut tetap berbuntut kesia-siaan dan tidak didapat langkah konkret pemerintah.

Analisis dan penilaian Ikrar ini memang bukanlah sesuatu yang absurd. Jika kondisi kebohongan terus berlanjut, bukan tidak mungkin pemerintahan SBY periode kedua ini berhenti sebelum 2014, sebagaimana mestinya. Apalagi ketika yang dipertaruhkan adalah skandal hukum yang tak kunjung usai dan kesejahteraan rakyat yang hanya berada di ujung lidah klaim dan janji-janji.

Bukankah mundurnya atau kaburnya Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali ke Arab Saudi baru-baru ini juga disebabkan adanya kesenjangan kesejahteraan yang dialami rakyatnya? Bahkan Ali “diturunkan” oleh Mohamed Bouazizi, seorang pedagang sayur yang terpaksa membakar dirinya karena derita yang dialami, krisis pangan yang melanda, serta rakyat yang hidup dalam politik yang tak peduli pada kritik.

Tentu masyarakat kita tidak menginginkan fenomena Tunisia ini terjadi di Indonesia. Meskipun berbagai “tayangan” buruk telah ditampilkan rezim SBY, masyarakat kita masih cukup sabar menunggu perubahan. Namun, apakah masa menunggu ini akan membuahkan perubahan berarti? Semoga!

* Penulis adalah Wakil Direktur Yayasan Lingkar Meridian, Jakarta.

Ujian Kepemimpinan SBY

2011-02-28T06:26:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Beberapa hari terakhir, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihadapkan pada sejumlah permasalahan pelik, khususnya terkait isu yang melunturkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Misalnya, pada 10 Januari lalu, sejumlah Tokoh Lintas Agama mengeluarkan “somasi kebohongan” terhadap Pemerintahan SBY. Somasi tersebut digulirkan dengan alasan Pemerintahan SBY telah melakukan kebohongan publik. Namun, belum selesai isu ini, SBY kembali digoncang soal keluhannya mengenai gajinya yang sudah tujuh tahun tidak naik.

Tidak hanya itu, masalah seolah tak mau ujug-ujug pergi, kini masalah baru kembali menghampiri, yaitu persoalan penyebaran buku-buku serial SBY di beberapa sekolah tingkat SMP dan SD di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kontan saja dua masalah di atas ditambah masalah buku-buku kontroversial itu membuat popularitas SBY turun drastis.

Kini Presiden SBY benar-benar dihadapkan pada “dunia nyata”, betapa permasalahan datang bertubi-tubi dan membutuhkan pengambilan keputusan dan tindakan yang cepat dan tepat. Tetapi, yang terjadi belum menunjuk ke sana. Bahkan, selain tiga masalah di atas, SBY juga kerap menuai kritik tajam mengenai banyaknya masalah mafia perpajakan, mafia hukum, dan skandal korupsi yang tak kunjung usai. Kritik tersebut bergulir karena SBY selalu berjanji akan berada di barisan terdepan dalam memberantas korupsi.

Untuk masalah pemberantasan kaum mafia ini, SBY memang dituntut “kerja ekstra”, karena kasus tersebut sudah merasuk ke akar-akar penegakan hukum di negeri ini. Persekongkolan para mafia telah memorak-porandakan tatanan dan sistem nilai yang diciptakan untuk pembangunan bangsa, dan fenomena ini sudah merambah ke beberapa instansi pemerintah, misalnya Polri, Kejaksaan Agung, dan Direktorat Perpajakan.

Soal Komunikasi

* Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik dan Sekjen Bakornas LAPMI

Selebrasi Agama dan Pluralisme

2011-02-28T06:23:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Jika kita mengunjungi mal di beberapa titik di Jakarta satu pekan terakhir akan banyak kita temukan berbagai variasi warna kemerah-merahan yang bercorak Cina. Variasi itu sengaja dipasang karena pada 3 Februari kemarin, Umat Khong Hu Cu dan secara umum masyarakat Tionghua merayakan Hari Raya Imlek yang bertepatan dengan hari pertama bulan pertama penanggalan Tionghoa dan akan berakhir dengan Cap Go Meh tanggal kelima belas.

Pemandangan serupa di mal-mal biasanya juga terjadi setiap peringatan hari raya agama, misalnya Idul Fitri sebagai peringatan hari raya Umat Islam dan Hari Natal sebagai raya Umat Kristiani. Pemandangan itu biasanya juga disertai berbagai spanduk atau lukisan yang berisi ucapan selamat merayakannya. Tentu saja ini menjadi corak dan ciri perayaan seremonial tersendiri di Indonesia.

Sebenarnya, fenomena mal membuat dekorasi itu sepintas terasa sangat biasa dan seperti tidak memiliki substansi krusial. Namun jika kita coba gali lebih jauh, terdapat sisi yang luar biasa dalam seremonial itu, yaitu penganut agama satu dengan agama lain atau pengunjung yang berbeda agama tetap berjalan beriringan bersama-sama, saling tegur sapa, dan tidak ada kecurigaan maupun kecemburuan agama lain.

Tidak hanya itu, ucapan-ucapan selamat keagamaan bertebaran dari mulut ke mulut, mulai dari bentuk kartu hingga melalui short message service (SMS) dan telepon seluler. Misalnya ucapan “Minal 'Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir Batin” saat Hari Raya Umat Islam, ucapan “Happy Christmas” pada Hari Raya Umat Kristiani, dan ucapan “Gong Xi Fat Cai” saat Hari Raya Umat Khong Hu Cu.

Inilah tradisi selebrasi keagamaan yang sangat menyentuh relung-relung hati kita sebagai kaum agamawan. Tradisi seperti inilah yang memang dirindukan di bumi Indonesia, bahkan di bumi manapun sebenarnya, di mana agama berikut perayaannya tidak menjadi media pembangun keretakan, permusuhan, dan bahkan pertikaian.

Tanpa terasa, tradisi ini sudah sejak satu dekade terakhir mewarnai dunia selebrasi keagamaan di negeri ini. Kita tentu sangat bahagia melihat situasi tersebut, karena setiap agama pada prinsipnya memang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang.

Sebatas Dalam Perayaan

Namun, yang perlu disayangkan, tradisi perayaan yang menggambarkan keakuran dan kerukunan antar umat beragama ini belum berimbas pada realitas kehidupan sehari-hari. Praktik kekerasan dan intoleransi beragama masih begitu mudah kita jumpai, bahkan di hampir setiap sudut negeri ini.

Tengok saja, data yang diungkap Moderate Moslem Society (MMS) terdapat sekitar 81 kasus intoleransi beragama di Indonesia sepanjang 2010. Jumlah tersebut naik 30 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 59 kasus. Dari data MMS, ada tiga daerah yang paling tinggi tingkat intoleransinya, yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Jakarta.

Hal ini bertolak belakang dengan sebuah jajak pendapat yang dilakukan MMS sebelumnya, yang mengatakan bahwa 96 persen responden menyatakan menerima pergaulan dengan kelompok yang berbeda agama. Bahkan 79,6 persen di antaranya menyatakan bersedia jika di lingkungannya dijadikan tempat perayaan agama lain. Dari kasus yang terjadi selama 2010, Umat Kristiani mengalami perlakukan intoleransi sebanyak 33 kali, Ahmadiyah 25 kali, dan kelompok yang dianggap sesat 11 kali (Media Indonesia, 23/12/2010).

Dalam beberapa bulan terakhir di Bandung Raya misalnya, masih tampak “keresahan” warga atas nama agama. Hal ini sebagaimana diakui Forum Ulama Umat Islam (FUUI) yang mengaku menemukan setidaknya 90 titik upaya pemindahan keyakinan yang dilakukan dengan berbagai tindakan.

Terlepas pengakuan tersebut benar atau tidak, semestinya setiap pemeluk agama, baik kaum minoritas ataupun mayoritas sudah merasa “puas” dengan kondisi internal agamanya. Sehingga mereka tidak akan lagi berpikir bagaimana melebarkan sayap atau terus memperbanyak pemeluk agama yang dianut.

Jaga Pluralisme

Jika masing-masing pemeluk agama masih “sibuk” menambah penganut agamanya dan menularkan keyakinan pada orang yang sudah beragama, maka nilai-nilai pluralisme masih diabaikan. Pengabaian ini bila terus berlanjut justru akan menjadi bumerang bagi kaum beragama, minimalnya masih akan terjadi “kecemburuan” antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya.

Padahal, konsep tersebut jauh dari ajaran pluralisme yang sebenarnya. Ajaran pluralisme sebagaimana dikemukakan Nurcholish Madjid merupakan suatu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. Pluralisme sendiri merupakan bias pluralitas (kemajemukan) yang memang merupakan suatu keniscayaan yang terjadi dalam hidup ini (Islam Doktrin dan Peradaban, 2000).

Dengan konsep ini, mestinya kerukunan umat beragama tidak hanya terjadi dalam selebrasi hari-hari besar agama saja. Kerukunan dan kedamaian tersebut harus masuk melampaui seremonial keagamaan yang ada, ia harus mampu menuntun dan mengarahkan realitas perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak menciderainya dengan konflik.

Jika pluralitas yang niscaya ini tidak dihargai, kita lantas akan teringat pada “wejangan” Ahmad Wahib dalam catatan hariannya, Pergolakan Pemikiran Islam. Ia mengatakan, “Theis dan Atheis bisa berkumpul, Muslim dan Kristiani bisa bercanda, Artis dan Atlet bisa bergurau, Kafirin dan Muttaqin bisa bermesraan. Tapi, Pluralis dan Anti-Pluralis tak bisa bertemu”. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia harus tetap menjunjung tinggi hak masing-masing umat agama. Upaya menghargai hak-hak itulah cerminan bahwa pluralitas di negeri ini tidak sekadar ada, tetapi juga dihargai.

* Penulis adalah Pemerhati Sosial Budaya, tinggal di Jakarta.

Ketika Politik Masuk Sekolah

2011-02-28T06:22:00.001-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Setelah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono digoncang isu kebohongan dan keluhan rendahnya gaji, kini ia kembali digoncang dengan adanya buku-buku tentang dirinya yang masuk ke sekolah. Hal ini setelah pekan lalu, 10 seri buku “Lebih Dekat Dengan SBY” masuk ke beberapa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Kontan saja peristiwa ini langsung menjadi kontroversi di masyarakat, terutama di kalangan pemerhati pendidikan. Sebagian mereka beranggapan bahwa cara semacam ini tidak dapat dibenarkan, karena buku yang kebanyakan berisi tentang profil Yudhoyono itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran di sekolah. Sebagian lainnya, terutama dari Kementerian Pendidikan Nasional justru menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan, sebab buku-buku itu juga bermanfaat sebagai buku motivasi terhadap siswa.

Terlepas dari perdebatan itu, fenomena ini tergolong aneh dan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Pasalnya, biaya penerbitan buku-buku tersebut menggunakan dana alokasi khusus (DAK). Oleh karena itu, kalangan yang tidak setuju meminta agar Kemendiknas segera menarik buku tersebut dari peredaran. Sementara Kemendiknas sendiri mengaku masih menunggu tim khusus untuk menelaah isi buku itu dan mereka juga mengaku tidak mengetahui peredaran buku itu.

Namun, alih-alih membentuk tim khusus menelusuri isi buku, sikap Kemendiknas bukannya berpikir untuk meneliti atau menarik, mereka malah membiarkan penyebaran buku itu terus berlanjut, bahkan penyebarannya ditemukan di tingkat Sekolah Dasar, yakni di salah satu SD di Kabupaten Garut Jawa Barat.

Padahal, An, Kepala Sekolah tersebut sebagaimana diberitakan Kompas.com, Selasa (1/2/2011) menyesalkan penyebaran buku itu di sekolahnya. Ia mengatakan, “Saya sudah baca semua, ternyata isinya lebih pada profil atau potongan-potongan kisah saja.” Dia mengaku di sekolah yang dipimpinnya masih banyak buku yang seharusnya pengadaannya diprioritaskan sebagai bahan bacaan siswa, apalagi kata dia, buku tersebut menggunakan dana DAK buku.

Kesan Kuat “Politis”

Meskipun Yudhoyono mengaku tidak mengetahui tentang adanya penyebaran buku tersebut, namun masyarakat kita sudah bisa membaca sisi lain di balik pengakuan itu. Masyarakat justru menilai bahwa penyebaran buku itu memiliki unsur politis. Bahkan, secara agak ekstrim Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, menyebut penyebaran buku itu sebagai pencitraan Yudhoyono, untuk menggantikan album-album ciptaannya yang tidak laku di pasaran (Rakyatmerdeka.co.id, 30/1/2011).

Salah seorang siswa kelas IX SMP Negeri I Slawi pun mengatakan bahwa buku-buku itu hanya menunjukkan keunggulan Yudhoyono, misalnya dalam memberantas kemiskinan. Materi bukunya, kata dia, juga mengandung unsur politik sehingga kurang menunjang pelajaran.

Isi yang hanya menampilkan “ketokohan” dan perjalanan Yudhoyono ini seperti menggiring pikiran anak seusia SMP tentang kepemimpinannya yang dianggapnya sukses. Anak-anak, yang mestinya diberi bekal pengetahuan justru diarahkan ke “jalan-jalan” politik. Politik yang masuk ke sekolah perlahan-lahan akan meniadakan nilai-nilai moral siswa dan menggantinya menjadi nilai-nilai politis yang sarat dengan kepentingan sesaat.

Padahal secara definisi dan tujuan antara pendidikan dan politik tidak memiliki kesamaan. Pendidikan berorientasi pada adanya sebuah proses memanusiakan manusia, sementara politik seperti dikemukakan Harold Laswell (1981) merujuk pada definisi, “Who Get What, When, and How” (siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana). Dengan perbedaan ini saja, jelaslah bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak boleh dimasuki kepentingan politik apapun.

Sekolah dan pendidikan itu ada karena bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk memuluskan kepentingan maupun kekuasaan. Jika demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan sudah disubordinasikan pada kekuasaan politik yang selalu berakibat pada konsekuensi kebijakan yang mudah berubah-ubah karena tergantung pada siapa yang memegang kekuasaan. Padahal kepentingan di balik itu, seperti sinyalamen Foucault adalah untuk melestarikan kekuasaan.

Inilah yang membuat pendidikan kita selalu terseok-seok dan tidak mampu mengikuti perubahan yang begitu cepat. Pendidikan kita lebih tergantung pada mesin kekuasaan. Mesin kekuasaan ini selalu mencari kemapanan, ketimbang menginginkan perubahan (Politik Pendidikan Penguasa, 2005).

Potensi Korupsi

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium bau potensi korupsi dalam penyebaran buku-buku tersebut. Hal itu mengingat penerbitannya menggunakan dana DAK buku yang mestinya digunakan untuk membuat buku-buku pelajaran guna meningkatkan mutu kualitas pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Kecurigaan ICW ini juga diikuti Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Oleh karenanya, Fraksi ini meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penerbitan buku itu secara tuntas.

Lebih jauh Fraksi PDIP menilai Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga pendidikan yang terkait tidak menjalankan Permendiknas nomor 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2010 untuk SMP.

Jika kecurigaan ini benar, maka pendidikan sudah dibawa ke jurang kenistaan. Pendidikan yang sejatinya dijadikan media membangun bangsa, justru dijadikan alat memperkaya diri. Praktik korupsi melalui pengadaan buku secara tidak wajar ini dapat dikatakan sebagai bentuk korupsi yang membusukkan legitimasi pemerintahan. Bentuk ini oleh Ben W Heineman, Jr, dimasukkan ke dalam empat persoalan serius yang berhubungan dengan korupsi, terutama dengan kenyataan pahit meluasnya jaringan koruptor. Korupsi jenis ini dapat menjadi alat jagal demokrasi dan keadilan dalam ruang masyarakat politik yang beradab.

* Penulis adalah Wakil Direktur Yayasan Lingkar Meridian Jakarta.

DPR, Wakil Rakyat atau Wakil Partai?

2011-02-28T06:13:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Upaya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Mafia Pajak di DPR sebagai buntut dari aksi kejahatan Gayus Halomoan Tambunan sepertinya tak lagi mendapatkan support penuh dari rakyat. Rakyat sudah terlihat "cuek" dengan langkah tersebut, karena DPR sudah memiliki track record buruk, terutama dalam menyelesaikan kasus besar seperti Skandal Bank Century.

Mungkin inilah kesadaran baru rakyat yang selama ini terpendam. Mereka sudah trauma dengan mega-skandal Bank Century yang diobok-obok Pansus Century, namun ujung-ujungnya tidak jelas juga. Kasus yang merugikan negara hingga 6,7 triliun itu hilang diterpa angin politik dan perselingkuhan kekuasaan. Padahal, Pansus Century menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah dalam upaya pembongkarannya. Fenomena ini seolah mengingatkan kita bahwa setiap masalah yang dibawa ke wilayah politik akan menjadi politis.

Tidak heran bila Tajuk Rencana Harian Suara Pembaruan pada Jumat (28/1/2011) mengeluarkan judul “DPR Bikin Sinetron Lagi”. Judul ini bukanlah sesuatu yang hiperbolik. Judul ini, menurut penulis, berusaha menegaskan dengan sebenarnya bahwa rakyat sudah terlalu jenuh dipertontonkan jalan panjang pengungkapan Skandal Century. Mereka juga berharap kasus tersebut akan tuntas hingga pelaku-pelakunya ditangkap, tetapi harapan tersebut kandas dan rakyat pun akhirnya hanya bisa mengelus dada.

Penggunaan bahasa “Sinetron” di Senayan memang langsung mencuat, terutama sejak upaya pembongkaran kasus tersebut, sehingga bermunculan juga sebutan-sebutan seperti Anggota DPR mendadak jadi artis, karena selalu menjadi host layar kaca televisi.

Apa yang diangkat Tajuk Suara Pembaruan tersebut juga terkesan menampilkan frustasi dan pesimisme terhadap agenda-agenda DPR semisal pembentukan Pansus. Tajuk tersebut juga memperkukuh kondisi rakyat saat ini yang sudah tidak butuh tontonan-tontonan kosong, rakyat butuh bukti nyata, bukan kata-kata, apalagi hanya buaian janji belaka. Centurygate sudah menjadi bukti yang mengecewakan bagi rakyat.

Bahkan secara lebih pedas pada paragraf terakhir Tajuk tersebut, dinyatakan, "Rasanya percuma kita berkomentar banyak karena ungkapan ‘Anjing menggonggong kafilah berlalu’ sudah menjadi falsafah hidup para wakil rakyat kita. Karena itu, kita hanya bisa mengingatkan; belajarlah dari Pansus Century. Jangan terus menerus membodohi rakyat dengan suguhan sinetron murahan dari Senayan."

Wakil Rakyat, Benarkah?

Bila kita menyaksikan lebih jauh ‘tayangan” dalam penyelesaian Skandal Century beberapa bulan lalu memperlihatkan suatu tarik ulur kepentingan dalam puncak penyelesaiannya. Ini terlihat misalnya tidak samanya anggota DPR satu suara menganggap bahwa bailout (penalangan) merupakan pelanggaran, padahal Badan Pemeriksa Keuangan ditambah data-data Pansus Century sudah memperlihatkan adanya pelanggaran dalam kasus tersebut. Tapi ternyata beberapa partai hanya “tutup mata” dengan fakta itu. Lihat saja misalnya, Partai Demokrat, PKB, dan PAN, yang tetap memilih opsi "tidak ada masalah" atas bailout tersebut.

Kondisi semacam ini tidak hanya di Pansus Century. Berbagai kasus yang melibatkan DPR, ujung-ujungnya tetap apa kata partai. Jika partai yang dihuninya bilang A, maka harus A, begitu seterusnya. Padahal, hemat penulis, belum tentu pilihan anggota DPR yang selalu "apa kata partai" itu sesuai dengan nurani mereka. Mereka, demi keamanan dan kenyamanannya di partai (bebas dari recall), rela mengorbankan nurani dan keberpihakannya kepada rakyat.

Tidak hanya itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar misalnya, yang saat di Pansus Century paling “kritis dan ngotot” membongkar skandal itu, kini terus melemah. Kontan saja, isu yang terdengar di publik adalah isu barter dan politik transaksional, termasuk ujungnya ditendangnya Sri Mulyani dari kursi Kabinet ke Bank Dunia, dan tak lama setelah itu langsung dibentuk Sekretariat Gabungan yang dikomandani Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Fenomena-fenomena tersebut kian mengukuhkan bahwa anggota DPR sejatinya bukanlah wakil rakyat, tetapi masih merupakan wakil partai. Dengan kata lain, jika terdapat suatu kebijakan yang merugikan partainya, maka tak peduli rakyat rugi atau tidak, mereka pasti lebih memilih partai. Lihatlah suara-suara bungkam anggota DPR yang terkesan "membela" Skandal Century. Lihat pula mundurnya sejumlah fraksi di DPR dari rencana pembentukan Pansus Angket Mafia Pajak karena induknya (Fraksi Demokrat) telah menyatakan mundur, meskipun Demokrat sebagai inisiator gagasan itu telah menjilat ludahnya sendiri.

Padahal dalam sistem demokrasi, rakyat mestinya tidak boleh ditinggalkan wakil-wakilnya di DPR, karena mereka dipilih oleh dan untuk rakyat. Tapi kenyataan berkata lain, rakyat hanya seperti sapi perahan yang dibutuhkan manakala musim Pemilihan Umum saja, setelah itu mereka ditinggalkan ramai-ramai.

Dalam kondisi wakil yang lupa rakyatnya ini, kita seperti diingatkan oleh Mantan Presiden AS, Harry S. Truman, tentang sikap Parpol yang semestinya dilakukan. Truman mengatakan, "To Me, party platform are contracts with the people" (Bagi saya, platform partai adalah kontrak dengan rakyat).

Sebagai seorang presiden, Truman tentu sadar dengan konsekuensi apa yang diungkapkannya. Ia menyadari, sebagai individu yang bernaung di bawah partai politik, tindakan dan kebijakannya tidak boleh membelakangi rakyat, sebab partai politik tanpa rakyat adalah sesuatu yang mustahil adanya, apalagi dalam sistem demokrasi.

Jaga Marwah

Citra partai politik di mata rakyat kian memudar, terutama pasca-meledaknya Bank Century yang tidak ada kejelasannya. Anggota DPR dan Parpol juga sudah kehilangan marwah atau harga diri, sehingga sebagian rakyat mengatakan, "Semua partai di negeri ini sama, yang ada di otak mereka (orang-orang parpol) hanyalah uang dan kekuasaan. Masalah rakyat sejahtera atau tidak soal belakangan."

Ketidakpercayaan ini bukanlah sesuatu yang sengaja diciptakan oleh rakyat, melainkan itu diciptakan sendiri oleh pelaku-pelaku partai politik. Dengan kata lain, rakyat tidak percaya bukan karena diintimidasi atau bukan karena faktor benci, tetapi karena realitas parpol sendiri yang sudah membangun ketidakpercayaan itu.

Bagaimana agar rakyat bisa kembali percaya? Di antara cara yang bisa ditempuh, partai mesti segera membenahi seluruh persoalan-persoalan yang mendera internalnya. Hilangnya komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat segera dikembalikan, adanya jarak dalam persoalan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat harus segera disatukan, dan janji-janji yang sudah diobral, terutama saat kampanye untuk menyejahterakan rakyat dalam Pemilu segera direalisasikan. Bila ini diperbaiki, kepercayaan itu nantinya dimungkinkan bisa pulih kembali.

Demokrasi Pepesan Kosong?

2011-01-30T11:13:00.001-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Akhir-akhir ini perbincangan seputar demokrasi kembali mengemuka. Bahkan ungkapan-ungkapan kekecewaan yang berupa perdebatan mengenai essensi demokrasi juga hampir tiap hari terdengar di beberapa diskusi-diskusi beberapa aktivis maupun mantan aktivis. Sebagian mereka “menggugat” essensi demokrasi pasca-reformasi 1998 lalu.

Dalam peringatan peristiwa Malari dan HUT Indonesia Democracy Monitor (Indemo) misalnya, beberapa mantan aktivis Malari tahun 70-an, pengamat politik, hingga pengemuka hukum sekelas Adnan Buyung Nasution meragukan kepemimpinan SBY (yang dihasilkan melalui sistem demokrasi) akan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Bahkan, dalam acara yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Sabtu (15/1) lalu itu, pengamat politik, Yudi Latif menilai bahwa posisi demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam kekosongan makna. Artinya tak bisa diharapkan lagi, cita-cita demokrasi sebagai media mewujudkan pembangunan nasional.

Hal serupa juga diungkapkan mantan aktivis Malari, Hariman Siregar. Dia mengakui kekecewaannya terhadap hasil demokrasi saat ini di tanah air. Menurutnya, prosedur demokrasi di negeri kita sudah dibajak oleh partai politik yang hanya berorientasi pada uang dan kekuasaan. Sehingga demokrasi menjadi kehilangan arah dan substansinya.

Kekecewaan Yudi maupun Hariman ini sangat beralasan, terutama ketika melihat kebijakan-kebijakan pihak eksekutif (baca: presiden) tak kunjung dirasakan rakya. Rakyat hanya merasa dicekoki dengan janji-janji dan obralan “prestasi kerja” yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Sementara di sisi lain, kritik legislatif (baca: wakil rakyat) yang berfungsi sebagai check and balance terhadap pemerintah tak begitu kuat pengaruhnya, apalagi setelah dibentuknya Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, DPR seperti semakin melempem atas kebijakan pemerintah dan klaim-klaim keberhasilannya. Padahal check and balance merupakan keniscayaan agar demokrasi dapat berjalan optimal. Ini tidak lain karena Setgab yang menjadi pendukung pemerintahan SBY-Boediono sangat kuat dalam membayang-bayangi daya kritis partai politik, walaupun keberadaannya dapat dinilai “melukai” demokrasi, karena ia dibangun bukan atas dasar kesamaan visi kepentingan publik, melainkan kesamaan kepentingan kekuasaan belaka.

Tidak hanya itu, Setgab ini juga berpengaruh pada adanya beberapa problem yang menciderai demokrasi dan merugikan negara semisal kasus Bank Century dan Kasus Gayus yang tidak mudah “dituntaskan”. Sebab sangat mungkin politik transaksional beroperasi yang mengakibatkan runtuhnya bangunan cita-cita dari seluruh partai untuk berpihak pada kepentingan rakyat.

Kendala lainnya yang menjadi batu sandungan daya kritis parpol, karena masing-masing parpol dianggap telah memiliki “kartu AS”. Demokrat misalnya dengan skandal Century, Golkar dengan kasus Gayus, PDI-P dengan kasus pemilihan Miranda Gultom sebagai Gubernur BI, dan PKS dengan adanya kasus Misbakhun. Jika demikian halnya, maka demokrasi di Indonesia tak bisa lagi diharapkan akan menghasilkan cita-citanya. Bahkan yang terjadi bukan lagi demokrasi, tetapi – meminjam istilah Plato sekitar 6 abad SM hanyalah timocracy, yaitu demokrasi yang dilaksanakan di tengah masyarakat korup sehingga membentuk pemerintahan yang korup pula.

Inilah fenomena politik “cari aman” yang menjadi kepanjangan dari kecenderungan adanya “politik barter” untuk mendapatkan jatah “kue” kekuasaan. Sementara di sisi lain, kontrol publik, yang menjadi kekuatan non-parlemen masih terkesan lewat saja di telinga pengambil kebijakan.

Pepesan Kosong

Peralihan Orde Baru ke Orde Reformasi menyajikan secercah harapan bagi berlangsungnya kehidupan politik yang demokratis. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi justru di luar dugaan. Masyarakat dipertontonkan dengan fenomena demokrasi semu yang hanya diobok-obok dengan janji maupun khayalan dari demokrasi itu sendiri.

Demikian itu terjadi karena demokrasi kita masih hanya berupa demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial. Demokrasi prosedural ini hanya ditandai dengan bentuk demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum saja. Artinya, setiap warga negara memiliki hak untuk dapat memilih dan dipilih, sepanjang memenuhi persyaratan di muka hukum. Padahal, di sinilah sebenarnya sisi gelap demokrasi (the dark side of democracy) akan muncul, karena ketika semua orang dapat memilih dan dipilih, maka dapat muncul mobocracy, yaitu demokrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bodoh, tak berpendidikan, memiliki akhlak buruk, mudah disuap, dan cenderung menyukai kemaksiatan.

Itulah resiko demokrasi. Sehingga hasil produk demokrasi juga dipengaruhi oleh kualitas proses demokrasi itu sendiri. Dengan begitu, demokrasi bukan jaminan untuk dapat mengantarkan hasil tatanan pembangunan negara yang berkualitas. Barangkali itulah sebabnya, dalam makalahnya berjudul “On Nation States in The Changing World”, dalam sebuah Konferensi Internasional di Manila, Nopember 1992, Lee Kuan Yew antara lain mengatakan, “A nation must first achieve economic progress. Democracy will follow this”.

Apa yang dikatakan Yew ini seolah diulangi kembali oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sebuah seminar di CSIS, 22 Maret 2006. Kalla mengingatkan bahwa tidak semua negara yang menganut sistem demokrasi mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Memang kalla tidak mempersalahkan demokrasi, tetapi terkesan menyayangkan proses demokrasi, yang dalam banyak kasus justru menghambat upaya penciptaan kemakmuran (Baca: Demokrasi Pilihlah Aku, 2009).

Apa yang disinyalir Yew dan Kalla ini seperti telah menemukan kebenarannya dalam konteks Indonesia saat ini. Pemimpin yang merupakan produk demokrasi seperti hanya bergeming melihat kenyataan banyaknya kasus yang bermunculan dan tidak mampu menyelesaikannya. Bahkan, ia hanya bersesumbar, semisal akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, namun kenyataannya, ia cenderung “bersembunyi” di balik alasan “intervensi”.

Oleh karenanya tidak heran jika para pemuka agama, belum lama ini menyebut pemerintah telah melakukan kebohongan publik, karena mereka hanya bersesumbar janji dan mengklaim keberhasilan, padahal kenyataannya tidak sesuai dengan klaim tersebut. Inilah negeri yang katanya demokratis, namun rakyatnya larut dalam kesengsaraan, penderitaan, dan kemiskinan. Dengan begitu, bukankah tepat jika dikatakan bahwa proses demokrasi kita masih hanya pepesan kosong?

* Penulis adalah Wakil Direktur Yayasan Lingkar Meridian dan Sekjen Bakornas LAPMI

Meneguhkan Sikap Inklusivisme Beragama

2011-01-30T11:12:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Pada tahun 2010 kemarin, tampaknya menjadi tahun buram bagi masyarakat beragama di Indonesia. Pasalnya peristiwa kekerasan yang terjadi atas nama agama yang seolah membolehkan tindakan intoleransi beragama meningkat drastis dibanding tahun 2009.

Dalam catatan Moderate Moslem Society (MMS) terdapat sekitar 81 kasus intoleransi beragama di Indonesia sepanjang 2010. Angka ini naik 30 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 59 kasus. Dari data MMS, ada tiga daerah yang paling tinggi tingkat intoleransinya, yakni Jawa Barat (73 kasus), Sumatera Barat (56 kasus), dan Jakarta (45 kasus).

Hal ini bertolak belakang dengan sebuah jajak pendapat yang dilakukan sebelumnya, yang mengatakan bahwa 96 persen responden menyatakan menerima pergaulan dengan kelompok yang berbeda agama. Bahkan 79,6 persen di antaranya menyatakan bersedia jika di lingkungannya dijadikan tempat perayaan agama lain. Dari kasus yang terjadi selama 2010, umat kristiani mengalami perlakukan intoleransi sebanyak 33 kali, Ahmadiyah 25 kali, dan kelompok yang dianggap sesat 11 kali (Media Indonesia, 23/12/2010).

Bentuk tindakan intoleransi ini bervariasi. Misalnya, pembongkaran patung naga di Singkawang, ancaman perusakan panti asuhan Ahmadiyah di Tasikmalaya, dan pemukulan Jamaah HKBP di Bekasi. Meskipun, banyak warga Bekasi mengakui bahwa tindakan pemukulan tersebut, karena oknum Jemaah HKBP dianggap tidak mau tahu keinginan dan desakan warga.

Sementara Kompas (10/1/2011) mencatat bahwa sepanjang 2010 terjadi 33 penyerangan fisik atas nama agama. Dalam harian itu, mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan, pada 2009 terjadi 40 kasus kekerasan atas nama agama, sedangkan 2010 meningkat menjadi 49 kasus.

Terlepas dari alasan apapun, fenomena ini menunjukkan bahwa masalah etika dan kebebasan beragama di tanah air masih belum mendapatkan perhatian secara optimal, sehingga tugas umat beragama juga belum selesai. Banyak umat beragama masih berasumsi bahwa keyakinan kebenaran akan suatu agama secara langsung meniadakan kebenaran agama lain. Mereka menjadi tertutup (baca: eksklusif) untuk mempelajari dan mengetahui agama lain.

Fenomena semacam ini sebenarnya sudah bukan "barang baru" di Indonesia. Puluhan tragedi kemanusiaan yang mengatasnamakan agama sepertinya masih belum cukup untuk menjadi pelajaran, padahal semua itu dapat dikatakan karena sempitnya pemahaman pemeluk agama terhadap agama lain. Sehingga mereka - meminjam istilah Ahmad N. Burhani - terjebak dalam kungkungan ideologis, yakni munculnya klaim of truth (klaim kebenaran) dan klaim of salvation (klaim keselamatan). (Baca: Ahmad N. Burhani, 2001).

"Emoh" Mempelajari Agama Lain

Sikap menutup diri dari kebenaran agama lain itu melahirkan sikap "emoh" atau tidak mau untuk mengetahui agama lain yang sebenarnya. Kemauan mempelajari agama lain hanya pada sisi-sisi kelemahannya saja, sehingga dalam pandangannya, agama yang dianutnya saja yang benar, sementara agama lain semuanya salah.

Padahal, menurut mantan Menteri Agama, Mukti Ali, kekuatan suatu sistem agama tidak dapat ditemukan dengan melihat kekeliruan-kekeliruannya, tapi dengan mempelajari apa yang baik dan benar atau setidaknya yang mendekati benar. Dengan mempelajari agama-agama lain, lanjut Mukti Ali, kita dapat sampai pada pemahaman lebih baik mengenai agama kita sendiri dan dengan cara ini keimanan kita kian mendalam. (Lihat dalam Greg Barton, 1999).

Kemauan mempelajari agama lain itu pada akhirnya akan sampai pada ajaran inklusivisme, sebuah ajaran keterbukaan dalam beragama. Dengan ajaran ini, seorang pemeluk agama tidak akan terkungkung dalam agama tertentu yang menyebabkannya membenci, bahkan memusuhi agama lain. Ia, bisa saja sangat yakin dengan kebenaran agamanya, tetapi keyakinan itu tidak membuatnya bersikap "buta" dan "tuli" terhadap kebenaran agama lain.

Tentu saja dalam memahami agama lain, ia tidak sedang diikat oleh agamanya sendiri, atau meminjam bahasa Alwi Shihab, ia berani membuka baju keagamaannya saat meneliti agama lain. Dengan langkah seperti itu, ia akan mendapatkan hasil obyektif mengenai agama yang ditelitinya. (Baca: Alwi Shihab, 1997).

Cara-cara semacam ini, sangat tepat dijadikan "jembatan" dalam membangun kualitas keberagamaan di Indonesia. Setidaknya tidak akan ada lagi yang namanya chaos atas dasar agama. Ini tidak hanya berlaku bagi agama tertentu saja, tetapi semua agama yang hidup di negeri yang menghargai pluralitas ini. Namun, jika cara-cara elok ini dijauhi, bukan hal mustahil fenomena konflik keberagamaan akan terus berjalan mulus.

Kesadaran Pluralitas

Salah satu pimpinan sebuah organisasi masyarakat baru-baru ini mensinyalir kecenderungan yang dipersalahkan dalam kasus beragama adalah agama mayoritas. Menurutnya, hal itu tidak dapat dibenarkan, sebab yang memulai "pertikaian" atas nama agama, terkadang kelompok non-mayoritas.

Pernyataan pimpinan ormas tersebut tentu tidak untuk memojokkan satu agama saja. Ia hanya ingin perdamaian beragama dimulai secara bersama-sama oleh semua pemeluk agama, baik Islam, Kristen, Budha, Hindu, maupun Konghucu. Semua pemeluk agama berhak hidup damai, aman, dan sentosa.

Inilah landasannya, mengapa kita begitu berharap bahwa pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang tidak akan lagi ada konflik-konflik yang dimotori oleh agama. Kita sudah jenuh dengan konflik itu. Kita ingin semua umat beragama dibangun atas kesadaran pluralitas yang tinggi, di mana kesetaraan, kesamaan, dan persamaan hak hidup tumbuh bersemai dalam aneka spektrum kehidupan umat beragama di tanah air.

Barangkali inilah inti-keinginan tokoh-tokoh pluralis seperti Nurcholish Madjid (alm) dan Abdurrahman Wahid (alm) untuk memaknai pluralitas secara substansial dan nyata di Indonesia. Mereka seolah-olah berpesan, "Kami menitipkan harga pluralitas keberagamaan itu tidak hanya dalam wacana dan diskusi. Kami menginginkan masyarakat Indonesia hidup bersama, aman, dan damai dalam makna pluralitas yang sebenarnya tanpa memandang dari agama mana mereka berasal.”

* Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik dan Sosial Budaya. Kini sebagai Sekjen Bakornas LAPMI PB HMI.

Mandela dan Pemimpin Indonesia

2011-01-30T11:10:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas

Masih ingatkah anda sosok Nelson Mandela? Seorang pemimpin dan guru bangsa kaliber dunia yang begitu humanis dan dielu-elukan banyak orang di dunia. Dari sosok ini kita seperti diingatkan lagi tentang pelajaran kepemimpinan yang begitu berharga.

Richard Stengel, penulis otobiografi Mandela “Long Walk to Freedom” dalam Majalah Time (edisi 21 Juli 2008) mencatat delapan pelajaran kepemimpinan yang diajarkan Mandela. Dari delapan pelajaran sang maestro, dua di antaranya masih sangat relevan untuk dijadikan referensi di tengah kondisi banyaknya pemimpin yang hanya terbuai dengan nikmatnya kekuasaan semata di Indonesia.

Pertama, lead from the front, but don't leave your base bahind (Memimpin dari depan, tetapi tidak meninggalkan basis di belakang), sebuah model kepemimpinan yang tidak mengambil untung sendiri, tetapi juga tetap care terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Model kepemimpinan ini begitu aktual dalam konteks Indonesia saat ini, di mana banyak pemimpin yang hanya memikirkan kesejahteraan diri dan kelompoknya saja. Begitu mudahnya kita menyaksikan tipologi pemimpin yang lupa diri terhadap tugas dan amanah yang diembannya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kondisi kepemimpinan ala Mandela bisa dikatakan sudah hilang dalam praktik kepemimpinan di tanah air. Padahal, dengan model kepemimpinannya, Mandela akan menjadi tokoh pemimpin yang – meminjam bahasa tangga kepemimpinan dalam buku ESQ karya Ary Ginanjar – merupakan pemimpin abadi. Ia tidak akan seperti pemimpin yang hanya berpengaruh sesaat, kemudian hilang ditelan zaman atau tinggal sedikit saja. Misalnya Winston Churchill, Leonid Breznev, Kaisar Hirohito, dan Yosef Broz Tito.

Mandela dengan keteladanan yang dicontohkannya di hadapan rakyatnya menjadikan dia sangat dekat dengan rakyat. Apalagi gagasannya dalam menghilangkan perbedaan yang disebabkan warna kulit yang telah menjadikan warga Afrika pecah belah. Mandela tidak didera ‘penyakit’ yang lazim menimpa seorang pemimpin yang cenderung melupakan essensi kepemimpinannya sebagai pembangun kesejahteraan rakyat. Bahkan, lebih jauh, ia seolah telah menebak bahwa hingga kapanpun, di antara “penyakit kronis” seorang pemimpin adalah meninggalkan rakyatnya di belakang, sehingga ia maju sendirian.

Lebih jauh, Mandela mengajarkan bahwa menjadi pemimpin sejatinya tidak hanya sekadar ingin mendapatkan privilege (baca: hak istimewa atau hak khusus) semata, tetapi lebih dari itu, pemimpin juga dituntut agar melihat sisi tanggung jawab dalam kepemimpinannya.

Penghianatan Publik

Fenomena yang hanya mengandalkan kenikmatan saja bagi seorang pemimpin dan melupakan tugas kepemimpinannya bisa disebut sebagai penghianatan publik. Fenomena tersebut juga akan mengubur panjang cita-cita dan tugas seorang pemimpin ideal yang biasa dikonotasikan dengan istilah“back to society”, yang melandasi misi dan visinya untuk bisa kembali ke masyarakat. Bahkan, istilah ini telah dilupakan dan terkesan hanya menjadi jargon belaka.

Kendatipun demikian, kampanye kesuksesan (baca: pencitraan) dalam menyejahterakan rakyat terus digalakkan. Seolah-olah, pemimpin di negeri ini tak mau disebut “gagal” atau “bohong” dalam melaksanakan tugasnya. Cara yang ditempuh misalnya dengan membuat catatan-catatan prestasi dan dipublikasikan di media. Praktek semacam ini hampir terlihat di semua tingkatan pemerintahan di Indonesia. Bupati/wali kota, termasuk gubernur mengklaim telah melakukan “ini” dan “itu” untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi ketika dilihat langsung ke lapangan, nyaris tak ada masyarakat puas dengan kinerja pemerintah.

Praktik ini juga terjadi di pusat. Berbagai kesuksesan dalam pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat diklaim oleh pemerintah. Tetapi justru pada saat yang bersamaan, rakyat yang kelaparan dan hidup dalam penderitaan masih menggunung. Sehingga tidak heran jika rakyat menganggap klaim pemerintah tersebut sebagai sebuah kebohongan.

Tradisi klaim ini potensial menciptakan pemimpin lupa diri. Dengan klaim kesuksesan - terutama melalui kepanjangan tangannya (baca: menteri dan pimpinan organisasi perangkat daerah) - pemimpin akhirnya tidak bisa melihat kekurangan dan kesulitan yang dialami rakyatnya secara jernih, terutama mengenai hal apapun yang mendesak diperbaiki.

Sikap-sikap yang hanya dilandasi dengan klaim, tanpa melihat kenyataan ini dapat dikatakan sebagai penghianatan terhadap publik. Sehingga integritas pemimpin kita masih sangat layak disoal, apalagi di tengah ketidakpercayaan publik. Viscount Slim, dalam Pemimpin Adi Luhung, Geneologi Kepemimpinan Kontemporer” (2006) menegaskan bahwa di antara hilangnya integritas seorang pemimpin adalah di saat rakyat sudah tidak lagi mempercayai kualitas kepemimpinan mereka.

Ketidakpercayaan itu tentu saja berawal dari hasil kinerja pemerintah yang tidak dirasakan oleh rakyat sendiri. Oleh karenanya, seorang pemimpin tidak hanya cukup dengan hanya klaim atau sekadar menerima laporan dan laporan saja. Ia mesti terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi keluhan dan kebutuhan rakyat.

Mabuk kekuasaan

Ajaran kepemimpinan kedua dari Mandela yang kontektual dengan Indonesia saat ini adalah “quitting is leading too”. Petuah ini mengingatkan agar kita tidak kemaruk kekuasaan. Pemimpin selalu introspektif dan tahu kapan waktunya berhenti (Lihat Alfian: Demokrasi Pilihlah Aku, 2009).

Menjadi pemimpin, yang selalu identik dengan "dilayani", bukan "melayani" rakyatnya sebagaimana mestinya, membuat mereka mabuk kekuasaan. Syahwat ingin menempati kursi empuk jabatan akhirnya tak terbendung, sehingga selalu dicarikan cara agar tetap bisa memimpin. Misalnya dengan mewariskan jabatannya kelak, setelah dua periode - sebagaimana aturan Undang-Undang yang membatasi masa jabatan pemimpin (presiden, gubernur, bupati/wali kota) - kepada anak, istri, atau bahkan menantu. Hal ini terjadi, karena paradigma pemimpin sebagai “The problem solver” dan pemimpin itu adalah pengayom, "pelayan", dan "tempat curhat" bagi rakyat telah hilang dininabobokkan kekuasaan dan kenimatan semata.

* Penulis adalah pemerhati sosial politik dan sosial budaya, tinggal di Jakarta.

Naturalisasi Penegak Hukum, Mungkinkah?

2011-01-30T11:08:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Sejak Piala AFF akhir 2010 lalu, kata “naturalisasi” cukup akrab di telinga kita. Hal itu disebabkan pemain-pemain naturalisasi mampu mewarnai permainan Timnas kita secara luar biasa. Bahkan bisa dikatakan, pemain naturalisasi pulalah yang mengantarkan Indonesia ke Final Piala AFF.

Sejak saat itu tersebutlah nama-nama semisal Cristian Gonzales dan Irfan Bachdim. Gonzales pemain naturalisasi dari Uruguay, sedangkan Irfan Bachdim pemain naturalisasi dari Belanda. Di lapangan hijau, keduanya tampil secara memukau, bahkan gol Gonzales dua kali berturut-turut menembus gawang Filipina hingga Indonesia dapat berlaga ke babak final.

Tak ayal, nama Gonzales pun melesat pesat menjadi semacam “artis baru” di tanah air. Begitu pula dengan Bachdim. Pemain bernomor punggung 17 ini langsung menyedot perhatian. Bahkan, karena ketampanannya pula, hampir semua perempuan di negeri ini terpikat padanya.

Dalam tulisan ini, saya tidak akan panjang lebar membahas mengenai sepak bola. Saya hanya hendak mengingatkan bahwa alangkah bagusnya permainan Timnas kita berkat datangnya pemain naturalisasi. Seandainya dalam masalah lain, semisal penegakan hukum di negeri ini ada "penegak hukum naturalisasi", mungkin juga menjadi solusi bagi kebuntuan penegakan hukum di Indonesia.

Penegak hukum naturalisasi itu didatangkan secara sengaja dari negara-negara yang memiliki catatan baik dalam penegakan hukum, misalnya Cina dan Singapura. Di kedua negara ini, skandal korupsi nyaris tidak ada, keadilan ditegakkan secara merata. Begitupun dengan penghianatan terhadap hukum yang jarang sekali ditemukan.

Sementara di negeri ini, ada semacam frustasi dan ketidakpercayaan publik yang begitu parah terhadap hukum. Pasalnya penegak hukum dianggap menyimpan sejuta persoalan dan tak kunjung mampu menjawab masalah-masalah hukum yang mendera bangsa ini. Bahkan, penegak hukum terkesan lembek - untuk tidak mengatakan tak berdaya - memberantas kasus-kasus semisal korupsi dan mafia perpajakan.

Wajar jika lembaga-lembaga penegak hukum, semisal Kejaksaan Agung dan Polri sudah tak lagi dipercaya. Hal itu menyusul beberapa kasus yang justru melibatkan penyidik dari kepolisian, pengacara, hakim, hingga jaksa. Misalnya munculnya beberapa terdakwa, seperti AKP Sri Sumartini dan Kompol Arafat Enanie, yang merupakan penyidik perkara Gayus, Haposan Hutagalung, mantan Pengacara Gayus dan Muhtadi Asnun (Ketua Majelis Hakim yang ketika itu menyidangkan perkara Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang).

Bahkan secara perlahan, penegakan hukum dalam menangani seorang Gayus saja semakin terlihat aneh dan penuh permainan. Betapa tidak, meski ia berada di balik jeruji besi di Rutan Mako Brimob Depok, ia bisa mendekam di penjara sejak April 2010 lalu, ia sudah keluar-masuk sel sebanyak 65 kali. Hal itu dilakukannya dengan menyuap penjaga rutan. Sungguh, penegak hukum kita begitu lemah dan takluk dengan “fulus” Si Gayus.

Lelucon, Tapi Mungkin

Sepintas, gagasan perlunya mendatangkan penegak hukum naturalisasi di Indonesia memang lelucon dan bahkan gila. Hanya jika ini dikaji lebih jauh bukan tidak mungkin dapat menjadi alternatif di tengah penegakan hukum yang begitu semrawut dan terkesan mengalami kebuntuan. Barangkali, “cara gila” ini ampuh diterapkan di “negeri gila” ini.

Gagasan ini juga lahir karena melihat lembaga-lembaga penegak hukum terkesan “tak punya ghirah” tinggi lagi untuk menegakkan hukum. Fenomena ini dapat diketahui dari lambannya penegakan hukum di Indonesia. Untuk sekadar menyebut contoh, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo berjanji akan mengusut tuntas masalah kaburnya Gayus Tambunan dari penjara dalam jangka waktu 10 hari. Namun, sudah hampir dua bulan, masalah tersebut tak kunjung usai diusut.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung dan KPK seperti kehilangan “daya gedornya” untuk memberantas skandal hukum. Dua lembaga ini seperti semakin kehilangan identitasnya sebagai penegak hukum. Bahkan, KPK yang selama ini dipandang tegas dalam memberantas korupsi sudah tidak lagi terlihat, terutama pasca-ditahannya mantan Ketua KPK, Antasari Azhar dan kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Mungkin, pimpinan KPK – meminjam bahasa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla – sedang shock setelah dikriminalisasi.

Bergantung Kemauan Presiden

Mengapa penegak hukum naturalisasi layak didatangkan dari Cina? Sebab Cina telah menampilkan sebuah sikap tegas terhadap para koruptor. Bahkan, Presiden China Hu Jintao bertekad memberantas korupsi di negaranya dengan mempersiapkan 1.000 peti mati untuk pelaku pencurian uang negara tersebut.

Dalam buku “The China Business Handbook” dilaporkan sepanjang tahun 2003 tidak kurang 14.300 kasus yang diungkap dan dibawa ke pengadilan yang sebagiannya divonis hukuman mati. Sampai tahun 2007 Pemerintah Cina telah menghukum mati 4.800 orang pejabat negara yang terlibat praktik korupsi. Tidak hanya itu, Pemerintah China juga mengeluarkan aturan yang mengharuskan pejabat yang hendak bepergian ke luar negeri melapor kepada atasannya terutama yang membawa uang dalam jumlah besar.

Oleh karenanya, ke depan pemberantasan korupsi sangat tergantung pada ketegasan dan kemauan Presiden SBY. Jika SBY mau, maka mendatangkan penegak hukum naturalisasi ini mungkin terjadi atau paling tidak, Indonesia dapat mengadopsi cara Cina dalam memberantas korupsi. Tapi sayang, hingga kini kemauan SBY dalam memberantas korupsi masih dipertanyakan. Bahkan terkesan SBY masih sebatas “bermimpi” untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Gayusisme dan Ayinisme

2011-01-30T11:07:00.001-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Siapa yang tak kenal Gayus Halomoan Tambunan dan Ayin alias Artalyta Suryani? Nama mereka tak henti-hentinya mengisi pemberitaan media massa terkait kasus skandal hukum yang menjerat mereka. Energi masyarakat Indonesia seperti terkuras oleh dua fenomena Gayusisme dan Ayinisme ini.

Gayusisme merujuk pada fenomena Gayus dan kroni-kroninya yang beraksi mempermaikan penegakan hukum di Indonesia. Melalui kekuatan finansialnya, ia telah melunakkan aparat hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, hingga polisi. Sedangkan Ayinisme merujuk pada penyuap kelas kakap yang juga mempermainkan penegak hukum. Namun, permainan Ayin ini boleh dibilang lebih halus dibanding Gayus yang sarkastik.

Gayus ramai disebut-sebut karena 'kecerdikannya' menggadang-gadang masyarakat Indonesia dan penegak hukum kita mulai dari skandalnya menjadi mafia pajak hingga penyuapan terhadap aparat hukum. Ulah Gayus kian tercium setelah dalam tiga bulan terakhir ia diketahui menyuap penjaga Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok dan berhasil 'melenggang kangkung' mulai ke Bali hingga ke Makau dan Singapura.

Usut demi usut, ternyata ulah Gayus kian tercium lebih jauh. Rupanya Gayus tidak sendirian memainkan lakon ini. Dengan dibantu oknum petugas rutan sendiri dan beberapa petugas imigrasi, aksinya dalam membuat paspor asli tapi palsu, yaitu menggunakan paspor atas nama Sony Laksono berjalan mulus. Apalagi setelah ia menggelontorkan miliaran rupiah dalam proses pembuatan paspor tersebut.

Belum selesai fenomena Gayusisme, kini kita kembali dikaget dengan fenomena Ayinisme, yaitu sebuah peristiwa yang merujuk pada “kejanggalan” hukum terhadap seorang tahanan yang juga dapat menikmati “surga” tahanan. Jika Gayus bebas keluar-masuk penjara “semau gue”, Ayin bisa mendapatkan hak-hak keistimewaan, meski hal itu sebenarnya merupakan sebuah keganjilan.

Bila nama Gayus melambung sejak skandalnya menjadi mafia pajak terungkap 2010 lalu, nama Ayin melangit sejak penyuapan terhadap jaksa Urip Tri Gunawan untuk menghentikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Bank Dagang Nasional Indonesia milik konglomerat Sjamsul Nursalim. Tapi ia mendapatkan keringanan ketika Mahkamah Agung mengurangi hukumannya menjadi empat setengah tahun. Sedangkan jaksa Urip yang tertangkap tangan menerima suap sekitar Rp 6 miliar diganjar 20 tahun penjara.

Setelah sekitar satu tahun penahanan, nama Ayin kembali mencuat dan menghiasi pemberitaan di media karena ulahnya di dalam penjara. Ia mendapatkan tempat istimewa saat “nyantri” di LP Pondok Bambu Jakarta Timur yang tidak didapatkan penghuni LP lainnya. Bahkan, penjara tak ubahnya seperti istana bagi Ayin karena dilengkapi aneka macam fasilitas, seperti AC, lemari es, televisi, dan sebagainya.

Setelah itu, namanya sempat menghilang sejak satu tahun terakhir, terutama setelah tempat tinggalnya dipindah ke LP Perempuan Tangerang Januari 2010 lalu. Namun, lagi-lagi muncul kejanggalan. Kini, pengusaha yang disebut George Adi Condro dalam “Gurita Cikeas”-nya, dekat dengan Ani Yudhoyono itu kembali menghebohkan publik. Betapa tidak, di LP Perempuan Tangerang, dalam setahun ia mendapat dua kali remisi, sehingga hukumannya berkurang tiga bulan 20 hari.

Bahkan akhir Januari ini, ia dikabarkan dapat menghirup udara bebas bersyarat karena sudah menjalani dua per tiga masa hukuman. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa terpidana kasus korupsi, terorisme, narkoba, dan pelanggaran HAM berat, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa hukuman. Hal itu jika yang bersangkutan berkelakuan baik selama ditahan dan mendapat pertimbangan dari Ditjen Pemasyarakatan.

Anehnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa kelakuan Ayin di dalam penjara justru telah mencoreng hukum. Dengan kecerdikannya – tentu juga dengan fulusnya – ia mendapatkan fasilitas mewah saat di LP Pondok Bambu. Apakah ini dianggap berkelakuan baik? Inilah “negeri para bedebah”, meminjam bahasa puisinya Adi Masardi. Hukum kita menjadi hukum “pesanan”, “jualan”, dan “kongkalikong”.

Lukai Rasa Keadilan

Andai saja kasus “surga” Ayin saat di LP Pondok Bambu diusut tuntas dan disidangkan, bisa saja hukumannya ditambah, bukannya mendapatkan remisi seperti yang telah terjadi. Mengapa semua ini terjadi? Inilah kejanggalan dari kasus Ayin. Tiba-tiba, ia telah “didaulat” menjadi pemuka pendidikan umum di LP Tangerang. Apakah ini skenario untuk mempercepat kebebasannya? Atau apakah dua remisi itu juga skenario?

Terlepas dari apakah ini skenario atau bukan, namun yang jelas perlakuan terhadap Gayus Tambunan dan Artalyta Suryani itu telah menciderai hukum kita dan telah melukai rasa keadilan publik. Publik sudah barang tentu sakit hati dengan kondisi ini. Mereka akan berpikir bahwa keadilan dan hukum tak lebih dari “barang-barang dagangan” yang bisa diperjual-belikan sesuai harga tawaran. Tawaran yang lebih tinggi akan menjadi prioritas.

Tak ayal, kepercayaan publik pun menjadi taruhannya. Saat ini, publik sudah tidak lagi percaya terhadap hukum di negeri ini, sebab hukum sudah kalah pada uang. Bahkan lebih jauh, hukum seolah hanya pajangan dan retorika pasal-pasal saja yang berada di bawah cengkeraman kekuasaan dan uang. Sehingga, negara ini mestinya sudah tidak layak disebut Negara Hukum, tetapi “Negara Uang”. Jika demikian halnya, maka adagium ‘fiat justitia et ruat coelum’ (keadilan harus ditegakkan meski langit harus runtuh) menjadi ungkapan kosong belaka.

Ketidakadilan yang terjadi karena ulah uang ini sudah merusak segala tatanan sosial, hukum, politik, dan budaya. Padahal, meminjam ungkapan Martin Luther King, Jr (1929–1968), seorang pemimpin perjuangan hak sipil Amerika Serikat, “Ketidak-adilan itu di manapun adalah ancaman bagi keadilan di mana-mana.” Sampai kapan ketidakadilan yang dapat ditukar dengan uang di negeri ini bisa berakhir? Tanyakan pada rumput yang bergoyang.

* Penulis adalah Wakil Direktur Yayasan Lingkar Meridian, Jakarta.

Republik Dinasti

2011-01-30T11:04:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Dalam sebuah diskusi bersama Lingkar Meridian di bilangan Bendungan Hilir Jakarta Pusat beberapa waktu lalu menyimpulkan bahwa Indonesia masih merupakan Republik Dinasti. Indonesia seperti dikemukakan Nuril M Nasir, salah satu pembicara perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), memiliki banyak elemen yang masih mempertahankan identitas Republik Dinasti ini. Misalnya partai politik dan pejabat tinggi mulai dari bupati, wali kota, hingga presiden.

Beberapa partai politik, kata dia, menyimpan tradisi ini untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang "Harus keturunan Soekarno" dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang "harus keturunan Abdurrahman Wahid", seperti Muktamar PKB di Surabaya beberapa waktu lalu yang memilih Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenni Wahid sebagai Ketua Umum PKB.

Partai-partai lain pun tidak menutup kemungkinan akan mengalami hal serupa. Demokrat misalnya, yang menggembor-gemborkan restu Susilo Bambang Yudhoyono selaku pendirinya, meskipun terpilihnya Anas Urbaningrum pada Kongres di Bandung tahun lalu mematahkan wacana ini. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang "mesti atas restu Amien Rais".

Sedangkan di level kekuasaan, mendapatkan model dinasti ini tidaklah sulit. Di tingkat kabupaten/kota misalnya tampilnya para istri menggantikan suami, seperti Sri Suryawidati menjadi Bupati Bantul menggantikan suaminya, Idham Samawi; Widya Kandi Susanti menggantikan suaminya, Hendi Budoro sebagai Bupati Kendal; Anna Sophanah menjadi Bupati Indramayu menggantikan suaminya, Arianto MS Syafiuddin (Yance); Titik menjadi Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah menggantikan suaminya Bambang Riyanto; dan Haryanti Sutrisno, menggantikan suaminya, Sutrisno, menjadi Bupati Kediri.

Tidak hanya istri menggantikan suami. Fenomena anak menggantikan ayahnya juga terjadi di negeri ini, seperti Bupati Kutai Kartanegara, Kaltim, Rita Widyasari yang menggantikan Syaukani Hasan Rais, dan Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Imam Ariyadi yang menggantikan Tubagus Aat Syafaat. Bahkan, ada juga menantu yang menggantikan mertuanya, yakni Dadang M Naser menggantikan Obar Sobarna sebagai Bupati Bandung.

Dalam pemerintahan tingkat provinsi pun banyak gubernur yang juga membangun politik dinasti. Misalnya Gubernur Atut Chosiyah di Banten, Gubernur Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, dan Gubernur Alex Noerdin di Sumatera Selatan.

Bahkan, wacana teranyar yang mengemuka bahwa nama Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono) mulai disebut-sebut sebagai calon Presiden RI ke-7 menggantikan SBY yang tak lain adalah suaminya, pada Pemilu 2014 mendatang.

Alternatif mewariskan kekuasaan pada keluarga ini, karena adanya aturan yang membatasi kepemimpinan di negeri ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan kata lain, aturan ini dicarikan celah dengan mencari pengganti dari kalangan keluarganya. Namun setidaknya hal ini membuat jalan demokrasi di semakin mulus.

Memang, keinginan-keinginan mempertahankan kekuasaan melalui pintu keluarga ini sepintas seperti tidak ada masalah. Tetapi jika dikaji lebih dalam, justru keinginan-keinginan itu dapat menghambat laju demokrasi di Indonesia. Dengan begitu, mestinya praktik semacam ini tidak perlu terjadi di negeri yang belum satu dekade menjalankan demokrasi secara langsung ini.

Menurut penulis, ada banyak alasan mengapa fenomena ini terjadi. Di samping karena memang nikmatnya kekuasaan, bisa saja juga ada faktor lain. Misalnya agar kekuasaan tidak berpindah ke luar dari keluarga. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan untuk menyelamatkan “skandal-skandal hukum” yang diperbuat penguasa sebelumnya. Sebab, dengan membangun politik dinasti inilah persoalan-persoalan hukum mudah “diamankan”.

Lebih parah lagi, kekuasaan ini bisa dibuat sebagai alat pemelihara korupsi. Dengan kekuasaan, di samping praktik korupsi yang dilakukan keluarganya tidak diungkap bisa pula justru mudah berkembang ke praktik korupsi yang lainnya. Bukankah sepenggal ungkapan klasik Lord Acton (1834-1902), “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut melahirkan korupsi secara absolut pula) telah terlihat jelas di negeri ini?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinasti berarti keturunan raja-raja yang memerintah. Artinya, semuanya berasal dari satu keluarga. Dengan kata lain, pemerintahan yang dilandaskan pada kekuasaan dinasti juga dapat disebut sebagai “Republik Keluarga”.

Model politik dinasti ini merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari segelintir orang. Maka, di dalam dinasti sejatinya tidak ada politik, karena peran publik (polis) sama sekali tidak dipertimbangkan. Sehingga secara substantif, dinasti adalah musuh demokrasi.

Fenomena politik dinasti ini memang masih banyak mewarnai demokrasi modern. Padahal, mestinya perkaderan dalam perpolitikan ini dilakukan dengan cara mempersiapkan melalui sistem pendidikan dan rekrutmen politik yang wajar, sehingga arus perpolitikan bisa berjalan lebih wajar dan rasional. Cara semacam ini masih dipraktikkan dalam negara-negara demokratis, misalnya Amerika Serikat dan India.

Di era demokrasi modern ini, kita tidak ingin Indonesia disuguhkan dengan model-model kekuasaan dinasti seperti yang pernah terjadi di Cina sejak zaman kuno, misalnya kerajaan yang terus turun temurun mulai dari Dinasti Xia (2100 SM-1600 SM), Dinasti Shang (1600 SM-1046 SM), dan Dinasti Zhou (1046 SM–256 SM). Hal itu berlanjut hingga zaman kekaisaran mulai dari Dinasti Qin (221 SM–206 SM), Dinasti Han (206 SM–220), hingga Dinasti Ming (1368–1644) dan Dinasti Qing (1644–1911).

* Penulis adalah Wakil Direktur Yayasan Lingkar Meridian Jakarta

Noda-Noda Demokrasi

2011-01-30T11:03:00.000-08:00

Oleh: Moh. Ilyas*

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) selalu membuat kita terhenyak. Setelah banyak mewariskan kekerasan dan anarkisme, kini sistem yang dianggap mengikuti tata cara demokrasi itu mengagetkan kita dengan catatan pelanggaran yang begitu dramatis.

Betapa tidak, pada tahun 2010 saja dari 224 Pemilukada yang terlaksana, 177 di antaranya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu, karena kuatnya indikasi kecurangan dan pelanggaran. Bahkan Bawaslu menerima 1.767 laporan pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administrasi 1.179 kasus, pidana 572 kasus, dan kode etik 16 kasus.

Sayangnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilukada tidak sigap dan seperti tutup mata dengan laporan pelanggaraan tersebut. Pasalnya, dari laporan pelanggaran sebanyak itu, hanya 2,29 persen atau 27 laporan yang diteruskan KPU (Media Indonesia, 23/12).

Fenomena ini tentu merupakan persoalan dan bahkan noda dalam praktik demokrasi di Indonesia. Setidaknya, ia telah menodai essensi dan penyelenggaran pemilukada yang notabene sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan demokrasi di Indonesia.

Akibatnya pemilukada yang diorientasikan agar dapat membuahkan hasil maksimal, terutama dalam proses transformasi kepemimpinan, ternyata diganggu dalam proses pelaksanaannya. Sehingga, ia cenderung berdampak bukan seperti yang diinginkan, tetapi sebaliknya ia hanya menjadi semacam ‘media’ penghambur-hamburan uang rakyat.

Banyaknya pelanggaran Pemilukada ini kian mengukuhkan identitas demokrasi kita yang masih labil dan sekadar formalitas dalam peralihan kepemimpinan. Ia tak ubahnya sebagai ajang kompetisi kekuatan mengatur strategi dalam berpolitik dan memanfaatkan kekuatan finansial sebagai modalnya. Dengan kata lain, jika punya strategi – tak peduli dilarang ataupun tidak, ia dapat memenangkan kompetisi itu. Wal-hasil Pemilukada semacam itupun menjadi tak berkualitas dan tak menghasilkan pemimpin yang betul-betul mengerti tentang permasalahan rakyatnya.

Coba kita renungkan secara mendalam, betapa banyak pemimpin hasil pemilihan secara langsung namun dampaknya tidak lebih baik daripada pemimpin yang dipilih dengan sistem perwakilan di DPRD. Belum lagi, pelanggaran dalam pemilukada kerapkali berkutat pada ‘uang’ sebagai identitas pembusukan makna demokrasi. Tentu semua ini menjadi catatan buruk bagi proses demokrasi kita hingga saat ini.

Padahal, kalau kita kembali menengok jendela demokrasi semisal di Amerika Serikat, tak ada fenomena uang yang merusak sistem demokrasi. Di Negeri Paman Sam itu tidak ada kamus politik uang. Di sana juga masih berkembang teori etika deontologi yang merupakan kebalikan teologi atau utilitarianisme. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seorang yang memberi sesuatu kepada anggota masyarakat karena ada pamrih agar mereka pada saatnya memilih dia merupakan perbuatan tidak etis. Sementara kita seperti sudah terlanjur menganggapnya sebagai sebuah kewajaran.

Seandainya teori ini berlaku dalam praktik demokrasi di negeri ini, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pelaksanaan pemilukada, baik itu anarkisme maupun pemilukada ulang, yang akhir-akhir ini ramai terjadi. Tapi sayang, teori ini seperti hilang dalam identitas demokrasi kita. Justru, semakin berkembang teori-teori itu, semakin meningkat pelanggaran dan penodaan terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Pelanggaran lainnya yang juga mencoreng identitas demokrasi semisal adanya regulasi yang tidak sinkron atau independensi KPUD yang tak bisa dipercaya. Sehingga wajar bila belum lama ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nur Hidayat Sardini menyatakan, "Kualitas pemilukada 2010 buruk. Ini terkait dengan kemampuan pengelolaan."

Dari sini jelas bahwa Pemilukada justru menjadi semacam instrumen yang membuat perseteruan dan bahkan konflik. Pemilukada dalam hal ini, seperti telah mengajarkan watak tempramen. Seseorang yang biasanya tidak anarkis, tapi akibat pemilukada menjadi anarkis. Anarkisme mereka rata-rata bermuara pada adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Jika demikian, anarkisme dan amuk massa seperti menjadi sesuatu yang absah terjadi di tengah situasi demokrasi semacam itu. Secara teori, amuk massa itu oleh Antonio Gramsci dalam bukunya, ‘War of Position’ disebut 'Perang Parit', yakni gerakan mengkritik pusat kekuasaan dalam hal ini KPUD dan Panwaslu yang tidak adil.

Tentu saja kita tidak perlu tergesa-gesa menyalahkan adanya tindak anarkisme dan amuk massa ini. Sebab, polanya pun sudah dinodai sendiri oleh ‘sopir-sopir demokrasi’ seperti KPUD maupun Panwaslu. Yang perlu kita evaluasi adalah sumber dari tindak anarkisme itu, apakah sikap tempramen mereka yang over atau memang karena tingginya pelanggaran dari proses demokrasi itu sendiri? Ini soal yang mesti kita jawab.

Jika menelusuri banyaknya keputusan Mahkamah Konstusi pada tahun 2010 yang meminta pelaksanaan pemilukada ulang, maka asumsi bahwa anarkisme itu bermuara pada penyelenggara pemilu memang sesuatu yang tak terbantahkan. Setidaknya, KPU dan Panwaslu dapat dikatakan gagal jika tak mampu menyelamatkan pemilukada secara benar.

Untuk sekadar menyebut contoh beberapa daerah yang terpaksa melaksanakan pemilukada ulang misalnya seperti di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pandeglang, 11 wilayah di Kabupaten Sumbawa, sembilan kecamatan di Kabupaten Gresik, 11 desa di Kota Konawe Utara Sulawesi Tenggara, Kota Manado, Kota Waringin Barat, dan Kabupaten Lamongan.

Bagaimanapun, kita tidak bisa mengingkari bahwa inilah fenomena demokrasi kita saat ini. Ia ada hanya karena tuntutan demokratisasi. Sementara hasilnya juga belum terlihat ‘seindah’ yang kita bayangkan tempo dulu tentang demokrasi itu sendiri. Kita selalu membayangkan bahwa dengan adanya demokrasi, kesejahteraan masyarakat akan tercapai, pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur mulai tingkat desa hingga kabupaten dapat terwujud. Namun, semua itu hanya seperti utopia demokrasi belaka.

* Penulis adalah Sekjen Bakornas LAPMI dan Direktur Qolam Institute Jakarta

Lucunya Negeri Ini

2011-01-30T11:02:00.001-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Film spektakuler, 'Alangkah Lucunya Negeri Ini' seperti terus relevan dan menemukan titik-titik kebenarannya jika disesuaikan dengan fenomena akhir-akhir ini. Dalam film besutan Dedy Miswar ini, ditayangkan fenomena sekitar 20 bocah yang menjadi pencopet. Mereka merupakan anak telantar dan hidup di lingkungan kumuh dengan komando seorang pemimpin copet.

Keadaan ini terus terjadi, hingga akhirnya muncullah Muluk (Reza Rahardian), 'Sang Penyelamat' yang berusaha mengubah "tradisi hitam" menjadi "tradisi putih" dalam bentuk pemberdayaan terhadap anak-anak yang berprofesi sebagai pencopet itu. Dengan berbagai bimbingan, termasuk bimbingan sholat, agama dan jiwa patriotisme, watak anak-anak itu berubah. Bahkan, sudah ada yang berhasil diubah dari seorang pencopet menjadi pedagang asongan.

Namun, namanya saja 'negeri lucu', anak-anak yang menjadi pengasong itu harus dikejar-kejar Satpol PP karena aktivitas mereka dianggap mengganggu lalu lintas. Akhirnya, gara-gara ingin melanggengkan pekerjaan halal ini, Sang Penyelamat tadi terpaksa menyerahkan dirinya ke petugas Satpol PP, agar mereka tidak menangkap anak-anak tersebut. Dia seperti berpikir, begitu susahnya mendapatkan pekerjaan, bahkan yang halal pun terpaksa berurusan dengan negara.

Fenomena negeri yang lucu, sebagaimana digambarkan dalam film ini hanyalah 'secuil' dari seabrek masalah yang terjadi di Indonesia. Bahkan, ia telah mewujud menjadi fenomena gunung es yang menunjukkan betapa lucunya negeri ini. Tengok saja, bagaimana pemberantasan masalah skandal hukum yang tak pernah usai dan fenomena skandal mafia yang terus mengebiri.

Indonesia, sebenarnya bukanlah negeri yang lucu. Hanya karena banyaknya persoalan yang dianggap 'nyeleneh' di negeri ini dan tidak kunjung diselesaikan secara tuntas, maka sebutan itupun seperti layak disandangkan bagi negeri ini.

Di antara beberapa kisah lucu yang menggoyang negeri ini, misalnya soal kaburnya Gayus Halomoan Tambunan dari Rutan Mako Brimob Depok. Bahkan, hasil temuan menyatakan bahwa Gayus sudah 'kabur' dengan jalan kongkalikong dari penjara tidak kurang dari 68 kali. Ini menunjukkan betapa hukum di negeri ini begitu mudahnya dipermainkan dan diobok-obok oleh Sang Mafia Pajak itu.

Baru-baru ini, setelah berulah dan tertangkap kamera sedang menonton pertandingan tenis di Bali, permainannya pun semakin terungkap. Hal itu setelah ada salah seorang pelapor yang pernah melihat orang yang mirip Gayus pergi ke Makau dan Kuala Lumpur. Strategi Gayus ke luar negeri ini memang tidak menggunakan nama Gayus, tetapi sesuai identitas paspornya menggunakan nama Sony Laksono. Padahal, semua sudah tahu bahwa Gayus sedang bertapa di balik jeruji besi.

Kendati kasus ini menggegerkan publik dan penegakan hukum serta membuat Presiden SBY gerah dan meminta agar kepolisian mengusut secara tuntas, namun hingga kini pihak kepolisian belum mengungkapnya secara tuntas. Padahal saat itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, sebagaimana diakui Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto sudah berjanji untuk mengusutnya dalam waktu 10 hari. Namun, hingga kini janji itu tak kunjung ditepati.

Keanehan lainnya yang semakin menguatkan julukan Indonesia sebagai negeri yang lucu adalah masih terus berlanjutnya upaya "pembungkaman" terhadap orang-orang yang kritis dalam menegakkan hukum. Untuk sekadar menyebut contoh misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga penegak hukum yang concern memberantas kasus korupsi ini ternyata mulai melemah, terutama setelah kasus kriminalisasi dua pimpinannya, Bibit S. Rianto dan Chandra M Hamzah. Padahal, seperti disinyalir banyak kalangan bahwa kriminalisasi ini bertujuan menghentikan daya kritis dan ketegasan KPK dalam memberantas korupsi di tanah air.

Syahdan, ditangkapnya Antasari Azhar pun, yang saat itu sedang memimpin KPK dengan tuduhan pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnaen juga merupakan 'konspirasi' upaya melemahkan sepak terjang KPK. Maklum, di bawah kendali Antasari, KPK banyak menyebloskan pejabat tinggi negara ke penjara.

Yang terbaru adalah gemparnya isu penyuapan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam isu yang hingga kini masih dalam penyelidikan tersebut, disebutkan adanya salah satu hakim konstitusi yang menerima suap dari salah seorang calon Bupati yang bersengketa soal Pemilukada di MK. Menanggapi hal ini, sebagian publik mensinyalir adanya upaya pelemahan terhadap MK, mengingat lembaga ini, terutama di bawah pimpinan Mahfud MD sangat kritis dan berwibawa dalam penegakan hukum di Indonesia.

Jika dugaan-dugaan adanya upaya pelemahan itu benar, sungguh tak bisa dipercaya bahwa negeri ini masih dalam kendali orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Penegakan hukum secara benar dan tegas pun dicarikan cara agar bisa lemah. Hal-hal yang ‘lurus’ dipolitisir dan dibuatkan permainan agar terkesan ‘bengkok’. Benang kusut inilah yang kian mempertegas bahwa negeri ini memang lucu.

Anehnya, beberapa kasus yang mendera di atas selalu berujung pada seputar uang. Seolah-olah ujung tombak penegakan masalah di negeri ini bukanlah hukum, tetapi uang. Tiga peristiwa di atas mempertontonkan kepada kita bahwa uang telah bisa membeli segalanya. Aparat kepolisian seakan takluk kepada kekuatan uang. Dengan begitu, uang juga telah menyulap negeri ini menjadi negeri yang lucu dan menampilkan lelucon dan jenaka yang menurunkan marwah bangsa ini.

Jika demikian halnya, maka adagium ‘fiat justitia et ruat coelum’ (keadilan harus ditegakkan meski langit harus runtuh) menjadi ungkapan kosong belaka. Karenanya, tidak heran jika banyak bermunculan singkatan-singkatan plesetan tentang nama aparat negara di masyarakat. Misalnya, “polisi” (perkara orang lain itu sumber income), “hakim” (hubungi aku kalau ingin menang), “jaksa” (jajaki aku kalau sesuai anggaran), dan masih banyak yang lainnya.

Maka pertanyaannya kemudian, apalah arti status negara kita sebagai “Negara Hukum” jika dalam praktiknya, hukum hanya menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan? Hendak dikemanakan masa depan negeri ini jikalau setiap masalah hanya bisa dijawab dan dipecahkan dengan uang? Tentu sebagai warga yang merindukan negeri ini berkeadilan dengan keberadaan rakyatnya yang makmur sentosa menggapai kesejahteraan, kita tidak ingin negeri ini menjadi negeri yang (selalu) lucu yang, di antaranya, ditandai dengan fenomena suara uang yang terus mendera.

* Penulis adalah Wakil Direktur Yayasan Lingkar Meridian, Jakarta.

Indonesia di Bawah Pusaran Konflik

2011-01-30T10:59:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Tahun 2010 lalu tampaknya menjadi tahun bergumulnya berbagai persoalan dan konflik di negeri ini, mulai dari konflik kekuasaan hingga konflik sosial. Keduanya merambah di bumi pertiwi ini begitu cepat dan seperti telah didesain, alias terjadi bukan secara kebetulan.

Untuk fenomena konflik kekuasaan misalnya, dimulai sejak meledaknya mega-skandal Bank Century pada 2009 lalu. Kasus yang merugikan negara hingga 6,7 triliun ini terus menuai kritik, intrik, dan kecurigaan masyarakat luas terhadap penguasa yang diduga kuat terlibat di dalamnya hingga saat ini, sebagaimana dikuak George Adi Condro dalam buku kontroversialnya, "Gurita Cikeas (2009)". Apalagi pemeran-pemeran utamanya memang berada di lingkar kekuasaan sekelas Wakil Presiden dan Menteri Keuangan.

Belum selesai, kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK juga muncul mencoreng penguasa. Lagi-lagi, konflik kekuasaan tersebut tak terhindarkan dari wajah penguasa yang diduga - meskipun tidak secara langsung - berada di balik fenomena itu. Bahkan nama 'SBY' sempat disebut-sebut dalam isi rekaman Anggodo yang diputar di Mahkamah Konstitusi. Tak berhenti di situ saja, fenomena makelar kasus, makelar pajak, hingga fenomena rekening gendut kepolisian juga mencoreng wajah pengambil kebijakan di negeri ini.

Namun, adakah yang sudah selesai dari sekian banyak masalah itu? Nyaris tak ada yang tuntas penyelesaiannya. Apalagi di tengah kondisi institusi Polri dan Kejaksaan Agung yang kehilangan kredibilitasnya di mata publik. Dua institusi itu dianggap mengubur persoalan internal mereka secara massal, tetapi berusaha mengungkap masalah ekternal, meskipun dalam kasus-kasus di atas bisa dibilang tak berhasil mengusutnya.

Bahkan untuk kasus Gayus HP. Tambunan yang terjerat kasus mafia perpajakan, pihak kepolisian banyak yang 'kepergok' bermain belakang dengan Gayus. Di antaranya dengan menerima suap agar tidak membongkar rekening Gayus dan memberikan keleluasaan bagi Gayus untuk keluar masuk kamar tahanan di Rutan Mako Brimob Depok.

Komisi Pemberantasan Korupsi pun yang selama ini selalu mendapatkan support dari masyarakat, belakangan mulai dicurigai 'takut' mengotak-atik wilayah penguasa. Orang-orang KPK, terlebih pimpinannya -meminjam bahasa Jusuf Kalla- saat ini sudah shock, sehingga tak berani lagi menyentuh pelanggaran kalangan penguasa. Dari sinilah mata-rantai konflik kekuasaan terus berkelindan.

Sementara di sisi lain, konflik sosial seperti mengikuti rentetan konflik kekuasaan. Ia terus mengebiri keamanan negeri ini. Bahkan, konflik sosial ini cenderung membuka 'luka lama' Indonesia, yaitu luka akibat persoalan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) yang telah relatif mereda dalam beberapa tahun terakhir. Dalam artian, konflik yang terjadi belakangan, banyak kembali disebabkan faktor SARA.

Untuk sekadar menyebutkan beberapa kasus, di antaranya bentrokan antar-kelompok massa akibat tewasnya seorang anggota salah satu ormas di Cengkareng dan Kosambi, Jakarta Barat 30 Mei lalu. Peristiwa itu menewaskan 1 orang. Selain itu, bentrokan antar-etnis di Tarakan Kalimantan Timur pada 26-29 September yang menewaskan 5 orang, dan penusukan jemaah HKBP di Bekasi September lalu.

Konflik sosial lainnya yang juga turut meramaikan pemberitaan media massa adalah bentrokan di Ampera, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bentrokan tersebut juga bermuara pada persoalan antar-golongan.

Mengapa Terjadi?

Menjawab pertanyaan ini memang tidaklah mudah, karena kasus yang mendera memang relatif subjektif dan individual. Namun, pada sisi tertentu motif dasar konflik-konflik tersebut cenderung tidak jauh dari adanya kepentingan.

Sebut saja konflik kekuasaan. Asal muasal jenis konflik yang merusak stabilitas bangsa dan negara ini selalu dimulai dari kesenjangan politik tertentu dan hasrat kekuasaan yang begitu menggebu. Penguasa terkadang buta dan mengorbankan kepentingan rakyatnya jika kekuasaannya diusik-usik. Bahkan kriminalisasi dua pimpinan KPK yang menyedot perhatian publik itu banyak disinyalir sebagai upaya pelemahan terhadap KPK karena mulai berani menguak masalah-masalah di lingkar kekuasaan.

Sementara untuk konflik-konflik sosial di antara penyebabnya karena tidak adanya figur yang layak diteladani. Figur-figur utama juga terjerembab masuk ke wilayah kepentingan individu dan kelompoknya belaka. Sementara penguasa berintrik dan berkonflik setiap hari dan DPR hanya ribut merebut jatah-jatah kekuasaan dan mendiskusikan studi banding (baca: pelesiran) ke luar negeri.

Kondisi ini secara tidak langsung membuat rakyat bingung melihat figur-figur yang mestinya ditiru. Rakyat sudah shock melihat para pemimpin mereka yang jauh meninggalkan mereka demi kepentingan individu atau kelompok pemimpin itu sendiri. Sehingga sangat mungkin bahwa konflik sosial yang banyak terjadi dianggap sebagai tumpuan perasaan kekecewaan terhadap tindakan-tindakan pemimpin mereka.

Kesadaran Pluralitas

Menerjemahkan kesadaran ini sejatinya tidak hanya bermuara pada masalah kemajemukan dalam ras dan agama, seperti yang selama ini dipahami. Tetapi lebih jauh, kesadaran pluralitas juga perlu diterjemahkan dalam konteks berbangsa dan bernegara, yakni juga bersentuhan dengan masalah konflik kekuasaan.

Kita tentu sadar bahwa motif dasar terjadinya konflik kekuasaan tidak lepas dari adanya bahasa ke-aku-an dari seseorang. Ia merasa, hanya dirinya saja atau kelompoknya saja yang berhak atas sesuatu tertentu. Dengan paradigma berpikir semacam itu, ia mencoba menghilangkan dan mengabaikan dimensi sosial yang mengajarkan adanya kesamaan hak dan rasa keadilan yang berakibat adanya konflik.

Dengan menghargai pluralitas, bahasa ke-aku-an ini bisa dihilangkan pada 2011 ini dan tahun-tahun mendatang, di mana seseorang tidak akan lagi hanya berpikir tentang kepentingannya saja, tetapi juga kepentingan orang lain. Kepentingan pribadi merupakan sesuatu yang wajar. Hanya saja, ketika itu melanggar kepentingan orang lain, termasuk publik, maka ia tak dapat dipaksakan. Inilah ajaran pluralitas yang berimplikasi secara langsung terhadap terwujudnya kesamaan dan persamaan satu sama lain.

* Penulis Wakil Direktur Yayasan Lingkar Meridian, Jakarta

Mitos Pemimpin Bersih

2011-01-30T10:58:00.001-08:00

Oleh Moh. Ilyas*

Hingga beberapa tahun ke depan, menemukan pemimpin bersih di Indonesia sepertinya masih sekadar utopia. Alasannya karena budaya dalam kepemimpinan di negeri ini seolah tak peduli dengan identitas diri seorang pemimpin, apakah ia pemimpin bersih apa kotor. Bahkan, impian pemimpin bersih di tanah air tampaknya hanya menjadi sebuah mitos.

Mengapa demikian? Karena calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa masih dibolehkan ikut pemilukada dan bahkan dilantik sebagai wali kota. Hal ini di antaranya seperti terjadi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, di mana Jefferson Rumajar masih dilantik sebagai Wali Kota Tomohon baru-baru ini untuk periode kedua, padahal statusnya sudah terdakwa.

Jefferson saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas dakwaan tindak pidana korupsi dana APBD Kota Tomohon tahun 2006-2008 senilai Rp 3,4 miliar. Ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Namun, anehnya Jefferson masih dilantik dan bahkan menyusun pimpinan SKPD di Kota Tomohon.

Fenomena Jefferson, memang bukanlah yang pertama di Indonesia. Tidak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, namun masih dapat melenggang bebas, bahkan saat mereka kembali mencalonkan sebagai kepala daerah, mereka terpilih kembali.

Lihat saja pada tahun 2010 saja, sebagaimana catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), tidak kurang dari 10 kepala daerah yang kembali terpilih, meskipun mereka terganjal kasus korupsi. Anehnya, pemerintah tetap melantik. Seharusnya kalau memang berkomitmen, polda maupun kejaksaan harusnya percepat prosesnya sehingga saat menjabat tidak ada persoalan.

Kesepuluh kepala daerah yang terlibat korupsi dan terpilih lagi itu adalah Bupati Rembang Mochamad Salim, Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur Satono, Wakil Bupati Bangka Selatan Jamro H Jalil, Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Bupati Jember Djalal, Wakil Bupati Kusen Andalas, Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo, serta Wali Kota Tomohon Jefferson Rumanjar (Tribunnews Pekanbaru, 20/12/2010).

Data ini begitu mengagetkan kita, karena fenomena ini menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam warna perpolitikan kita. Demokrasi sepertinya sudah begitu tumpul dalam mengantarkan pemimpin bersih. Pemilukada yang diharapkan melahirkan pemimpin bersih justru yang terjadi adalah sebaliknya dan mengantarkan koruptor sebagai kepala daerah.

Kita tentu saja bisa berspekulasi tentang hasil ini. Bisa saja masyarakat memilih tidak berdasar pada nuraninya atau hanya sekadar popularitas semata, atau bisa juga mereka memilih karena kuatnya mesin politik, sehingga mereka “buta” dalam melihat calon yang dipilihnya secara jelas. Bahkan, bukan tidak mungkin, pilihan ini bentuk kepolosan masyarakat yang sudah banyak dirasuki ‘kesenangan-kesenangan sesaat’ berupa uang dan sebagainya. Hal ini karena sangat terlihat menggejala sejak Pemilu Legislatif 2009 lalu, sampai ada salah seorang caleg berujar, “Yang ada di pikiran masyarakat saat ini hanyalah ongkos doang.”

Jika faktanya demikian, maka identitas demokrasi yang melandasi dirinya sebagai demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan) sudah tidak lagi natural dan sudah ternodai. Bahkan, suara rakyat yang selalu didengungkan sebagai suara tuhan (vox populi vox dei) hanya menjadi adagium yang perlu didiskusikan lagi. Sebab, tidak selamanya suara terbanyak yang menjadi acuan kemenangan adalah yang terbaik, bisa jadi ia malah sebaliknya.

Sehingga tidak perlu heran jika pemimpin yang dihasilkannya pun tidak lebih baik dari pemilihan yang tidak langsung dipilih oleh rakyat, semisal dipilih DPRD. Bukankah konsekuensi pemilukada yang korup hanya akan menghasilkan pemimpin yang korup, dan bukankah pemimpin yang korup juga akan menghasilkan produk dan kebijakan yang korup pula? Jika ini terjadi, tentu masyarakat tak ubahnya hanya sebagai “sapi perahan” yang diberi kehidupan sesaat, namun dikubur bertahun-tahun.

Tentu saja persoalan ini terjadi bukan karena kesalahan KPU yang membiarkan calon koruptor sekalipun ikut pemilukada atau Mendagri yang mengeluarkan surat keputusan (SK). Ujung dari persoalan ini karena tidak adanya undang-undang yang mengaturnya. Bahkan, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tak melarang seorang terdakwa atau tersangka, kasus apa pun untuk dilantik menjadi kepala daerah.

Hilangnya Keteladanan

Fenomena kepemimpinan yang "kotor" ini menunjukkan bahwa pemimpin di negeri ini masih jauh panggang dari yang namanya keteladanan. Mereka, meminjam ungkapan kebijaksanaan Ary Ginanjar (2001) belum berhasil memimpin dirinya sendiri, sehingga tidak akan pernah berhasil memimpin orang lain.

Kira-kira kepemimpinan di Indonesia bisa kita gambarkan: Menjadi pemimpin di negeri ini adalah rebutan. Tetapi ketika mereka betul-betul diamanahkan kepemimpinan itu, mereka lupa amanah yang diembannya. Mereka berbuat seenaknya saja dan meninggalkan rakyat yang telah mempercayai. Mereka mengkhianati kepercayaan rakyatnya sendiri.

Dengan begitu, kesejahteraan rakyat terabaikan, karena yang mereka pikirkan bukan lagi tetapi perutnya sendiri dan kelompoknya saja. Inilah cermin pemimpin di Indonesia saat ini. Mereka telah menampilkan sebuah personifikasi kacang yang lupa akan kulitnya.

Mestinya para pemimpin di negeri ini meniru Umar Ibn Khattab, ketika rakyat lapar dia merasakan pertama kali, ketika rakyat kenyang dia merasakannya yang terakhir. Inilah keteladanan yang mesti dimiliki seorang pemimpin. Mereka memimpin bukan hanya sekadar ingin mendapatkan previlage, tetapi mereka mesti siap dengan tanggung jawab kepemimpinannya.

Keteladanan ini sebagai salah satu wujud bahwa seorang pemimpin harus berjiwa bersih dan tidak terkotori oleh syahwat kekuasaan yang melampaui batas. Mereka juga mampu memimpin dengan menggunakan – meminjam bahasa Achmad Syafi’i Maarif – “mata batin” dan “mata konstitusi” sebagaimana didengungkan manta Presiden AS, Abraham Lincoln.

* Penulis adalah Wakil Direktur Yayasan Lingkar Meridian Jakarta.

Tahun Baru dan Fenomena Hilangnya kemerdekaan Individu

2010-12-31T08:17:00.000-08:00

Oleh Moh Ilyas

“We are born to be our self, not other”

“Every thing I do is under my consideration”

Seperti biasa, malam pergantian tahun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk merayakannya. Berbagai aneka hiburan disajikan secara meriah hampir di sudut-sudut kota, tak terkecuali Bandung sebagai kota yang kerap disebut 'Paris van Java'.

Di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini, malam tahun baru menjadi malam istimewa. Hampir semua remaja merayakannya dengan berbagai macam agenda, mulai dari hanya bersantai ria, bermain kembang api, dan meniup terompet, tak terkecuali pula anak-anak di usia dini yang masih tergolong bocah.

Tentu saja, kaum remaja - yang punya pasangan - memanfaatkannya dengan pasangan masing-masing. Mereka mencari titik-titik tertentu yang dianggap ideal sebagai tempat menghabiskan waktu menunggu malam pergantian tahun, misalnya seperti di Alun-Alun, Bandung Indah Plaza (BIP), Monumen Juang, Lembang, Tangkuban Perahu, dan tempat-tempat keramaian dan keindahan lainnya.

Ledakan kaum remaja, bahkan juga kaum tua yang ikut-ikutan, yang tumpah ruah, tak ayal membuat Bandung macet total. Misalnya di sepanjang Jalan Asia Afrika, Braga, Martadinata, Ahmad Yani, Sukajadi, Pasteur, Supratman, dan Setia Budi. "Hari-hari biasa saja sudah macet, apalagi sekarang," demikian ungkapan orang-orang Bandung kebanyakan.

Di Jakarta pun, pergantian tahun baru lebih tumpah lagi. Terlebih di titik-tempat wisata, seperti Ancol, Monas, Bundaran HI, dan Taman Mini. Bahkan, pengalaman saya malam akhir tahun 2009 lalu, untuk menempuh jarak sekitar dua kilometer di kawasan Kramat Jati menuju TMII, membutuhkan waktu sekitar dua jam.

Semua kendaraan macet total, termasuk kendaraan roda dua, yang biasanya tak separah roda empat. Tapi saat itu, tak ada pengecualian, semuanya macet total. Seingat saya mulai dari fly over di Kalibata, depan Giant hingga Pasar Kramat Jati. Ternyata seorang teman saat itu yang kebetulan ke Monas dan Bundaran HI juga sama, macet total.

Nah, inilah dinamika tahun baru. Sebuah pergantian tahun yang identik dengan pesta ria, foya-foya, riang gembira, santai ria, hingga bermacet ria.

Lantas apa orientasi semua itu? Saya pikir jawabannya satu kata, kepuasan. Mereka melakukan semua itu hanya demi mencapai kepuasaan. Meski ia sangatlah sesaat, namun ia mampu menghipnotis jutaan umat manusia melakukannya.

Apakah itu adalah fenomena memburu kepuasan yang salah kaprah? Barangkali ya. Sebab, mereka melakukannya cenderung tidak berdasarkan pada asumsi individu yang tulus, tetapi pada asumsi ikut-ikutan. Dengan kata lain, mereka berlomba-lomba menunggu pergantian tahun itu karena terlena terhadap apa yang dilakukan orang lain.

Andaikata banyak individu tidak melakukannya, barangkali yang lain juga tidak seperti itu. Dengan begitu, saya mencoba secara ekstrim menegaskan bahwa tumpah ruah perayaan malam tahun baru ini hanyalah sekadar ikut-ikutan belaka. Ini artinya, masih terlalu banyak orang yang tidak memiliki kemerdekaan individu. Mereka melakukan, karena orang lain juga melakukannya.

Walaupun saya pribadi ingin mengungkapkan bahwa ‘taklid’ semacam itu tidak selamanya buruk. Hanya saja, kemerdekaan individu yang selalu melandasi tindakannya dengan pertimbangan individu secara matang akan jauh lebih berharga daripada hanya terlena terhadap lingkungannya.

Maribaya, Lembang,
Bandung, 31/12/2010
Pukul 22.59 WIB

Noda-noda Demokrasi

2010-12-31T05:41:00.000-08:00

Moh Ilyas

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) selalu membuat kita terkaget-kaget. Setelah banyak mewariskan kekerasan dan anarkisme, kini sistem yang dianggap bagian demokrasi itu mengagetkan kita dengan catatan pelanggaran yang begitu dramatis.

Betapa tidak, pada tahun ini saja dari 224 Pemilukada yang terlaksana, 177 di antaranya digugat ke MK. Gugatan itu, karena kuatnya indikasi kecurangan dan pelanggaran. Bahkan Bawaslu menerima 1.767 laporan pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administrasi 1.179 kasus, pidana 572 kasus, dan kode etik 16 kasus.

Sayangnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilukada tidak sigap dan seperti tutup mata dengan laporan pelanggaraan tersebut. Pasalnya, dari laporan pelanggaran sebanyak itu, hanya 2,29 persen atau 27 laporan yang diteruskan KPU (Media Indonesia, 23/12).

Fenomena ini tentu merupakan persoalan dan bahkan ranjau tersendiri dalam catatan demokrasi di Indonesia. Setidaknya, ia telah menodai essensi dan penyelenggaran pemilukada yang notabene sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan demokrasi di Indonesia.

Betapa tidak, pemilukada yang diorientasikan dapat membuahkan hasil maksimal, terutama dalam proses transformasi kepemimpinan, ternyata diganggu dalam proses perjalanannya. Akibatnya, ia cenderung berdampak bukan seperti yang diinginkan, tetapi sebaliknya ia hanya menjadi semacam ‘media’ penghambur-hamburan uang rakyat.

Andai coba kita renungkan secara mendalam, betapa banyak pemilihan yang dilakukan secara langsung, namun dampaknya tidak lebih baik daripada pemimpin yang dipilih dengan sistem perwakilan di DPRD. Belum lagi, pelanggaran dalam pemilukada kerapkali berkutat pada ‘uang’ sebagai identitas pembusukan makna demokrasi. Tentu semua ini menjadi catatan buruk bagi proses demokrasi di Indonesia.

Pelanggaran lainnya yang juga mencoreng identitas demokrasi semisal adanya regulasi yang tidak sinkron atau independensi KPUD yang tak bisa dipercaya. Sehingga wajar bila belum lama ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nur Hidayat Sardini menyatakan, "Kualitas pemilukada 2010 buruk. Ini terkait dengan kemampuan pengelolaan."

Padahal, kalau kita kembali menengok dari jendela tentang demokrasi semisal di Amerika Serikat, tak ada fenomena uang yang merusak sistem demokrasi. Di Negeri Paman Sam itu tidak ada kamus politik uang. Di sana juga masih berkembang teori etika deontologi yang merupakan kebalikan teologi atau utilitarianisme. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seorang yang memberi sesuatu kepada anggota masyarakat karena ada pamrih agar mereka pada saatnya memilih dia merupakan perbuatan tidak etis. Sementara kita seperti sudah terlanjur menganggapnya sebagai sebuah kewajaran.

Seandainya teori ini berlaku dalam praktik demokrasi di negeri ini, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pelaksanaan pemilukada, baik itu anarkisme maupun pemilukada ulang, yang akhir-akhir ini ramai terjadi.

Tapi sayang, teori ini seperti hilang dalam identitas demokrasi di Indonesia. Sehingga pemilukada justru menjadi semacam instrumen yang membuat perseteruan dan bahkan konflik. Pemilukada dalam hal ini, seperti telah mengajarkan watak tempramen. Seseorang yang biasanya tidak anarkis, tapi akibat pemilukada menjadi anarkis. Anarkisme mereka rata-rata bermuara pada adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Jika demikian, anarkisme dan amuk massa seperti menjadi sesuatu yang absah terjadi di tengah situasi demokrasi semacam itu. Secara teori, amuk massa itu oleh Antonio Gramsci dalam bukunya, War of Position disebut 'Perang Parit', yakni gerakan mengkritik pusat kekuasaan dalam hal ini KPUD dan Panwaslu yang tidak adil.

Tentu saja kita tidak perlu tergesa-gesa menyalahkan adanya tindak anarkisme dan amuk massa ini. Sebab, polanya pun sudah dinodai sendiri oleh ‘sopir-sopir demokrasi’ seperti KPUD maupun Panwaslu. Yang perlu kita evaluasi adalah sumber dari tindak anarkisme itu, apakah sikap tempramen mereka yang over atau memang karena tingginya pelanggaran dari proses demokrasi itu sendiri? Ini soal yang mesti kita jawab.

Jika menelusuri banyaknya keputusan Mahkamah Konstusi pada tahun 2010 yang meminta pelaksanaan pemilukada ulang, maka asumsi bahwa anarkisme itu bermuara pada penyelenggara pemilu memang sesuatu yang tak terbantahkan. Setidaknya, KPU dan Panwaslu dapat dikatakan gagal jika tak mampu menyelamatkan pemilukada secara benar.

Untuk sekadar menyebut contoh beberapa daerah yang terpaksa melaksanakan pemilukada ulang misalnya seperti di Kota Tangerang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pandeglang, 11 wilayah di Kabupaten Sumbawa, sembilan kecamatan di Kabupaten Gresik, 11 desa di Kota Konawe Utara Sulawesi Tenggara, dan Kota Manado.

Bagaimanapun, kita tidak bisa mengingkari bahwa inilah fenomena demokrasi kita saat ini. Ia ada hanya karena tuntutan demokratisasi. Sementara hasilnya juga belum terlihat ‘seindah’ yang kita bayangkan tempo dulu tentang demokrasi itu sendiri. Kita selalu membayangkan bahwa dengan adanya demokrasi, kesejahteraan masyarakat akan tercapai, pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur mulai tingkat desa hingga kabupaten dapat terwujud. Namun, semua itu hanya seperti utopia demokrasi belaka.

Lembang Bandung, 31/12/2010
Pukul 20.40 WIB

Tekad Hidup

2010-12-31T01:00:00.000-08:00

(Refleksi Perjalanan Kp Melayu-Kp Rambutan)

Mobil-mobil angkot itu menumpuk di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Tak kurang dari 100 angkot ngetem di tempat itu. Sementara para sopir tampak berebutan mengejar dan mencari penumpang.

Di Jalan Mayjen Sutoyo, sebelum Halte Busway BKN, sebuah mobil taksi melaju dengan kecepatan tinggi. Bahkan, di traffic light (TL), mobil itu hendak memaksa berbelok, padahal lampu belokan masih berwarna merah. Akibatnya, busway yang saya tumpangi nyaris membentur kepala mobil itu.

Di depan Terminal Kramat Jati, beberapa wajah pedagang terlihat sedih. Tak ada satupun pembeli yang menghampiri dagangan yang mereka jajakan. Begitupun para pedagang di pertokoan sepanjang Jalan Raya Bogor. Mereka tampak menunggu pembeli yang nyaris tak terlihat satupun.

Wajah-wajah mereka sebenarnya bukanlah wajah tanpa harapan. Mata mereka berbinar, tanda bahwa harapan itu masih begitu tinggi. Tekad hidup mereka sepertinya menjadi lintasan semangat yang tak menyulutkan langkah-langkah mereka untuk melanjutkan hidup secara ideal.

Begitupula dengan sopir-sopir angkot dan taksi itu. Mereka sejatinya takut akan rasa lelah, apalagi marabahaya. Tetapi rasa takut itu seperti mereka hapus sendiri dari lembaran kehidupan mereka, sebab will to life (baca: tekad hidup) yang mereka miliki tak dapat membendung rasa takut itu.

Tidak hanya di tempat itu saja, di depan RS Harapan Bunda, Kramat Jati, beberapa orang tampak keluar masuk silih berganti. Sebagian mereka ada yang terlihat hanya mengantarkan kerabat dekat atau teman sejawatnya. Ada pula yang datang berobat sendiri ke RS tersebut.

Sementara hampir di sepanjang jalan antara Kampung Melayu-Kramat Jati, kendaraan roda dua selalu berebutan. Mereka seperti dalam kontes motor (road race) yang merebut posisi terdepan. Hampir tak ada yang mau mengalah satu sama lain. Inilah gaya kompetisi di Ibu Kota.

Semua ini menjadi sesuatu yang menarik diamati, baik dengan cara pandang kehidupan Jakarta yang kompetitif maupun tingginya tekad hidup warga Ibu Kota. Sulit dipercaya, bahwa mereka melakukan semua itu hanya karena alasan yang tidak begitu berarti.

Saya menerjemahkan semua ini sebagai sikap ksatria mereka yang memiliki tekad hidup. Sikap pantang menyerah - seperti juga ditampilkan laga Final Timnas Indonesia melawan Malaysia di Gelora Bung Karno tadi malam - ini, tampak jelas merona di wajah mereka.

Mereka memaknai masa depan sebagai alat untuk bergerak dan berikhtiar. Tanpa keinginan untuk hidup lebih baik, bahkan ideal, sudah pasti mereka tak akan melakukan semua ini. Mungkin dalam pikiran mereka tertanam petuah Nabi, 'Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya'. Sehingga semangat pantang menyerah itu sungguh luar biasa terjadi pada mereka.

Terminal Kp Rambutan, 30/12/2010
Pukul 10.35 WIB

Bola dan Nasionalisme

2010-12-24T07:03:00.000-08:00

Oleh Moh Ilyas

Setelah tontonan spektakuler World Cup usai pertengahan Juli lalu, kini jutaan mata di Indonesia kembali tertuju ke benda bulat itu. Mereka bergegap gempita menuju Gelora Bung Karno (GBK) untuk menyaksikan olahraga kesebelasan Tim Nasional Indonesia. Bahkan mereka berani menghabiskan waktu berjam-jam dengan mengantre demi mendapatkan selembar tiket masuk.

Bedanya, jika Piala Dunia kemarin masyarakat Indonesia menjagokan pilihan masing-masing negara kelas kakap dalam percaturan sepakbola sejagat, kali ini tidak. Kali ini, dukungan masyarakat Indonesia "satu suara" dan tidak alasan untuk pecah. Sebab tim yang berlaga atraktif dan memesona adalah kesebalasan Timnas Indonesia sendiri.

Dalam perhelatan semifinal Indonesia-Filipina Babak kedua misalnya, ribuan manusia berani mengantre mulai sekitar pukul 11.00 siang hingga pukul 16.00 di tempat pembelian tiket GBK. Tak hanya itu, di Terminal Bus Akap Kampung Rambutan, salah seorang penumpang bus Jakarta-Bandung memaksa turun dan menggagalkan tumpangannya demi menyaksikan laga Timnas. Alasannya karena di bus yang dia tumpangi tak tersedia televisi.

Ahad (26/12) ini, penggila bola Tanah Air akan kembali memfokuskan perhatiannya pada final AFF antara Indonesia-Malaysia. Meski babak pertama tak digelar di kandang sendiri, namun tentu saja hati masyarakat Indonesia akan 'dag dig dug' menunggunya. Bahkan sejak beberapa hari sebelum pertandingan.

Kondisi semacam itu tak rumit dijumpai. Misalnya, banyaknya masyarakat yang menyaksikan langsung latihan Timnas menjelang laga final. "Saat ini, latihan saja menarik ditonton orang-orang," kata salah seorang pemerhati bola. Belum lagi Talk Show, Diskusi, hingga Humor yang menampilkan tayangan bola, baik melalui pengamat, pelatih, maupun pemainnya secara langsung.

Bahkan simbol Garuda Pancasila yang dikumandangkan melalui lagu 'Garuda di Dadaku' membahana di setiap sudut kota. Anak-anak usia Sekolah Dasar pun ceria sembari berlari menendangkan lagu ini. Maklum, masyarakat Indonesia di semua usia bisa dibilang mendadak demam bola sejak kemenangan berturut-turut sejak dalam babak penyisihan AFF. Berawal dari kemenangan besar 5-1 atas Malaysia, membantai Laos 6-0, menundukkan Thailand 2-1, dan mempermalukan Filipina 2-0 dalam dua babak semifinal.

Tidak Semata Gila Bola

Tentu saja sebagian penonton kesebelasan Timnas baik langsung di GBK maupun melalui stasiun televisi di rumah merupakan penggemar atau penggila bola. Namun, penonton tetaplah penonton. Tak perlu dibedakan antara mereka yang memang gila bola maupun yang tidak.

Lantas, adakah yang perlu dibedakan? Nasionalisme. Barangkali tidak sedikit orang yang - mungkin awalnya tidak begitu tertarik terhadap sepakbola, tapi ketika pemain lapangan hijau adalah kontingen Indonesia sendiri yang sedang melawan negara lain, maka saat itulah fanatisme dan kegemaran menyaksikan permainan lapangan hijau itu tumbuh.

Fenomena ini secara tidak langsung mencerminkan masih hidupnya rasa nasionalisme kita. Kita tidak akan pernah rela jika rasa kebangsaan kita diusik dan diganggu. Kita juga tidak ingin darah harga diri bangsa ini tercecer berjatuhan, apalagi 'direndahkan' bangsa lain.

Sepakbola memang bukanlah permainan yang diperuntukkan menjatuhkan negara tertentu. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa dari sepakbola pulalah, harga dan martabat bangsa akan semakin tinggi. Tak ayal, olah raga ini bisa dikategorikan salah satu piranti membangun masa depan bangsa.

Sekadar imsal, Brazil yang merupakan negara terbesar kelima terpadat pendduknya dan negara terbesar kelima setelah Rusia, Canada, Republik Rakyat Cina, dan Amerika Serikat, sebenarnya sangat istimewa. Tetapi, apakah lantas negara seluasa 8.511.965 kilometer persegi itu puas dengan itu? Tentu saja tidak.

Popularitas Brazil di pentas internasional tidak dibangun karena faktor luas wilayah, tetapi karena kualitas persepakbolaannya. Barangkali jika kita bertanya kepada orang-orang di belahan bumi ini dengan pertanyaan semisal, 'Apa yang anda ketahui tentang Brazil?' Jawabannya menurut hemat penulis tidak akan jauh dari, 'Brazil adalah negara hebat dalam sepakbola'.

Dengan jawaban ini, masyarakat dunia memahami bahwa Brazil sebenarnya bukanlah negara sempurna, sebagaimana kualitas sepakbola mereka. Tetapi, justru ketidaksempurnaan itu ditutupi dengan kualitas olahraga yang memiliki peminat terbesar itu.

Inilah fenomena sepakbola yang mampu menjadi jembatan nasionalisme. Walaupun jenis olah raga lainnya seperti tinju, bulu tangkis, dan seterusnya juga bisa menjadi alat mempertaruhkan jati diri bangsa, namun tak sehebat sepakbola.

Rasa nasionalisme masyarakat kita tidak perlu diragukan akan luntur, justru ia sepatutnya mendapatkan pujian dan apresiasi, terutama ketika mengambil variabel sepakbola sebagai instrumen penilaiannya. Tentu saja pikiran kita akan berdebar-debar dalam beberapa hari ke depan saat final AFF antara Indonesia dan Malaysia. Kita menunggu Timnas juara.

Inkonsistensi Nasionalisme

Lagu-lagu simbol nasionalisme, seperti 'Garuda di Dadaku' boleh jadi menggema di semua sudut negeri ini. Tetapi sekadar menyanyikan lagu pada prinsipnya tidak cukup menerjemahkan nasionalisme yang sebenarnya. Sebab nasionalisme sejatinya bukan hanya perkataan atau ungkapan melalui lisan, tetapi ia menyeruak masuk menjadi perasaan hati.

Dengan kata lain, perwujudan nasionalisme tentu harus menyentuh ke relung-relung hati kita, sehingga untuk menodai negeri ini dengan berbagai tindakan tidak mungkin terjadi.

Sementara, penulis menilai bahwa masih terjadi salah kaprah dan inkonsistensi rasa nasionalisme di negeri ini. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya masyarakat kita yang mengungkapkan kecintaan dan dukungan terhadap Timnas, namun di sisi lain ia menodai negeri ini, misalnya dengan tindak korupsi.

Wacana nasionalisme menjadi usang ketika kita memerhatikan masalah korupsi. Betapa tidak, korupsi sudah begitu terkoordinasi dan terstruktur. Bahkan tak tanggung-tanggung, The Straits Times, salah satu koran terkemuka di Singapura, pernah sekali memberitakan bahwa Indonesia sebagai The Envelope Country (negara amplop).

Belum lagi kasus skandal hukum, mafia pajak, dan isu suap yang lagi menggerogoti penegak hukum kita. Jika kita mengingat hal itu, wacana nasionalisme sepakbola menjadi tergadaikan. Namun, apa boleh dikata, nasi sepertinya telah menjadi bubur. Keinginan memberanguskan skandal korupsi tampaknya hanya menjadi sekadar keinginan semata, tak pernah ada realisasi. Sehingga kita seperti kehilangan harapan menegakkan nasionalisme secara universal. Kendati demikian, kita masih memiliki harapan bahwa tumbuhnya rasa nasionalisme secara universal nantinya bisa hadir dari tontonan sepakbola ini.

Terminal Leuwi Panjang,
IZI Learning Center Jln Ambon,
dan Taman Pramuka Bandung, 24/12/2010
Pukul 21.33 WIB

Nonton Bareng

2010-12-24T06:49:00.000-08:00

(Catatan Saat Piala Dunia)

Oleh Moh Ilyas

Hiruk pikuk Piala Dunia menggelegar dari sudut kota hingga pojok desa di alam jagat ini. Jutaan umat manusia di kolong langit ini berbondong-bondong datang ke tempat-tempat keramaian yang menggelar nonton bareng. Bahkan, di Indonesia meski dini hari, yakni pukul 01.30 WIB, para fans berani menghabiskan waktu untuk menyaksikan laga negara dukungannya hingga menjelang subuh sekalipun.

Aku pun tak ingin melewati ajang empat tahunan bergengsi tingkat dunia itu. Hampir setiap jam tayang, aku terus menonton, walaupun bukan negara yang aku dukung. Kebetulan aku sendiri mendukung Brazil dan Argentina. Pilihanku cukup beralasan, karena gaya goyangan Samba Brazil dan kelihaian Messi, sang striker asal negara 'Si Tangan Tuhan', Maradona itu.

Tapi malam ini, caraku menonton pertandingan lapangan hijau berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Malam ini, hanya untuk menonton pertandian final Spanyol versus Belanda, aku rela menempuh jarak puluhan kilometer ke Ciputat. Namun, langkahku itu bukan nekat atau tidak jelas, tetapi demi membangun kebersamaan komunitas, yakni sebagai alumnus Ponpes Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan, Madura.

Apalagi, nonton bareng tepatnya di Fifo Cafe Resto, Situ Gintung, Ciputat ini, juga dihadiri beberapa senior, yakni Anggota DPR RI, H Achmad Syafi'ie dan Ketua DPRD Pamekasan, Kholil Asy'ari. Kehadiran mereka telah menciptakan suasana kekeluargaan sesama pesantren semakin terasa.

Sebelumnya saat babak penyisihan grup, babak 16 besar hingga semifinal kemarin aku nonton di tempat-tempat berbeda, seperti di Warung Buncit 37, kantor tempatku bekerja sebagai Wartawan Republika, di camp Sekjen PB HMI Salemba, di Kafe Mocca, Jalan Jaksa, di kantor IJTI Bendungan Hilir, di Camp Steak Saharjo, di Season City Mall, di Cilandak Town Square (Citos), dan di Sekret Bakornas Lapmi, Saharjo Lontar, tempat aku tinggal.

Fifo Cafe Resto, Situ Gintung, Ciputat, 12/7/2010
Pukul 02.39 WIB

Open Minded; Berlibur dan Berhibur

2010-12-23T02:57:00.000-08:00

Oleh Moh Ilyas

Kali ini memang bukan akhir pekan (week end). Namun, suasananya hampir tak ada bedanya dengan akhir pekan, hari di mana sering kali dijadikan ruang curhat dan ruang berlibur bagi mereka yang merasa jenuh tugas dan kerja sepekan.

Di sebuah warung lesehan berukuran sekitar 8x4 meter di pinggir kolam Hotel Citere, Pangalengan, Jawa Barat, rasa jenuh itu seperti ditanggalkan secara total. Hiburan dan liburan mereka nikmati dalam suasana kegembiraan, jauh dari beban dan beratnya pekerjaan. Apalagi mereka memang merupakan gabungan kaum jurnalis Jakarta-Bandung dan karyawan Indonesia Power (IP).

Puluhan lagu dangdut nan meriah telah mereka senandungkan secara bergantian. Puluhan variasi joget dan hiburan mereka tampilkan. Bahkan, rayuan, godaan, hingga humor pun menghipnotis dan membuat pendengar dan penontonnya terpingkal-pingkal. Tak lupa, potongan kue sebagai hadiah ulang tahun dan Peringatan Hari Ibu (PHI) pun menyertai mereka. Hal tersebut karena 22 Desember hari itu memang bertepatan dengan PHI.

Kemeriahan dan nikmatnya suasana semakin lengkap dengan puluhan snack yang disediakan cuma-cuma di sekeliling mereka. Bahkan, tak lebih dari 10 meter di samping mereka daging sembelihan seekor kambing juga menanti secara gratis. Maklum, IP tampaknya memang begitu siap dengan agenda yang diadakannya, sehingga hampir kebutuhan jurnalis terpenuhi.

Sekitar tiga jam waktu sudah berlalu. Saat waktu di handphone menunjukkan pukul 23.14 WIB, salam perpisahan menyelinap di telingaku dari kumpulan 'pelepas kepengapan hidup' itu. Lagu 'Kemesraan' pun menjadi lagu pamungkas malam penuh kehangatan dan hiburan.

Sebenarnya, sedari siang hiburan selalu dihibahkan kepada kami, terutama sejak di salah satu PLTA tertua di Indonesia dan di Situ Ciseunca, Pangalengan. Hiburan berupa outbond juga kami jalani secara bersahaja dan santai saat di Ciseunca.

Belum lagi agenda lanjutan Kamis besok yang masih tersisa hingga mid day. Berdasarkan informasi yang kami terima, beberapa kunjungan ke tempat-tempat wisata masih akan mewarnai perjalanan kami. Namun, tanpa itupun, sebenarnya sudah cukup lengkap kenikmatan kami rasakan.

Bagi saya pribadi, larut dalam liburan dan hiburan ini tidak begitu asing. Sejak berprofesi sebagai kuli tinta di Media Nasional di Jakarta 11 bulan lalu, suasana semacam ini relatif sering dijumpai. Bahkan, jika tak ada kendali diri, bukan sesuatu yang mustahil saya akan lebih dari sekadar bernostalgia di saat seperti ini saja. Bisa jadi, tempaan ruang-ruang semacam ini akan lebih banyak lagi.

Kendatipun begitu, saya memiliki persepsi positif tentang liburan dan hiburan. Dengan dua hal itu, sekurang-kurangnya pikiran seseorang akan lebih terbuka terhadap sebuah alam fenomena yang lebih dari sekadar alam noumena yang barangkali masih menggelinding dalam benak sebagian manusia.

Kata 'Open Minded' yang merupakan pembuka judul ini dimaksudkan bahwa sebenarnya setiap orang butuh penyegaran (refreshing). Mereka akan belajar mengerti tentang kehidupan mereka lebih jauh melalui suasana semacam ini. Namun, tentu saja jika mereka tak dikelabui dan tak masuk secara berlebihan ke dalam wilayah yang, menurut saya, juga dapat membuat seseorang alpa akan makna hidup secara hakiki, meski ini bukanlah sesuatu yang diinginkan.

Akhirnya, semoga kita mampu merajut benang hikmah di dalamnya. Wallahu a'lam bis-shawab

Hotel Citere, Pangalengan
22/12/2010
Pukul 23.49 WIB

Hijrah Sosial

2010-12-09T02:42:00.001-08:00

Oleh Moh Ilyas

Kita kembali sampai pada tahun baru Islam atau yang dikenal dengan Tahun Baru Hijriyah. Nama ini, seperti sudah mafhum, berdasar pada peristiwa hijrahnya Rasulullah pertama kali ke Madinah. Sehingga, sejak pertama hijrah, hingga saat ini sudah terpaut angka 1432 tahun.

Perjalanan waktu ini tak meraibkan makna hijrah Rasulullah. Dalam artian, hijrah Rasul saat itu juga terelaborasi dalam sikap dan tindakannya saat di Madinah.

Bahkan, nama Kota Madinah pun diambil dari gambaran sebuah kota yang penuh peradaban (baca: tamaddun, beradab) yang dibinanya. Sebelumnya, kota tersebut bernama Yatsrib.

Hijrah Rasul juga menandai lahirnya Fathu Makkah (pembukaan Kota Makkah). Saat itu, di saat ia merasa belum memiliki kekuatan menahan dominasi kaum Quraisy di Makkah, ia berinisiatif untuk hijrah. Dalam proses hijrahnya, ia membangun strategi dan kekuatan untuk menguasai Makkah. Ia pun berhasil menguasai kota tersebut dengan penuh kedamaian.

Dalam koteks hari ini, praktek hijrah semacam ini juga masih ada. Misalnya, seseorang berpetualang dari kampung halamannya ke kota lain atau negara lain, juga dikatakan hijrah. Meski tidak sedang mengemban misi membangun etika dan agama, sebagaimana Rasulullah, mereka juga dikatakan hijrah. Sebab terminologi hijrah, hanyalah perpindahan dari satu daerah ke daerah lain.

Namun, pemaknaan ini sebenarnya jauh lebih luas. Hijrah tidak sekadar dimaknai dengan perpindahan fisik seseorang, tetapi ia juga diterjemahkan dengan perubahan dinamika sosial. Dengan kata lain, ketika seseorang berpikir merubah situasi sosial di lingkungannya, hemat penulis, ia sebenarnya telah berpikir untuk menghijrahkan lingkungannya. Sehingga hijrah tidak secara fisik, tetapi juga mental, bahkan kondisi.

Mengaca pada hijrah Nabi yang mengedepankan etika dan keadaban. Artinya, Nabi saat hijrah dan berada di Madinah tidak berpikir untuk melakukan penguasaan otoritatif atau diskriminatif, tetapi ia mengajarkan prinsip-prinsip di antaranya semacam musyawarah (demokrasi), ukhuwwah (persaudaraan), wahdah (persatuan), dan samaahah (toleransi). Prinsip-prinsip itu sebenarnya merupakan praktek hijrah sosial yang diajarkan Nabi.

Inilah hijrah sosial yang, manfaatnya, terus terasa hingga saat ini. Konon, munculnya gagasan Civil Society yang sangat menghargai kaum sipil (baca: masyarat akar rumput) juga buah elaborasi dari prinsip-prinsip ajaran hijrahnya Nabi saat di Madinah itu.

Ia juga harus menguatkan identitas hijrah itu sendiri agar tak sekadar dimaknai sebagai ritualitas perayaan tahunan semata. Jika umat Islam, khususnya, hanya memandang bahwa hijrah merupakan pergantian tahun hijriyah semata, maka mereka telah terjebak dalam artikulasi pemahaman yang sempit. Rasul mengajarkan hirah jauh lebih dari pemahaman itu.

Hijrahkan Penegak Hukum Kita

Momentum tahun baru Hijriyah ini sangat berarti bagi masyarakat di negeri ini, khususnya penegak hukum jika mereka mau belajar. Sekali lagi jika mereka mau belajar. Mengapa demikian, karena kondisi penegakan hukum kita saat ini sudah sangat layak dihijrahkan jika tidak ingin terus-terusan mencipta 'petaka' dengan logika-logika hukum yang selalu deviatif.

Sebagaimana telah mafhum, skandal-skandal yang terus memojokkan penegak hukum, mulai dari Kepolisian hingga Kejaksaan Agung terus terjadi sejak satu tahun terakhir. Pemojokan itu bukan karena ingin menjatuhkan mereka sebagai penegak hukum, tetapi karena memang tindakan penegak hukum itu sendiri yang justru menodai hukum. Terlepas apakah ada motif dan ada 'orang' di belakang mereka.

Jika kita buka lembaran lagi, bagaimana kriminalisasi terhadap dua Pimpinan KPK yang dilakukan dua lembaga penegakan hukum tersebut, keterlibatan jaksa dan polisi dalam aksi suap Gayus HP Tambunan, hingga keluar-masuknya Gayus dari Rutan Mako Brimob Depok, yang tertangkap kamera di Bali.

Kasus-kasus ini telah menodai penegakan hukum kita dan menjadikannya 'uncredible' di tengah maraknya masalah-masalah hukum. Sejak polisi disebut 'Buaya', tak banyak orang yang percaya polisi, malah justru menyesalkan sikap yang seharusnya mengajarkan contoh hukum yang benar kepada masyarakat.

Tentu saja ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Sebab, jika masyarakat tidak percaya pada kejaksaan dan kepolisian, itu akan menjadi awal sebagai preseden buruk dua lembaga itu. Apapun yang mereka kerjakan nantinya, tidak akan dipercaya masyarakat, bahkan akan diingkarinya.

Kepercayaan publik ini perlu dipulihkan. Cara yang paling efektif adalah menghijrahkan kondisi internal dua lembaga tersebut ke hal-hal yang lebih positif. Baik menghijrahkan paradigma berpikir maupun tindakan mereka dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum di negeri ini yang masih cenderung dikalahkan oleh uang.

Hadirnya Timor Pradopo sebagai Kapolri baru tentu saja tidak hanya diinginkan sebagai simbol nomor wahid di lingkungan Polri. Ia diharapkan dapat menjadi pioner dalam menghijrahkan internalnya. Setidaknya ia harus menyadarkan bawahannya agar tidak terjebak pada 'perintah uang'. Sebab selama ini yang mendera dan merusak citra kepolisian adalah uang.

Jika hal demikian dilakukan, ia telah memegang kunci untuk menghijrahkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya sudah begitu runtuh dan mengalami luka parah. Sehingga ia mesti memikirkan bagaimana menyembuhkan 'luka' itu.

Hijrah Totalitas

Berbagai persoalan yang terus melanda negeri beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa masih banyak yang salah dengan perilaku kita. Mulai dari fenomena korupsi yang tak kunjung usai hingga skandal hukum yang tak terselesaikan. Kondisi ini menuntut semua elemen bangsa, khususnya para pengambil kebijakan untuk hijrah secara totalitas.

Pasca-perayaan hijrah (tahun baru hijriyah) ini, presiden tidak lagi hanya mengandalkan wacana atau politik pencitraan semata dalam mengurus bangsa ini. DPR tidak hanya ribut masalah kebutuhan mereka sendiri, seperti jalan-jalan (baca: pelesiran) ke luar negeri dan bagaimana mempermegah gedung senayan, tempat mereka bertugas, namun mereka harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat (back to society).

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penegak hukum di bidang korupsi tidak perlu takut atau apalagi cuci tangan untuk mengurusi korupsi. Selama ini, lembaga tersebut masih cenderung dianggap tebang pilih. Sebab, pohon yang besar seperti kasus Century tak dapat mereka selesaikan, sementara pohon kecil (kasus-kasus kecil) dapat mereka tuntaskan dengan sigap. Kondisi tersebut melahirkan dugaan miring dari publik, bahwa KPK seperti berada di bawah intimidasi orang atau kelompok tertentu (baca: penguasa).

Di sinilah presiden (eksekutif), DPR (legislatif), dan KPK (bagian dari yudikatif) harus bersinergi dan bersama-sama menyelamatkan negeri ini. Mereka harus hijrah secara totalitas untuk membangun negeri ini dengan ikhlas, tanpa tendensi atau kepentingan apapun. Jika ini tidak terjadi, rakyat akan pesimis terhadap masa depan negeri ini, terutama masa depan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Wallahu a’lam Bis-Shawab

Dalam Sepekan: Kisah Baru, Arti Baru

2010-12-03T08:06:00.002-08:00

Oleh Moh Ilyas

Senin (29/11) lalu, aku hanya bisa pasrah beraktivitas di Bandung. Tak ada insiatif melangkah, tak ada sense to be creative, dan tak ada gagasan tentang hal-hal yang layak diekspose siang itu. Mencipta isu baru pun masih kewalahan, karena memang saat itu, Gedung Sate, yang menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat, masih betul-betul baru dalam hidupku.

Maklum, saat itu baru pertama kalinya aku menginjakkan kaki di gedung yang di atasnya terdapat ujung seperti tusukan sate, setelah sekitar 1 bulan 20 hari sebelumnya aku menghabiskan waktu reporting di Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Di gedung itu, melangkah dalam pergaulan pun masih kaku, karena semuanya serba baru. Walau aku bertegur sapa, namun belum cukup menjadi penawar kebingunganku.

Akhirnya, ku pasrahkan saja rencanaku pada aliran waktu saat itu. Hari pertama di Pemprov (begitu, ia sering disebut) aku mendapatkan beberapa pengalaman baru, mulai dari suasana, teman, dan pikiranku. Aku biasanya berpikir, mendapatkan sepotong berita begitu mudahnya, namun saat itu begitu sulit. Tapi setidaknya, aku mengusung informasi tentang langkah Jabar dalam merespon Huffadzul Qur'an di Jawa Barat.

Esoknya, pergaulan semakin hidup dan luas. Peristiwa longsor pun yang menewaskan tiga orang di Cimenyan, Dago Atas telah ku dengar. Ditambah lagi, Pameran Pendidikan Islam oleh Kementerian Agama di Hotel Jayakarta yang harus aku singgahi. Malamnya pun aku liputan Kongres BEM Nusantara di Universitas Islam Bandung, di Ciburial, Cimenyan. Hari kedua ini setidaknya mulai membuka cakrawala baru reporting di lingkungan orang nomor wahid di Jabar.

Hari ketiga, aku belajar memetakan arah dan perspektif liputanku. Meski masih cenderung terlibat di seremonial, seperti Pameran Pendidikan Islam di Jayakarta Hotel dan APPSI Expo di Gasibu, namun aku mulai mengenal ruang lingkup news di Jabar. Begitupun pada hari keempat yang masih mengantarkanku berkutat di dunia acara, seperti Pembukaan Rakernas APPSI dan Pengarahan Wakil Presiden RI terhadap Gubernur se-Indonesia di Grand Hotel Preanger, Bandung. Meski demikian, aku tak larut dalam seremonial. Hari itu, aku juga mulai 'berani' menggagas ide semisal, koperasi yang kolaps hingga pemberdayaan pesantren di Jabar.

Hari kelima pun masih sama. Aksi difable (orang cacat) di Gedung Sate dan '2010 Degradable Grade Seminar' di Hotel Hilton Bandung menjadi fokus liputanku hari itu. Meski hari itu, ada keinginan mengusung ide pembangunan gedung baru DPRD, namun terpaksa diurungkan, karena alasan tertentu.

Kendati demikian, kisah-kisah ini bukan tanpa identitas arti. Justru dari sinilah beberapa persahabatan di tengah lingkungan baru mulai terasa, interaksi yang lebih butuh kepekaan teruji, sebab aku berada di tengah kaum jurnalis yang lebih variatif dengan nuansa-nuansa orientasi yang tidak seirama.

Aku belajar memahami bahwa semua ini tidaklah sekadar kisah baru, tetapi ia merupakan arti baru yang tidak mudah diartikulasikan hanya dalam teks-teks tulisan. Teks-teks yang jauh dari jangkauan ketikan jemari adalah teks naluri, rasa, dan hati. Ia merupakan sesuatu yang suci, jujur, tulus, dan bahkan mutlak. Saat terelaborasi dalam dunia kata, dunia tulis, dan dunia cerita ke alam nyata, sangat mungkin adanya distorsi, penambahan, pengurangan, dan bahkan deviasi.

Tetapi apapun itu, aku ingin memahaminya dalam satu kata 'arti'. Ya, itulah perjalanan lima hari menjelang akhir pekan ini.

Bandung, 3/12/2010
Pukul 23.16 WIB

Pergaulan Bebas dan Hilangnya Generasi Qurani

2010-11-30T07:40:00.000-08:00

Oleh Moh Ilyas

Judul ini memadukan dua tema antara pergaulan bebas hari ini dan hilangnya generasi Qurani. Sepintas, perpaduan dua tema ini agak terasa janggal, karena antara keduanya, pada saat tertentu memang tak semestinya dipadukan.

Namun, penulis memiliki alasan sederhana, kenapa dua tema ini dipadukan, karena keduanya sama-sama bermuara pada moral. Pergaulan bebas yang mulai merambah ke bumi Indonesia sejak sekitar satu dekade terakhir, tak dapat dinafikan karena runtuhnya nilai-nilai moral. Remaja, khususnya, yang terjerembab ke wilayah ini sudah tak peduli arti moralitas di balik tindakan mereka.

Begitupun hilangnya generasi Qurani (baca: generasi yang masih kukuh dengan teks-teks Alquran dan nilai-nilai di dalamnya). Generasi Qurani, saat ini sangatlah minim. Bahkan, di kalangan masyarakat yang mengaku 90 persen berpenduduk muslim pun, kaum tua dan kalangan remajanya blepotan untuk membaca Alquran. "Bagaimana mengerti, kalau tahu saja tidak bisa," begitu kata bijak yang sudah lazim diungkapkan.

Dalam hal pergaulan bebas, layak kiranya menyebutkan temuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beberapa hari kemarin. Lembaga tersebut setelah melakukan penelitian terhadap remaja di empat kota besar menemukan hasil yang betul-betul mengejutkan. Bagaimana tidak, hampir separuh dari seluruh remaja di kota tersebut pernah melakukan hubungan seks di luar nikah.

Di Jabodetabek misalnya, BKKBN menemukan 50 persen remaja melakukan hubungan seks pra-nikah. Di Surabaya sebanyak 54 persen, di Medan 52 persen, dan di Bandung sebanyak 47 persen. Badan tersebut menilai, faktor tindakan ini disebabkan karena dekadensi moral yang begitu memengaruhi.

Hal ini sejalan dengan hilangnya generasi Qurani. Meskipun secara nasional belum diketahui angka statistiknya, namun di Jawa Barat menunjukkan angka yang sangat menyedihkan.

Menurut Guru Besar UIN Gunung Jati Bandung, Prof Dr Asep Saiful Muhtadi, hasil statistik di Jawa Barat menunjukkan, anak di usia Sekolah Dasar (SD) saja hanya sekitar 10 persen yang belajar Alquran. Padahal, usia yang paling bisa diharapkan untuk menimba ilmu agama, adalah di usia SD. Sebab, saat anak masuk usia SMP, apalagi SMA, kesempatan belajar agama pun, termasuk belajar membaca Alquran semakin kecil.

Meskipun penelitian ini hasil di Jawa Barat, namun kemungkinan besar juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Demikian ketika mengingat jumlah umat Islam di Jawa Barat yang mencapai hingga 90 persen. Logikanya, ketika wilayah yang berpenduduk hingga sebanyak itu saja seperti itu, apalagi yang di bawahnya.

Dikatakannya, kondisi tersebut juga diketahui dari banyaknya Jamaah Haji asal Jawa Barat yang hanya bisa membaca doa kalau menggunakan huruf latin. Jika untuk belajar membaca saja di usia SD hanya sekitar 10 persen, apalagi yang mau menghafalkan.

Perpaduan

Judul ini disatukan karena ada keterkaitan antara pergaulan bebas dan hilangnya semangat Qurani. Remaja ataupun pemuda, sangat mungkin melupakan kitab sucinya jika ia masuk dalam gerombolan pergaulan bebas.

Bagi mereka, tahu membaca Alquran mungkin masih terjadi. Tetapi memetik nilai-nilai dan mutiara agung dari Alquran sangatlah sulit terjadi. Sebab pergaulan bebas sarat dengan meninggalkannya. Artinya, jika seseorang masih menerapkan nilai-nilai Qurani dalam hidupnya, mustahil ia akan terperangkap dalam pergaulan bebas.

Barangkali bisa ditengok lebih jauh bagaimana peran remaja yang masuk pergaulan bebas dalam meruntuhkan nilai-nilai kitab suci mereka. Mereka tak sekadar menanggalkan baju Qurani, tetapi juga 'menodai'-nya. Dengan begitu, meskipun masih ada yang membaca Alquran - apalagi tidak ada - jika mereka tak menyentuh nilai-nilainya dalam pengamalan, maka sejatinya mereka sudah terhapus sebagai generasi Qurani.

Unisba Ciburial, Cimenyan, Bandung, 30/11/2010
Pukul 21.12 WIB

Jalan Tebing di Ujung Berita

2010-11-29T08:37:00.000-08:00

Oleh Moh Ilyas

Awalnya, aku pikir lokasinya tak jauh sebelah Barat Daya Kota Cimahi. Karyawangai, Ciwaruga, itulah yang selalu kutanyakan kepada orang-orang sejak di sebuah masjid di Padalarang, Bandung Barat.

Ku ikuti semua saran orang-orang. Sejak di Padalarang, jarang sekali ada yang mengerti Desa Karyawangi. Tapi ketika aku bertanya Ciwaruga, banyak orang yang bisa menjawabnya. "Ooo masih jauh," kata salah seorang di pinggir jalan yang tak jauh dari Kantor Pemkot Cimahi.

Namun, rasa khawatir semakin menjadi-jadi dalam dadaku. Mengapa tidak, meski perjalanan sudah ke atas Kantor Pemkot Cimahi dan dekat Ciwaruga, nyaris tak ada satupun yang mengerti tentang nama Desa Karyawangi.

Sesampainya di dekat jalan menurun di Desa Sariwangi, Ciwaruga, dua orang pengatur jalan tiba-tiba memberitahuku. "O ya, The Peak itu ada, tapi jauh mas. Sekitar 5 kilometer lagi ke atas," jelasnya.

Spontan, hatiku berbunga-bunga mendengarnya. Meski jalan bertebing dan membahayakan (licin dan rusak parah), aku teruskan saja mengegas motorku. Sekitar dua kilometer dari dua orang tadi, aku kembali bertanya. "Ooo jauh mas, lima kilometer terus ke atas," terangnya. "Kok masih sama dengan petunjuk orang tadi," tanyaku dalam hati.

Aku terus saja meyakinkan diriku kalau aku bisa sampai ke tempat yang ku kejar itu. Jalan gelap, rusak, dan sepi, membuat hatiku senang campur takut dan harap-harap cemas. Aku seorang diri yang melangkah di gelap malam, tanpa mengerti arah haluanku. Maklum, aku pertama kali melintasi jalan berliku itu.

Sekitar 10 menit kemudian, aku kembali bertanya. "Paling, dua kilo lagi," kata orang yang kutanya. Sementara jalan makin tidak bersahabat. Genangan air dan jalan rusak serta berlubang menemaniku hampir di sepanjang jalan. Jalan itu pun di tempat yang gelap dan sepi. Sementara di pinggir jalan merupakan tebing-tebing tinggi yang mengerikan.

"Kapan sampainya ini. Apa benar The Peak itu ada," tanyaku kian ragu. Sebab, sudah sekitar lima kilometer, sejak orang di pinggir jalan tadi memberitahu jarak dua kilometer. Aku terus saja berjalan pasrah sembari berdoa, semoga tidak terjadi hal-hal negatif padaku.

Sementara sudah lebih dari 10 orang yang kutanya sejak di Padalarang. Namun, yang ku cari itu pun belum juga ku dapat. "Inilah susahnya mencari berita," emosiku mulai memanas. "Sungguh, jarak tempuh ini sudah begitu makan hati."

Beberapa menit kemudian, setelah tatapan mata secara tak sengaja melihat bacaan Strobery, hatiku pun mulai lega. Sebab sebelumnya salah seorang memberitahuku jika sudah ada strobery, pertigaan setelahnya belok kiri. Ternyata benar, di pertigaan sudah ada penunjuk arah bertuliskan The Peak.

Areal The Peak sangatlah luas. Bahkan, meskipun aku sudah melewati pintu gerbangnya, aku masih belum terlalu yakin benarnya tempat itu. Sebab di dalam areal masih terlihat seperti jalan umum, gelap, namun aspal jalannya jauh lebih baik. Keraguan ini pudar setelah seorang setengah baya memberitahuku tempat seremonial The Peak. Ku menanjaki sekitar 500 meter, baru terlihat bacaan www.thepeakresortdining.com. Di situlah The Peak itu berada dengan lelampuan yang agak buram serta suasana hawa begitu dingin hingga membuat tubuhku menggigil.

Sekitar dua jam, acara diskusi dengan pihak Jamsostek, selaku pengundang berlangsung. Setelah dinner, sembari menyantap soto dan beberapa potong snack, diskusi menghangat. Namun, beberapa saat kemudian, perdebatan dalam diskusi kembali mendingin, nyaris seperti dinginnya suasana malam itu.

The Peak Resort Dining, 26/11/2010
Pukul 22.30 WIB

Kongres HMI dan Kemenangan Politik Uang

2010-11-29T08:20:00.000-08:00

Oleh Moh Ilyas

Pagelaran akbar, yakni Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke 27 telah resmi ditutup pada Ahad (14/11) lalu. Namun, konstalasi politik HMI dua tahunan itu masih menyisakan duka mendalam dalam benak publik, terutama kader-kadernya. Mengapa demikian?

Duka tersebut, bukanlah duka HMI yang selama ini kerap dikenal dekat dengan kekuasaan, atau bukanlah duka HMI, yang dalam mengungkapkan aspirasinya masih cenderung menggunakan pendekatan otot. Duka organisasi mahasiswa kelahiran 5 Februari 1947 ini, karena aspek intelektual lambat laun telah dikelupas secara sengaja oleh kader-kader dan alumninya sendiri.

Pengelupasan aspek intelektual ini sangat kentara terlihat dalam arena Kongres di Graha Insan Cita Depok, tiga pekan lalu itu. Saat itu, sedari awal, nyaris tak ada satupun kandidat yang memproklamirkan gagasannya baik dalam kerangka keislaman, kebangsaan, maupun ke-HMI-an. Kalaupun ada, adalah wacana yang lebih dekat dikatakan sebagai ajang kampanye di beberapa media.

Bahkan dari 12 kandidat yang merebut kursi Ketua Umum PB HMI, penulis hanya menjumpai satu kandidat saja yang - serius - menawarkan ide-ide segar melalui karya, berupa buku. Walaupun, bukan satu-satunya tolak ukur, tapi dari karya dan gagasan itulah, tradisi intelektual di HMI masih bisa terlihat. Namun jika kenyataannya demikian, sungguh, HMI telah berada di ambang akhir intelektual.

Ini jauh berbeda dibandingkan kongres-kongres HMI sebelumnya yang selalu bertaburan gagasan dan karya. "Biasanya kalau kongres, kandidat beradu visi-misi dan gagasan di buku, sekarang kok cuma ada satu buku ya," tanya salah seorang pengembira kongres, sembari memegang buku 'Manifesto Politik HMI', karya Ahmad Nasir Siregar, salah seorang kandidat.

Pertanyaan kader yang masih level pengembira itu barangkali tidak berpengaruh pada suara kandidat. Sebab, ia memang tidak memiliki hak suara. Namun, pertanyaannya yang begitu tulus betul-betul menandakan menurunnya tradisi intelektual di tubuh organisasi ini.

Ruang intelektual dan khazanah pemikiran biasanya selalu mewarnai konstalasi Kongres HMI. Bahkan, jika diingat sejarah panjangnya, organisasi ini melahirkan “mini ideologinya” (NDP) saat Kongres di Malang 1966. Begitupun dalam konstalasi politiknya, aspek intelektual selalu dikedepankan.

Masih ingat mundurnya Ekky Syahruddin (alm) dari pencalonannya sebagai Ketua Umum PB HMI pada tahun 1969? Alasan yang dikemukakannya pada saat itu, karena dia menghormati intelektual Cak Nur. Saat itu, Cak Nur juga menjadi salah satu kandidat. Sehingga Guru Bangsa ini terpilih kembali memimpin HMI untuk yang kedua kalinya.

Sikap Ekky ini bila kita coba pahami lebih jauh muncul karena ia memiliki kesadaran individu, bahwa untuk memimpin HMI diperlukan sosok intelektual yang memiliki kapasitas kuat dan kepribadian yang unggul. Barangkali saat itu, Ekky berpikir bahwa Cak Nur secara kapasitas melebihi dirinya, sehingga ia dengan berani mengundurkan diri dari pencalonan. Padahal, jika ia terus maju, juga memiliki peluang untuk terpilih, tapi ia tak melakukannya.

Namun, apakah ada saat ini Ekky-Ekky yang lain? Kalau menilik pada penilaian beberapa kader HMI sendiri, mereka cenderung pesimis dengan mengatakan, banyak kandidat yang memaksakan maju merebut kursi Ketua Umum PB HMI, meskipun kapasitas mereka jauh di bawah standar. Di sini para kandidat ‘picisan’ itu menunjukkan bahwa ambiusitas jauh mengalahkan kesadaran akan kapasitas dirinya.

Politik Uang

Detik-detik menjelang pemilihan Ketua Umum, beredar short message service (SMS) ke beberapa pimpinan cabang bahwa jika memilih Si A akan mengantongi Rp 30 juta. Ada pula SMS yang menawarkan Rp 90 juta untuk satu cabang.

Pesan pendek yang beredar ke pimpinan cabang itu diyakini kebenarannya. Sebab tidak kurang dari empat jam, beberapa cabang yang awalnya mendukung kandidat lain tiba-tiba merangsek masuk ke Si A. Wal-hasil Si A betul-betul memperoleh suara yang mengagetkan. Sehingga puncaknya, ia pun dinobatkan sebagai pemenang.

Alih-alih, muncul beberapa kekecewaan di sebagian kader. "Berarti kongres ini kemenangan yang ber-uang", "Ini juga kemenangan elit dong", dan ada pula yang kecewa dengan mengatakan, "Kongres kali ini menjadi awal tragedi, bahwa untuk memimpin HMI bukanlah kapasitas yang diperlukan, tapi cukup uang dan dukungan elit".

Legitimasi Kongres ke 27 itupun menjadi legitimasi pengukuhan bahwa uang sebagai pemenangnya. Masalah intelektual yang bertebaran di media massa atau di beberapa buku tak menjadi prasyarat memimpin organisasi yang pernah melahirkan tokoh sekaliber Cak Nur ini. HMI telah menjadi semacam partai politik yang mengajarkan diaspora money politic dalam merengkuh kekuasaan di dalamnya. Ia pun kian jauh dari harapan sebagai Laboratorium Intelektual.

Jika proses demokratisasinya adalah uang, maka pemimpinnya pun juga uang. Hal ini seperti diungkapkan Ilmuwan Politik dan Teori Komunikasi Amerika, Harold D Laswell, "Aku memilih anda bukan karena anda hebat dan layak jadi pemimpin, tetapi karena anda membeli suaraku."

Laswell seperti hendak menegaskan bahwa kapasitas seorang pemimpin bisa hilang hanya gara-gara uang. Sebab, kontestan yang memilihnya tidak lagi memilih karena logika kepantasan, tetapi lebih pada logika uang. Dengan begitu, logika uang ini menerobos pintu-pintu idealisme dan karakter kepemimpinan.

Kalau semua yang berbicara berujung pada uang, maka ujung jawabannya pun, tak bisa dipungkiri, pastilah uang. Maka, jika ini benar, bagaimanakah nasib HMI di masa yang akan datang. Masihkah HMI menjadi tempat menempa dan berkader, sementara kapasitas intelektual sudah tak laku lagi di dalamnya? Atau, jangan-jangan HMI ada, namun seperti tiada (wujuuduhu ka adamihi)? Wallahu a'lam.

Taman Pramuka, Bandung, 29 Nopember 2010
Pukul 23.27 WIB

Inkonsistensi yang Mengelabui

2010-11-25T07:08:00.000-08:00

Oleh Moh Ilyas

Pertemuan, diskusi, dan perdebatanku dengan Kang Jalal (sapaan akrab Jalaluddin Rahmat) kemarin malam membuatku berpikir lagi tentang sikap dan kemauanku. Aku makin ingin memelajari sikap inkonsisten yang kerap mengelabui hidupku. Bagaimana tidak, aku yang sudah sejak lama bermimpi berkelana secara intelektual berhadap-hadapan dengan seorang yang sudah jauh melangkah dalam perkelanaan pemikiran dan intelektual seperti Kang Jalal.

Sesampainya di rumahnya, Jln Kampus II, yang tak jauh dari Kiara Condong, Bandung, perasaanku dihantui rasa takut. Takut akan perbedaan pemikiran antara aku dan dia. Aku, kata orang-orang, dekat ke Muhammadiyah dan NU, sementara dia dekat dengan Syiah, sebuah aliran yang 'fanatik' dalam memuliakan Ahlul Bait (keluarga Rasulullah, seperti Ali RA dan Fatimah Az-Zahra).

Ku tatap setiap sudut rumahnya, ku tatap kalimat-kalimat al-Qur'an yang terpampang dalam bantuk lukisan di dinding. Di sampingnya, sebuah lukisan Asmaul Husna dengan warna keemas-emasan. Di sisi lainnya, tumpukan buku dan kitab teratur di sebuah rak buku. Sebuah pemandangan yang justru memancing ketertarikan hasrat intelektualku. "Dia betul-betul serius berkarir di dunia pemikiran," gumamku. "Untuk pintar, harus punya buku sebanyak ini," kembali hatiku ‘digugat’ dengan tanya-tanya seputar intelektualisme.

Namun, pikiranku kian berkecamuk dengan perihal pendirian. Aku seolah didakwa oleh hatiku sendiri. "Kenapa kau tak serius menekuni bidang ini", "Kenapa kau seringkali gonta-ganti arah hidupmu", "Bukankah kau pernah berpikir untuk menjadi salah satu pemikir muslim?" Berpuluh-puluh pertanyaan menggoda pikiranku, saat ku sedang asyik menunggu kehadiran Kang Jalal.

Aku bertanya-tanya, apakah kondisi ini disebabkan karena aku memang tak berpendirian atau karena hidupku terlanjur ku pasrahkan pada alam?

Aku tak tahu secara pasti bagaimana menjawabnya. Namun, menurutku, sikap inkonsistensi, terutama dalam menancapkan orientasi sangat perlu dihindari. Dengan kata lain, sudah saatnya aku menghibahkan segenap pikiranku secara fokus pada hal-hal terhormat untuk ku jalani. Apakah itu karir intelektual, karir politik, atau menjadi usahawan yang sukses? Semuanya sama-sama baik, jika dijalani secara lurus.

Setidaknya, aku harus pasti menemukan apa yang sungguh berarti dalam hidupku. Sok intelektual wae... Tak perlu aku ingat-ingat perkataan Kang Jalal, "Aku tidak berjalan di politik, sehingga jaringanku tak sekuat dia," ujarnya saat aku bercerita tentang KH Muchtar Adam, salah seorang sahabatnya, yang kini sedang menggerakkan perpaduan sains dan Al-Qur'an di PP Babussalam, Dago Atas, Cimenyan, Bandung.

Sepertinya aku masih sedang dikelabui sikap inkonsistensi. Aku harus merubah semua ini? Aku tidak boleh diam dan pasrah menerimanya sebagai sebuah 'kutukan' takdir yang mengaturku, "Akulah yang mesti mengatur takdir dan jalan hidupku. Tuhan, ku mohon, restu-Mu menyertaiku."

Martadinata, 126, Bandung, 25/11/2010
Pukul 21.26 WIB

Berat Versus Kaya

2010-11-23T22:25:00.000-08:00

Oleh Moh Ilyas

Sekitar jam 01.00 dini hari, salah satu rekan media pada bagian sirkulasi mengeluh. Suaranya melemah, rendah, tak seperti biasanya yang selalu tegar penuh semangat dan terkadang bernada gurau. Saat itu ia mengatakan, "Ah, kerjaannku sekarang makin berat karena harus menambah satu wilayah."

Mendengar perkataan itu, spontan aku menanggapinya, "Berarti oplah koran bertambah?", "Ya, tapi ya berat," jawabnya menimpali. Secara semi gurau disertai tawa, aku kembali menanggapi, "Ternyata berat dan kaya itu berdampingan ya?". "Berarti kalau aku ingin kaya, aku tidak boleh hanya jadi wartawan, sebab kerjanya santai. Aku harus jadi Pemred," aku melanjutkan gumamku.

Namun, jawabanku itu seolah tak mampu memancing semangatnya. Bahkan kali ini, ia semakin melemah. "Apa karena keluhannya tak aku tanggapi positif," muncul rasa was-was dalam pikiranku.

Selang beberapa menit, sembari kulangkahkan kaki ke kamar kecil, aku berpikir bahwa apa yang kukatakan dalam dialog tadi tidaklah salah. Mungkin hanya karena persepsi yang berbeda saja tentang teks diskusi itu.

Menurutku, hidup memang penuh keseimbangan. Semakin tinggi tingkat usaha kita, semakin besar pula hasil yang akan kita dapat. Ini bersesuaian dengan firman Tuhan dalam Kitab-Nya Surat Al-Qaariah, "Faman ya'mal mitsqaala dzarratin khairan yarahuu. Waman ya'mal mitsqaala dzarratin syarran yarahuu."
Ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan perbuatan baik atau buruk yang dilakukan manusia dengan balasan yang akan diterimanya. Dengan kata lain, sekecil apapun usaha kita, akan ada artinya. Ini juga sepadan dengan salah satu maqaalah atau kaidah fiqhiyah, "Maa katsura fi'lan, katsura fadhlan (Sesuatu yang pekerjaannya banyak, maka keutamaannya juga banyak)".

Dua landasan ini menegaskan sebuah ajaran kepada kita bahwa kekayaan memang mesti ditempuh dengan usaha yang lebih berat. Walaupun makna berat di sini berbeda-beda pemahamannya. Bagi kalangan top position di perusahaan besar, mungkin pekerjaan beratnya hanya berpikir bagaimana menumbuh kembangkan perusahaannya. Bagi pemilik dan investor media, ia selalu berpikir bagaimana mengembangkan dan meningkatkan rating medianya.

Bahkan, cara instan pun untuk cepat kaya, seperti melakukan korupsi dan nepotisme sebenarnya juga pekerjaan berat. Mereka memang terlihat tidak bekerja berat dan melelahkan. Hanya mungkin dengan telepon sana-sini, lobi khusus, atau negosiasi, mereka sudah bisa mengantongi miliaran uang bahkan triliunan uang.

Namun, jangan katakan mereka sedang bekerja ringan. Mereka memang tak seperti petani, pengamen, dan kuli bangunan yang bekerja dengan otot. Tapi mereka sedang mempertaruhkan harga dirinya, bahkan keluarganya. Ini jauh lebih berat dibanding sekadar otot.

Oleh karenanya, untuk menjadi kaya tanpa melakukan sesuatu yang berat, terasa hampir mustahil. Tentu ini hanyalah tesis biasa yang bisa mentah dengan adanya miracle Tuhan.

Jln RE Martadinata 126, Bandung, 24 Nopember 2010
Pukul 01.41 WIB

Membaca yang tak Terbaca

2010-11-21T07:30:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas

Maksud dari judul ini barangkali menggelitik sekaligus membuat pembaca bertanya-tanya. Tapi, jangan salah persepsi dan punya anggapan bahwa penulis sedang bermain-main dengan judul ini. Penulis sama sekali tidak sedang dalam posisi demikian. Penulis hanya ingin belajar membaca sesuatu yang tak terbaca.

Dalam beberapa literatur teologi (Kitab Tauhid) dijelaskan bahwa setiap benda (jirm) memiliki tempat. Ia bisa bergerak ke manapun ia suka, baik karena kekuatan dari dalam dirinya maupun dari luar. Ia juga bisa dibaca, dimengerti, bahkan dipahami. Dengan begitu, ia pasti memiliki nama, walaupun nama itu baru muncul setelah beberapa orang menciptakannya sendiri.

Untuk sekadar menyebut contoh adalah mobil. Di masa Nabi, barangkali kendaraan jenis ini belumlah ada, sehingga nama “Mobil” saat itu tidak dikonotasikan sebagai kendaraan yang kita pahami hari ini. Saat itu untuk merujuk kendaraan, digunakanlah sebutan keledai, unta, dan sebagainya.

Bagaimana dengan hal-hal ghaib? Masihkah ia bisa dibaca, sementara kita tidak pernah melihat apalagi memahaminya. Ia memang memiliki nama, tapi laksana tak bernama, sebab kita tak pernah tahu kebenarannya secara aqli dan rasionalitas empirik. Kita mungkin bisa membacanya secara naluri dan insting, tetapi ia pun takkan pernah terbaca. Wal-hasil, sesuatu yang kita anggap “aksi membaca”, sebenarnya hanyalah tindakan memrediksi.

Untuk sekadar menyebut contoh seperti Iblis, Hari Akhirat, Malaikat, mati, dan bahkan Tuhan. Semua ini memiliki nama, namun tak pernah terbaca. Jika kita membaca tentang kematian, dengan tetek bengek gambaran-gambarannya, bacaan itu hanya menjadi prediksi – kalau bukan imajinasi. Membaca sesuatu yang tak pernah kita jumpai mengantarkan pemahaman kita akan relativisme berpikir. Bisa saja, apa yang tergambar dalam benak kita benar, bisa pula tidak.

Begitu pun dengan Tuhan. Jika kita muslim, Tuhan kita disebut Allah, walaupun nama “Allah” sendiri masih kontroversial antara yang menyebutnya sebagai nama dan sebagai zat. Kalaupun ia nama, apakah kemudian kita bisa membacanya. Membaca Allah, seperti tidak membaca apa-apa. Sebab, Allah memang takkan pernah terbaca. Jika ia terbaca, sudah barang tentu ia bukanlah Allah. Jadi jika kita mengaku mengenalnya, maka sebenarnya kita sedang berbohong dengan pengakuan itu, sebab, yang mengenal Allah, hanyalah Allah sendiri. Prinsip ini juga pernah dikemukakan seorang sufi dan teolog Ibn al-Araby.

Namun yang pasti, setiap sesuatu selain Allah disebut makhluk. Setiap makhluk disebut alam. Setiap alam memiliki posisi dan tempat sendiri-sendiri. Meskipun begitu, tak semua makhluk itu terbaca.

Lantas bagaimana kita memahaminya? Bacalah sebagaimana Tuhan memerintahkanmu. Lalu bagaimana cara membacanya? Gunakanlah ilmu pengetahuan, sebab hanya itulah yang bisa memerdekakan manusia dan mengubah khayalan-khayalan akan sesuatu yang dipikirkan manusia. Kendatipun demikian, hasil akhir ilmu pengetahuan, belum tentu hasilnya kebenaran dari hasil bacaan, karena bacaan yang sebenarnya terjadi, jika kita segenap panca indra, hati, dan sanubari menyatu untuk mengenalnya. Wallahua’lam bisshawab.

Kantor Republika Biro Jabar,
Jln RE Martadinata 126, Bandung,
15 Dzulhijjah 1431 H/21 Nopember 2010 M
Pukul 22.29 WIB

Pertaruhan HMI di Abad Informasi

2010-11-21T06:11:00.001-08:00

Oleh: Moh. Ilyas*

Abad 21, abad penentuan. Begitulah kiranya kita memaknai abad ini. Dikatakan penentuan, karena fenomena-fenomena hidup yang sebelumnya 'asing dan tabu', saat ini dua kata itu nyaris hilang total. Tak ada lagi bahasa tabu. Ya, inilah abad keterbukaan itu.

Selain itu disebut penentuan, karena individu-individu yang ada di jagad ini seolah sudah ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan informasi. Semua masyarakat yang bercokol sudah melek informasi, sehingga mindset mereka pun menjadi information oriented.

Inilah era yang menandai lahirnya global village (desa global) yang kemudian mengantarkan istilah globalisasi. Era global ini adalah proses masuknya sebuah negara ke ruang lingkup dunia, sehingga sekat-sekat atau tapal batas antar negara akan semakin kabur. Di sinilah asal muassal era kemajuan informasi itu.

Kemajuan teknologi informasi ini ibarat ledakan bom yang siap meluluhlantakkan peradaban manusia dan mengarahkannya atau meminjam bahasa Collin Cherry, seorang ilmuwan kognitif Inggris (1914–1979) dengan istilah explosion (letusan). Istilah ini muncul karena kuatnya pengaruh informasi terhadap pembentukan dan perubahan karakter manusia.

Menurutnya, di antara dampaknya adalah semakin tingginya peradaban atau justru hancurnya peradaban. Ia juga menandai lahirnya masyarakat modern sebagai dampak industrialisasi dan teknologisasi yang merupakan masyarakat dengan struktur kehidupan yang dinamis-kreatif untuk melahirkan gagasan-gagasan demi kepentingan manusia dalam berbagai sektor kehidupan.

Tak ketinggalan juga HMI. Organisasi mahasiswa di usianya yang ke 63 tahun ini terbawa juga oleh derasnya informasi. Hal ini tidak lepas dari kian canggihnya komunikasi sebagai bagian dari dampak kuatnya informasi itu sendiri.

Dengan kata lain, HMI sebagai social sphere (ruang sosial) tidak mungkin memisahkan diri dari sosialnya. Bagi HMI, lepas dari nilai-nilai sosial adalah suatu kemuspraan yang justu menghancurkan dirinya sendiri. Barangkali di sinilah relevansi pandangan seorang pakar komunikasi, B. Aubrey Fisher yang mengatakan, "Tidak ada persoalan sosial yang tidak melibatkan komunikasi."

Dari sini pula kemudian terlukiskan bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang ubiquitous atau serba hadir. Artinya, di wilayah sosial manapun komunikasi senantiasa diperlukan, termasuk juga di HMI.

Pertaruhan HMI

Tentu saja keterlibatan HMI melalui diskursus komunikasi dan informasi dalam konteks sosialnya ini bukan tanpa beban. Di pundaknya terdapat ribuan beban yang mesti dipikul. Itu semua, jika organisasi besutan Lafran Pane ini tidak ingin tenggelam dalam lautan ketidakpastian, bahkan kebinasaan.

Beban-beban itu merupakan konsekuensi logis dari kian melejitnya teknologi informasi. Untuk sekadar menyebut contoh dari beban itu ialah beban sejarah. HMI tak bisa lepas dari dinamika sejarah yang dilaluinya. Sejarah itu, tentu akan menjadi beban bagi HMI hari ini, jika tak dapat melampaui sejarahnya sendiri. Artinya, tempo dulu, saat HMI baru didirikan atau saat menginjak masa remaja pada tahun 60 sampai 80-an, ia mampu menemukan sekaligus menciptakan masa kejayaannya.

Saat itu, HMI lahir sebagai punggawa besar yang mengawal bangsa ini, mulai dari hantaman kolonial Belanda hingga turut berpartisipasi dalam pembangunan. Bahkan bisa dikatakan, jargon 'Islam Yes, Partai Islam No' yang dikemukakan Cak Nur (panggilan akrab Nurcholish Madjid sebagai tokoh HMI) juga mendesakralisasi agama yang sering dicampuradukkan dengan partai politik. Dalam konteks ini, ia sepertinya ingin menghilangkan politisasi agama.

Tak ayal, kala itu kejayaan HMI cenderung lahir dari pemikiran - yang jauh dari kemajuan teknologi. Belum ada yang namanya facebook, twitter, friendster, dan bahkan portal-portal berita online di negeri ini. Tetapi, mengapa justru kejayaan bisa digapai jauh lebih besar dibanding hari ini?

Padahal jika dibandingkan, kekayaan informasi yang begitu dahsyat, khazanah pengetahuan, dan hasil-hasil risat dunia saat ini terhampar luas di dunia maya. Tak perlu kita ke USA untuk menyaksikan aktivitas Presiden Obama pada saat berlangsung. Tak perlu juga kita ke Iran untuk mengetahui pidato-pidato perlawanan dan keberanian Ahmadinejad dalam mengemukakan perlawanan terhadap Barat pada saat yang bersamaan.

Kendati demikian, kita tidak bisa menyalahkan adanya teknologi informasi. Menolak ataupun menggugatnya juga sudah bukan pilihan yang tepat dan tak ada artinya dilakukan. Mungkin lebih tepat kita mengikuti pepatah Cina, "Lebih baik menyalakan satu lilin dari pada mengutuk kegelapan."

Alternatif yang bisa ditempuh HMI bukanlah melawan arus teknologi informasi. Tetapi, kita bisa memanfaatkannya sebagai new power (kekuatan baru) untuk me-redesign kejayaan HMI. Dan, sebenarnya untuk menciptakan power, teknologi informasi inilah tempatnya.

Tidak salah jika kemudian Ziauddin Sardar, menegaskan bahwa informasi merupakan kekuasaan. Tanpa informasi seseorang tidak memiliki kekuasaan. Menurutnya, jika informasi dibolehkan mengalir secara bebas dalam masyarakat, maka ia akan memberikan jalan ke arah kekuasaan kepada masyarakat yang terbelakang serta akan mencegah konsentrasi kekuasaan pada segelintir orang.

Jika pertanyaan yang kita ajukan, mengapa di era yang sudah serba canggih ini justru HMI seperti kalut dalam kejumudan? atau pertanyaan lainnya, mengapa HMI tak dapat melahirkan tokoh-tokoh sekaliber Cak Nur, Ahmad Wahib, Dawam Raharjo, Mukti Ali, Azzumardi Azyra, dan Amien Rais dalam bidang pemikiran Islam saat ini? Apakah saat ini wacana intelektualisme sudah tidak lagi menarik di kalangan kader? Apakah kecanggihan informasi saat ini justru menjungkir-balikkan kader HMI itu sendiri?

Inilah kondisi yang mestinya dikaji dan dijawab dalam rumpun komunitas Hijau-Hitam saat ini. Tampaknya ada yang salah dengan cara kader HMI menyambut dan bersosialisasi dengan kemajuan itu.

HMI bisa dikatakan terjebak pada romantisme dan budaya instan yang diusung kemajuan teknologi. Akibatnya, Intellectual Sphere (ruang intelektual), yang tempo dulu hidup di HMI, hari ini sudah sangat jarang didapat. Saat ini sulit ditemukan model-model forum diskusi seperti 'limited Groupnya' Ahmad Wahib, Johan Effendi, dan Dawam Raharjo, atau 'KKA'-nya Cak Nur di Paramadina.

Hari ini forum diskusi itu sudah beralih ke dunia maya, berganti dengan bahasa chatting. Keuletan membaca, mengkaji, dan meneliti telah tergantikan oleh fenomena chatting, browsing, dan downloading. Ghirah inteletual pun memudar dengan sendirinya.

Tempo dulu, untuk menghasilkan karya penelitian diperlukan kajian yang mendalam dari kompilasi khazanah-khazanah ilmu pengetahuan. Tapi saat ini, sangat instan. Hanya dengan mengklik search engine di internet, kita sudah tinggal memilih dan mendownload-nya. Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi HMI di abad melek informasi ini. Jika tidak, kejayaan HMI hanya akan menjadi sejarah yang layak dimuseumkan atau ia hanya akan menjadi menara gading yang takkan pernah tersentuh oleh kader-kader HMI itu sendiri.

* Penulis, Sekjen Bakornas LAPMI PB HMI

Kembali Pada (Ingatan) Masa Lalu

2010-09-18T22:57:00.001-07:00

"Hendaklah seseorang melihat masa lalu untuk hari esok" (al-ayat)

Masa lalu, masa yang memiliki makna tersendiri dalam sejarah perjalanan panjang manusia. Ada yang merindukan, mengenang, atau yang sekadar berangan-angan. Ada pula yang segenap kehidupannya diikhtiarkan untuk 'tidak berbeda' dengan masa tempo dulu. Di sisi lain, ada pula yang tidak peduli dengan masa lalu dengan segala tetek bengek argumentasinya.

Tapi, sebenarnya tak ada masalah dengan semua itu. Sebab masing-masing individu memiliki 'ways' untuk merengkuh jalannya sendiri-sendiri.

Begitupun dengan petualangan hidupku. Hari ini, aku mengekspose sebuah tabligh akbar di Islamic Center Jakarta, di Koja. Berbagai tradisi keislaman ditampilkan, seperti pembacaan al-Qur'an secara Qiroah, pembacaan tahlil, hingga pembacaan sholawatun nabawiyah ataupun nasyidah islamiyah.

Dua shalawat atau nasyid Islami yang sempat aku dengar adalah dua sholawat yang tidak asing sama sekali di telingaku. Bahkan, aku masih menghafalnya, keduanya termaktub dalam dua bait berikut:

"Sholatun Minallah wa Alfa Salam
Ala al-Musthofa Ahmad Syarifil Maqom"

"Annabi Shollu Alaih, Sholawatullahi Alaihi
Wa Yanalu al-Barakah Kullu Man Sholla Alaihi"

Tentu saja karena hafalanku masih tak lekang dengan bait-bait itu, mampu merajut ingatanku kembali ke masa lalu, masa di mana aku ditempa dan digembleng dengan tradisi-tradisi agama yang kuat hingga kalimat-kalimat yang diidentikkan dengan Islam.

Aku kembali ingat sejarah hidupku di PP Miftahul Ulum Sumber Jati, tempat aku belajar agama di desaku, di PP Darul Ulum Banyuanyar, tempat aku nyantri selama tiga tahun, dan di PP Bustanul Ulum Mlokorejo, Jember, tempat aku mengabdi sebagai 'guru tugas' dari PP Darul Ulum itu.

Bagiku, mengingat itu semua menghadirkan arti tersendiri, baik sebagai kenangan sejarah hingga sebagai refleksi agar hari ini dan esok bisa lebih baik dari hari kemarin. Ini berangkat dari sebuah dawuh nabi, "Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia telah merugi".

Islamic Center Jakarta, 8/8/'10
Pukul 11.33 WIB

Gemerlap Bundaran HI

2010-09-18T22:52:00.000-07:00

Tak ada yang menyangkal jika dikatakan bahwa Bundaran Hotel Indonesia merupakan tempat berbagai aktifitas anak-anak negeri, mulai dari tempat syuting, demonstrasi, berjualan, hingga sekadar santai dan berfoto-foto.

Hampir 24 jam penuh bundaran yang di tengahnya berdiri patung pasangan lelaki-perempuan itu dipadati para pengunjung. Di siang hari, ia menjadi tempat strategis, terutama untuk melampiaskan aspirasi, kejengkelan anak-anak bangsa terhadap penguasa negeri ini melalui semisal bentuk aksi. Sedangkan di malam hari, ia menjadi "taman" penumpahan kepengapan Jakarta di siang hari. Tempat itu menjadi tempat tumpuan strategis karena memang lokasinya di pusat kota.

Namun, suasana di malam hari, tempat yang berlokasi di Jalan MH Thamrin itu berbeda dengan siang hari. Suasana malam hari, terutama lepas dari pukul 23.00, kesejukan dan keindahan tampak lebih mudah untuk dinikmati di kawasan tersebut. Di samping bebas dari polusi kendaraan, juga sinar-sinar gemerlap ibu kota terlihat indah.

Pancaran keindahan juga semakin dikukuhkan dengan lampu-lampu gedung-gedung pencakar langit yang memukau. Dari kejauhan terlihat nama Hotel Indonesia Kempinski, Mandarin Oriental Jakarta, Deutsche Bank, ANZ, bii, Hyatt, dan Grand Indonesia Shopping Town. Semuanya dengan indah terlihat dari pancaran khas lampu gedung-gedung itu.

Pagi ini, tepat pukul 01.00, kami sudah di Bundaran Hotel Indonesia. Dari - rencana - ke Taman Menteng Jakarta, kami beralih ke Bundaran HI dengan bertujuh, yakni Dadang Nurjaman, Rizky Wahyuni, Jaya, Hurri Rauf, Achmad Syarifudin, dan saya sendiri. Kesemuanya berangkat dari Bakornas LAPMI PB HMI.

Sesampainya di HI, kami langsung melampiaskan berbagai aktifitas santai dan refreshing, seperti berfoto-foto, berncanda ria, hingga pada akhirnya, sebagian dari kami 'iseng' dengan cara mengamen sembari menyanyikan lagu-lagu seputar kemerdekaan. Maklum, karena kami baru datang dari pembacaan puisi, cerpen, dan musikalisasi puisi Malam Merah Putih di Taman Ismail Marzuki.

Di beberapa sudut bundaran tersebut, terlihat aktivitas-aktivitas yang tidak ingin melewati suasana malam hari. Sebagian mereka memotret dua patung di ujung tiang, yang dikelilingi kolam air tepat di tengah-tengah bundaran. Sebagian lagi memilih 'beristirahat' sambil tiduran di pinggir kolam itu. Aneka aktifitas itu semakin menambah gemerlapnya tempat yang, dirindukan banyak orang itu.

Bundaran HI, Ahad, 8/8/'10
Pukul 01.31 WIB

Kemerdekaan Verbal?

2010-09-10T08:19:00.001-07:00

Sejak 17 Agustus kemarin, negeri ini genap berusia 65 tahun, sebuah usia yang sudah begitu tua. Bahkan, lebih tua dari rata-rata umat pasca-Muhammad yang rata-rata berada dalam kisaran 63 tahun.

Tentu usia yang sudah tak muda lagi itu begitu membanggakan bagi kita, karena kita masih mampu mempertahankan kemerdekaan hingga hari ini. Namun, di sisi lain, kita perlu bersedih hati, sebab dari usia yang begitu panjang itu masih begitu banyak masalah-masalah negeri ini yang tak terselesaikan. Bahkan, bisa dikatakan, kian hari kian bertambah.

Lantas, apakah kemerdekaan yang ada selama ini hanyalah kemerdekaan verbal yang tak menyentuh ke relung-relung substansi persoalan negeri ini? Menjawab pertanyaan itu, tentu banyak indikator yang mesti dijadikan tolak ukur. Jika indikatornya adalah tegaknya keadilan, kebenaran, dan kejujuran, mungkin lebih tepat jika kita menyebut bahwa kemerdekaan masih terlalu jauh dari jiwa negeri ini.

Pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang terus digalakkan hingga merubah pemandangan Indonesia menjadi lebih molek, memang memiliki nilai estetik tersendiri. Tetapi keindahan itu tidak mampu menutup kebohongan dan ketidak-adilan yang terus mendera negeri ini. Betapa banyak, orang-orang yang sering menjadi korban ketidak-adilan? Betapa banyak pula kebohongan-kebohongan yang telah mencoreng wajah hukum di negeri ini?

Saat skandal korupsi menjadi sesuatu yang tidak lagi asing bin ajaib di semua segmen kehidupan, saat masyarakat dianggap menjadi korban kebijakan yang tidak sosialis dalam konteks ledakan tabung gas, dan di saat penguasa dan politisi hanya mementingkan 'perut'-nya dan kelompoknya saja. Sementara jauh dari pikiran dan pandangan mereka rakyat miskin sedang menjerit, menangisi naiknya harga bahan pokok yang kian mencekik leher mereka. Inikah kemerdekaan?

Dulu para founding father kita merebut kemerdekaan dengan melawan penjajahan kaum imperialis dan kolonialis. Mereka begitu tulus memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia, hingga pada 17 Agustus 1945, mereka betul-betul mendapatkan kemerdekaan. Namun setelah itu, hingga hari ini, tak ada lagi bentrokan fisik dengan penjajah untuk merebutnya. Hari ini, kita hanya bisa mengisi, mengemas, dan merasakan apakah kemerdekaan negeri ini betul-betul terwujud dalam makna yang sesungguhnya?

Kemerdekaan yang sebenarnya itu ada bukan dari seberapa banyak bendera-bendera merah putih dipasang di pinggir jalan, atau bukan dari seberapa teratur barisan dan pasukan pengibar bendera merah putih saat upacara memperingati Hari Ulang Tahun negeri ini. Jika masyarakatnya telah sejahtera, hukum telah ditegakkan secara benar dan adil, rakyat menjadi target utama pembangunan, dan ekonomi pasar sudah betul-betul memudahkan kehidupan masyarakatnya, maka itulah kemerdekaan yang sebenarnya.

Masyarakat, terutama orang miskin, tak perlu obralan janji pemimpin-pemimpinnya. Mereka juga tak butuh pidato-pidato presiden yang piawai dengan sistematika kebahasaannya, namun kosong realisasinya. Mereka juga tak berminat dengan gaya-gaya polisi, hakim, dan jaksa yang selalu memelintir hukum yang benar dengan nominal angka (Rp) yang mereka terima. Inilah wajah bopeng kemerdekaan kita, wajah kemerdekaan yang masih sangat verbal.

Dalam hal ini, kemerdekaan hanya menjadi retorika sejarah yang terus digulirkan, tapi tak memiliki identitas. Perayaannya pun yang setiap tahun digelar juga hanya menjadi ritualitas kosong yang tak punya substansi dalam mewujudkan negeri ini.

Gemar Seremonial

Jika kita perhatikan secara seksama, ada tradisi di negeri ini yang sudah mengkarakter dalam otak dan jiwa masyarakatnya. Ia menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan borjuis (rakyat), hingga kaum proletar, bahkan sekelas presiden pun juga hanyut dalam tradisi ini. Inilah tradisi kegemaran terhadap seremonial.

Sepintas tradisi ini terlihat tidak jelek, bahkan, terkadang, menimbulkan semangat baru, tetapi kenyataan yang cenderung terjadi adalah meaningless. Begitu banyak seremonial digelar besar-besaran, bahkan hingga menghabiskan miliaran rupiah, tetapi nyaris tak ada makna di balik seremonial itu. Dengan kata lain, selesai sebuah seremonial diadakan, selesai pula makna di baliknya dan hilanglah essensinya.

Untuk sekadar mengingat, betapa banyak kegiatan kepresidenan digelar, tapi nyaris tak ada perubahan berarti terhadap negeri ini. Betapa sering konferensi pers dan pidato kepresidenan dilakoni, tapi hasilnya nihil. Begitupun di tingkatan wilayah dan daerah dengan intensitas kegiatan gubernur dan bupati/wali kota yang hanya mengandalkan seremonial semata.

Tradisi ini, menurut penulis, perlu dirubah dan diganti dengan yang lebih bermakna. Untuk apa menggagas ataupun mengadakan sesuatu yang melangit jika orang-orang dibumi tak dapat menggapainya. Dengan kata lain, seremonial dan pidato-pidato yang hanya ditangkap dengan telinga tapi setelah itu hilang akan lebih baik jika langsung bisa menembus rasa orang-orang tidak mampu, dengan kegiatan yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Wallahu a'lamu bi as-shawab

Rotasi Waktu

2010-08-01T12:53:00.000-07:00

Bila waktunya tiba…
Kan datang jawaban-jawaban dari segenap tanya,
Kan tampak pelita-pelita nan mengungkap misteri kegelapan.
Tapi, itu bukanlah akhir,
Sekali lagi, bukanlah akhir…

Waktu baru telah menunggu
Beriring kisah dengan seberkas tanya baru
Tidak usah kalut,
Jawaban baru pun berdiri tegap di balik tanya itu,
Tinggal tafsir-tafsirmu yang jadi penentu,
Tetapi, itu pun bukanlah akhir…

Lembaran-lembaran baru kan senantiasa berkelindan
Mengiringi rotasi gerak sang waktu
Demi kehidupan yang kaya arti…

Begitulah, kisah waktu mengalir
Hingga pada saatnya nanti,
tak ada lagi yang namanya ‘waktu’.

Saharjo Lontar, South Jakarta, 23/11 ‘09
Pukul 03.51 WIB

Hari Terakhir di Bulan Pertama

2010-07-22T03:58:00.002-07:00

Oleh Moh Ilyas

Barangkali jika sekedar membaca judul tulisan ini, tak akan terbesit arah pikiran yang menggambarkan perjalanan sebuah hari yang tak terhenti oleh kerumunan waktu dalam proses awal liputanku. Judul ini sengaja aku buat dengan sebuah alasan, hari ini adalah hari terakhir di bulan pertama pergumulan diriku dalam dunia pers di kota Depok.

Masih cukup lekat tanggal dan pengalaman meliput pada bulan ini. Senin (11/1) aku menginjakkan kaki perdana dalam liputan di Kota Depok, tapi saat itu belum untuk dimuat. Meski begitu, aku belajar mengenali diri dan lingkungan di sana. Aku mengikuti kawan-kawan jurnalis di sana, seperti Jurnal Nasional, Seputar Indonesia, okezone.com, Duta Masyarakat, Indo Pos dan Pelita. Mereka cukup ramah bertegur sapa denganku, yang notabene sebagai orang baru bagi mereka.

Seminggu ku jalani dengan gumpalan asa di benakku. Namun, ketika ku intip tulisanku tak pernah ada di Harian Republika ataupun di Republika Online (rol) membuat ghirahku “sedikit turun tangga”. Memang, waktu itu sebenarnya bukan untuk diterbitkan, tapi hanya untuk belajar menyesuaikan diri dan membaca “dunia Depok”.
Baru pada Senin (18/1), dua tulisanku resmi dimuat di Harian Republika, halaman 16. Itu pun, salah satunya langsung jadi headline dengan judul ”Samling Lebih Hemat Waktu.” Sungguh suatu kebahagiaan yang tak bisa ku tahan.

***

Udah dulu, ne ada anak Pamekasan mau ke tempatku, dah ada di depan RS. Budhi Jaya, Saharjo. Ne sakedar cerita ya, tapi riil-loh...

Saharjo Lontar, 31/1/2010
Pukul, 20.39 WIB

Sejenak Share dengan Wartawan Baru

2010-07-22T03:58:00.001-07:00

Senin (4/1/2010) adalah awal petualangku di dunia pers. Dunia, yang sebenarnya tidak begitu asing sewaktu aku masih melenggang di daerah asalku. tapi, tidak demikian halnya dengan ngeliput di Jakarta.
Sengatan panasnya mentari, tingginya tingkat polusi, dan macetnya jalan-jalan utama perkotaan menutup ’aura’ keindahan yang menyelimuti kota Jakarta. “Tak tampak keindahan itu,” pikirku seolah menafikan keindahan yang menghiasi gedung-gedung di sepanjang Jalan Thamrin dan Sudirman, dalam perjalanan pulang menuju Bendungan Hilir melewati Pasar Tanah Abang.
Tapi, apa boleh buat, dunia pers telah sengaja ku genggam. Napak tilaspun tak mungkin lagi kuhindari. Bagaimanapun, pengalaman ini kurasakan beriringan dengan dentingan suara pekat nurani untuk terus menggayuh cita, mendapatkan informasi fakta yang mendalam, dan mengungkap keresahan-keresahan sosial melalui pintu ’tulisan’ seorang wartawan.
Sekali aku berlayar dalam perahu cita-cita, sejuta kenangan indah dengan mutiara-mutiara yang tersurat di kedalaman lautan asa dapat ku raih. Sekali aku bertamasya ke arah terbenamnya mentari, tidak hanya seberkas cahaya yang ku dapat, tapi jutaan sinar bersama kemilaunya cahaya kesuksesan yang akan mengisi sisa-sisa hidupku.
Aku sadar, jembatan itu cukup panjang. Tetapi, aku juga memahami bahwa titian kaki kesungguhan serta ghirah akan mempercepat karir perjalanan hidup ini.
Pengalaman pertama sebagai wartawan Harian Umum Republika ini mulanya memang membuatku kaget, sebab aku langsung ditugaskan di kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bertugas di tempat itu, tak ada lagi yang kupikirkan, selain perasaan takut dan ngeri dengan bulu roma yang merinding. ”Ya, bagaimana tidak? Jika aku diperlihatkan dengan mayat-mayat yang sudah ditutupi kain di kamar pendingin.”
Tapi, beruntunglah... Hari pertama ini tak sampai menjeratku dalam ketakutan itu, sebab, tidak ada jenazah baru pada hari itu. Meski akhirnya aku memberitakan Gus Dur sebagai jenazah terakhir di RSCM hingga saat itu, aku sempatkan juga meliput aksi anak-anak Sulawesi Selatan di bundaran Hotel Indonesia (HI) tentang kemelut Century yang tak kunjung usai.
Ini saja, catatan share awal napak tilas perjalananku dalam dunia pers di ibu kota. Sekuntum hikmah dan kesuksesan semoga selalu menjadi partner lembaran hidupku.
Semoga...!

Bakornas Lapmi, Saharjo, 10/1/’10
Pukul, 01.41 WIB

Semu

2010-07-22T03:56:00.000-07:00

Dunia bukan apa-apa,
Tatkala kearifan alam telah menjauh pergi,
atau kehidupan telah tercemari dengan kekosongan,
tak ada lagi arti-arti yang masih dimengerti,
semuanya semu.
Dia benar.
Bila hidup hanyalah ilusi dan permainan,
tak lebih...

Saharjo, 10/1/’10
Pukul, 00.50 WIB

Mengenang Cak Nur

2010-07-22T03:55:00.000-07:00

Ku kenal namamu lewat pintu-pintumu,
yang takkan pernah usang di tangan generasimu,
pintu dialektikmu tentang hidup dan kehidupan,
tentang islam yang indonesiawi,
ataupun tentang islam yang modern.

Engkau telah lama berjalan
mengitari altar-altar peradaban,
kota maupun desa,
dan kau telah menanam benih kehidupan,
benih kejernihan dalam berakidah,
untuk kau wariskan pada anak-anak bangsa ini,

biarkan mereka membaca tentangmu...
tentang jerih keringat pemikiranmu,
ataupun tentang mutiara-mutiara yang tertanam
dalam lautan keikhlasanmu,
nan terpaut di sudut-sudut halaman lembar pikiranmu.

di luar,
ribuan orang menengadahkan wajah-wajah mereka,
mengharap turunnya kearifan,
pun dahaga akan air pikiranmu yang menyejukkan...
tak ada hati yang tersakiti,
tak ada jiwa yang ternodai,
dan,
tak ada akidah tercemari,
melainkan hanya bagi mereka yang tiada mengerti,
tentangmu...

bakornas lapmi, 01-01-2010
pukul, 20.18 wib.

Dari Keseriusan, Muncul Keseriusan

2010-07-22T03:54:00.000-07:00

Sebuah Catatan Santai

Meski Banyak Anggota Yang Absen, Rapat Konsolidasi Pengurus Bakornas Lapmi Masih Serius, Bahkan Hingga Terkesan Ada Suasana Diplomatis. Terlepas Dari Benar Atau Salah, Namun Keseriusan Itu Tampaknya Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Serius Pula.

Malam itu, Jum’at (17/12) Saharjo Lontar yang menjadi pusat peradaban Bakornas LAPMI memang terkesan berbeda dari malam biasanya. Walaupun tetap ramai seperti sebelum-sebelumnya, namun malam itu ramainya sekretariat yang sudah agak perlu direnovasi itu bukan dengan huru-hara, canda-tawa, atau diskusi ngalor-ngidul. Bersamaan dengan derasnya hujan, sebuah ”pesta” kecil-kecilan turut mewarnai ruang-ruang Lapmi pada saat itu. Tak ketinggalan, rapat konsolidasi internal Lapmi yang mengusung beberapa agenda, termasuk di antaranya pelatihan jurnalistik portal berita online turut membisingi daun-daun telinga person-person Lapmi yang masih setia.

Meski suasana kurang mendukung, karena tidak ada minuman khas ala Camp Steak, sebagaimana biasanya, pola berfikir substantif muncul saat itu, yaitu raibnya sifat ketergantungan pada suasana-suasana tertentu yang menyebabkan pecahnya konsentrasi dan kefokusan. ”di manapun tempatnya, yang penting serius, juga akan menghasilkan yang serius, sebaliknya, meski tempat wah, kalau nggak serius, pasti hasilnya nggak serius pula” pikirku sewaktu melihat keseriusan.

Pikiran ”nakal” ini bukanlah sesuatu yang menggambarkan tentang aktifitas rapat Lapmi sebelumnya, tetapi ia ingin dihadirkan dalam semua segmen, momentum, ruang dan waktu tanpa adanya batas-batas organisasi, ataupun lainnya.

Bakornas Lapmi, 22/12/’09
Pukul 23.27 WIB

Jum’at

2010-07-22T03:52:00.002-07:00

Jum’at...
Engkau memang hanya nama sebuah hari,
nan diagungkan sebagian umat,
malammu perayaan-perayaan mengitarimu,
siangmu ibadah-ibadah bertaburan secara massif,
sebagian mereka berkata,
”inilah hari paling utama...”

Jum’at...
Itu hanyalah cerita kecil dari umat di alam ini...
Yang tak lebih dari sekedar huru-hara
Engkau memang tak seindah hari minggu,
yang mampu membatasi ruang aktifitas sebagian umat,
demi mengangunginya,
malamnyapun menjadi ikon malam keindahan,
atau hari Sabtu, yang menjadi ikon umat yahudi,
tapi, adakah karena itu semuanya perlu berubah?

Tidak...
Tidak ada yang perlu berubah,
Itu hanyalah jenaka dari retorika
Tentang paradigma yang tak substantif,
Tentang perbedaan yang tak perlu dibesar-besarkan…
Dan tentang kisah-kisah sosial yang tak penting disebar...

Jum’at...
Bagimu harimu,
Yang tak hanya sebagai ikon perkumpulan...
Atau ritual mingguan,
Nan sepi dari nilai dan pelita umat,
tapi,
engkau yang sebenarnya...
adalah piranti penyatuan,
pergumulan perasaan diri,
atau perwujudan sikap egaliter dan persamaan,
yang tak ternodai dengan dosa-dosa sosial,
setelah berhiruk-pikuk hanya karena namamu...
engkau yang sebenarnya...
adalah tahta, tempat semua umat memenjarakan individualismenya,
demi sosialnya...

Friday, 18 Des’09
Pukul, 12.09 WIB

Semoga Dia Baik-Baik Saja…

2010-07-22T03:50:00.000-07:00

Tak ku sangka…
Pagi itu menjadi pagi yang kelam dalam separuh hidupku...
Aroma cerita dengan bumbu-bumbu tawa,
ataupun canda yang bertalun dalam syair-syair diskusi ria,
yang hampir tiap pagi berderai di antara kita...
berakhir sudah...

Rasanya...
Tiada berarti lagi semua kisah tentang keceriaan kita,
Salam dan sapamu yang khas,
Atau maafmu yang terlalu sering kau tumpahkan
Memang masih lekat, membisiki aliran darah jiwaku,
Semuanya mendekap terlanjur erat dalam batinku...
Hingga rasanya, takkan ada batas apapun yang sanggup menghalangi

Tapi, bagaimana lagi...
Kepercayaan itu telah terlanjur menjauh
angin kebahagiaanpun telah lekang,
dan hatipun sudah sungkan bersatu kembali...
biarlah...
pupus sudah asa yang sempat ku asah,
namun, walau tak ada takdir lain selain menerima kenyataan pahit ini...
aku masih ingin mendo’akannya,
semoga dia baik-baik saja

Bakornas Lapmi, 17 Des ’09
Pukul, 01.35 WIB.

SAMPAH MUTIARA HIDUP

2010-07-22T03:46:00.000-07:00

“Hal yang paling menjenuhkan adalah menunggu dalam ketidakpastian”
Kemampuan yang dimiliki manusia hanyalah ikhtiar, bukan menentukan hasil ikhtiar itu sendiri
Kesempurnaan manusia salah satunya ditandai dengan keberanian melawan ketidakmungkinan dan merubahnya menjadi kemungkinan-kemungkinan.
Belajarlah pada gerakan angin. Ia mampu menembus setiap ruang, walaupun terhalang dinding besi sekalipun
Ketahuilah, saat otak manusia betul-betul diperas, saat itu pulalah sebenarnya sumber-sumber solusi mulai mendekap
Kumpulan kaidah-kaidah kehidupan
untuk mengelupas kulit sang makna
17 Desember 2009
01.02 WIB

Tindakan Asusila tak Bisa Dibalas Dengan Maaf?

2010-07-21T13:27:00.000-07:00

Oleh:Moh. Ilyas

Baru-baru ini permintaan maaf cukup ramai mewarnai pemberitaan media massa, baik media cetak maupun elektronik. Ungkapan maaf paling populer adalah saat Luna Maya dan Cut Tari minta maaf. Popularitas maaf mereka tak lepas dari semakin populernya mereka pasca-beredarnya video panas mereka dengan artis tampan, Nazriel Ilham alias Ariel.

Namun permintaan maaf mereka masih sangat debatable. Sebab, mengubah paradigma dan dampak negatif video mereka bagi masyarakat Indonesia tak semudah membalikkan telapak tangan. Masyarakat, terutama kaum muda dan remaja sudah terlalu jauh melampaui apa yang dibayangkan pascaberedarnya video mesum mereka. Saat ini, mereka tidak hanya menonton, tetapi sudah jauh melangkah dan bahkan mencoba meniru adegan yang mereka praktekkan

Dari sinilah persoalan maaf artis papan atas menjadi seperti kurang berarti karena dampak yang diciptakan telah begitu mencederai adat ketimuran (east culture). Kaum remaja tampak tak terlalu hirau dengan maaf itu, pikiran mereka seperti sudah terkungkung dengan praktek-praktek layaknya suami-istri di saat mereka di usia dini.

Filosofi Maaf

Minta maaf tidak dapat dipahami hanya dengan rangkaian kata secara lisan ataupun secara tulisan. Ia juga tak cukup diterjemahkan dengan wujud linangan air mata. Sebab, sesuatu yang jasadiyah dapat saja dipermainkan dan masih membuka ruang kemungkinan adanya rekayasa dan ketidakjujuran diri.

Sebagai sebuah terma tunggal, kata maaf tetap mengandung makna yang utuh. Ia tidak dapat berdiri sendiri karena secara essensial ia melingkupi segenap kepribadian manusia, baik secara fisik maupun secara mental. Artinya, maaf seseorang akan menjadi bermakna, jika disertai dengan ketulusan hati dan keinginan besar untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Pemahaman tersebut sengaja penulis analogkan dengan makna taubat dalam Islam. Alasannya, keduanya sama-sama diungkapkan dengan wujud rasa sesal atas sebuah perbuatan. Sehingga apabila ungkapan seseorang hanya dalam lisan saja atau tidak tulus untuk betul-betul berhenti dari kesalahan, maka dengan sendirinya maaf mereka menjadi gugur. Inilah kontekstualisasi makna taubat dalam firman Tuhan, 'Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang baik'.

Maaf Sosial

Seperti diberitakan berbagai media, tiga artis yang lagi ‘ngetren’ mengguncang Indonesia lewat adegan video porno. Kedua dari mereka, yakni Cut Tari dan Luna Maya telah mengucapkan kalimat maaf kepada masyarakat Indonesia melalui konferensi pers. Pertanyaannya sekarang, cukupkah maaf itu menutup imbas video mereka terhadap masyarakat?

Dalam kajian sosiologis, maaf mereka menjadi perlu diperbincangkan karena menyangkut pribadi mereka dengan sosialnya. Barangkali – pengandaian penulis – masyarakat kita tidak sulit memberikan maaf. Hanya saja, mereka akan berpikir, 'maaf sah-sah saja, tapi apakah dampak yang sudah terlalu menyebar bisa ditarik kembali?'
Dengan kata lain, maaf sosial memerlukan kesamaan dan persamaan dengan realitas yang ada. Ketika realitas sosial yang ada itu masih menandai adanya beban-beban sosial sebagai dampak dari tindakan seseorang, maka orang tersebut tidak mudah mendapatkan maaf sosial. Demikian itu menjadi semacam pameo lazim dalam alam kosmos ini.

Hal tersebut jauh berbeda dengan maaf vertikal, yakni permintaan maaf seorang manusia terhadap Tuhannya. Dalam konteks vertikal, permintaan maaf lebih mudah. Sebab, Tuhan, dengan segenap kemurahan hati-Nya akan mengampuni kesalahan-kesalahan hamba-Nya. Bagi Dia, kesalahan yang tidak akan diampuni hanya jika seorang hamba menyekutukan eksistensi-Nya Yang Maha Tunggal (syirik).

Meski demikian, minta maaf tetap jauh lebih baik daripada tidak minta maaf. Ia mewujud sebagai refleksi kerendahan hati seseorang. Karenanya, ia menuntun seseorang pada kekuatan, bukan kelemahan.John McCloy, seorang anggota Angkatan Laut Amerika yang telah dua kali menerima medali kehormatan, mengatakan, "Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri".

Kendati demikian, McCloy tampak tetap ingin menekankan pada aspek substansi. Artinya, maaf yang ia maksud adalah maaf yang mengedepankan inti terdalam serta nilai-nilai, bukan hanya sekedar lontaran kata yang mudah dilupakan dan orang tersebut segera kembali melakukan apa yang dimintakan maaf pada orang lain. Jika begitu, maka maafnya akan segera hilang tanpa arti.

Tentu saja masyarakat Indonesia tidak menginginkan kata maaf yang dilontarkan Cut Tari dan Luna Maya ke dalam jenis maaf yang tidak berarti itu. Masyarakat kita bisa dikatakan sangat elegan terhadap sebuah fenomena-fenomena fatal sekalipun. Meskipun awalnya melontarkan hujatan-hujatan, tapi lambat laun hujatan tersebut akan mengendor, hingga pada akhirnya akan menghilang. Inilah seberkas tradisi positif masyarakat kita yang masih tersisa.

Ketika Krisis Kebenaran Merasuki Penegakan Hukum...

2010-02-14T10:04:00.000-08:00

Oleh Moh. Ilyas

Kamis (11/2) kemarin menjadi hari yang sangat dinanti-nantikan oleh publik, terutama pemerhati hukum di Indonesia. Pasalnya, hari itu merupakan sidang penentuan terhadap Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, apakah ia betul-betul penyebab di balik terbunuhnya direktur PT Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen atau tidak?

Wal hasil dalam sidang tersebut diputuskan bahwa Antasari dianggap terbukti berada di balik kematian Nasruddin. Akibatnya, dia pun divonis dengan hukuman penjara 18 tahun. Tapi apa kata publik menyikapi putusan tersebut? Tentu dalam hal ini suara publik pun terpecah. Di satu sisi ada yang kagum kepada Antasari dengan menganggapnya telah berjasa memberantas jemaah korupsi di Indonesia, ketika ia sedang berada di pucuk pimpinan KPK. Bagi mereka vonis itu terasa memberatkan. Apalagi di tengah hiruk pikuk politik yang disinyalir tudingan terhadapnya pun bermuatan politis, yakni upaya pelemahan eksistensi KPK, sebagaimana terbukti terhadap dua orang rekannya, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Namun di sisi lain, suara berlainan arah pun berdatangan. Mereka sepakat dengan hukuman itu. Bahkan mereka juga menganggap vonis 18 tahun itu terlalu rendah, mengingat kesalahannya adalah membunuh. Tidak sedikit dari mereka pun yang menuntunya dengan hukuman mati. Sebagian dari mereka adalah keluarga Nasruddin. Sebagian lainnya adalah orang-orang yang ”membenci” Antasari, lantaran mereka pernah terjerat hukum KPK. Sebagian dari mereka adalah politisi, pengusaha, birokrat hingga para mafioso hukum.

Sinyal Krisis Kebenaran

Metro TV, salah satu stasiun televisi swasta kita, pada Sabtu (13/2) malam menayangkan wawancara eksklusif dengan Antasari. Dalam wawancara itu, Antasari menjamin seribu persen, dirinya tidak bersalah. Bahkan ia sangat yakin, di balik tuduhan pembunuhan kepada dirinya ada skenario. Ia pun mengatakan, seandainya dirinya tidak menjadi ketua KPK, ia tak akan mengalami nasib seperti itu. Sebab, kata Antasari, sejak dia menjerat banyak koruptor, banyak pula orang yang mulai tidak suka terhadap dirinya. Benarkah pengakuan ini?

Terlepas dari benar tidaknya, namun beberapa kasus salah tangkap dan salah penanganan hukum telah berkali-kali mencoreng wajah penegakan hukum di negeri ini. Kick Andy, program spesial ala Metro TV pada Jumat (12/2) mencoba menguak krisis kebenaran dalam mengungkap fakta hukum. Dalam tayangan tersebut dihadirkan orang-orang yang pernah menjadi korban keganasan hukum yang dilanda krisis kebenaran. Beberapa dari mereka adalah Asun, Fuyangli dan Aliong. Ketiganya adalah warga Singkawang, Kalimantan yang divonis 10 tahun karena tuduhan pembunuhan. Namun, mereka pun akhirnya dinyatakan bebas setelah kuasa hukum mereka memperjuangkan keberadaan mereka sebagai orang yang tidak bersalah. Pada diri mereka tidak ditemukan bukti sedikit pun bahwa mereka telah melakukan pembunuhan. Mereka mendekam di penjara selama 17 bulan.

Begitu pun yang terjadi pada Imam Chambali dan Maman yang dituduh membunuh mayat yang diduga bernama Asrorul di Jombang, Jawa Timur. Mereka pun dibebaskan setelah naik banding dan diketahui secara mendalam bahwa nama mayat yang dianggap Asrorul itu bernama Fauzin Suyanto. Sedangkan nama pembunuhnya adalah Rudi Hartono.

Anehnya kasus ini terungkap bukan karena ikhtiar polisi atau pun jaksa yang meminjam bahasa Abdul Hakim Garuda Nusantara – para penegak hukum tidak mau menggali kebenaran, tapi hanya ingin mendapatkan kebenaran sesingkat mungkin dengan cara menyiksa orang yang dituduh dengan cara ditendang dan dipukul hanya agar mengakui. Walaupun mereka tidak melakukannya. Begitupun dengan kasus ”cicak versus buaya” yang menyedot perhatian publik begitu dahsyatnya. Dalam kasus tersebut, Bibit-Chandra, dua orang pimpinan KPK yang diobok-obok polisi dengan tuduhan yang gonta-ganti dan tidak jelas. Dampaknya, publik ”turun tangan” menghakimi polisi, baik melalui demonstrasi ataupun gebrakan "hakim online”. Sebuah fenomena krisis kebanaran yang merasuki penegakan hukum kita.

Krisis kebenaran dalam fakta-fakta tersebut merupakan sinyal tidak lagi ditemukannya sebuah terobosan secara serius mencari kebenaran. Dalam konteks itu status kebenaran bisa diganti-ganti. Dari putih menjadi kelabu, dari terang menjadi buram dan seterusnya. Kebenaran seperti bola di lapangan hijau yang bisa ditendang kesana-kemari sesuai dengan kehendak pemain-pemain di lapangan. Bukankah ini model mencari kebenaran di negeri ini? Barangkali kata bijak, ”Kebenaran bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk mereka yang mencarinya," yang diucapkan Ayn Rand (1905-1982), penulis kelahiran Rusia telah menjadi kenyataan. Di mana orang yang tahu kebenaran ingin menutup rapat-rapat, sementara orang yang betul-betul ingin tahu kebenaran harus bersusah-susah dahulu. Jika begitu, apakah ini juga bisa diterjemahkan dalam mencari kebenaran fakta proses penegakan hukum kita?

Pihak Ketiga

Jika apa yang diprediksi Antasari Azhar, yakni ada pihak ketiga dalam kasus yang menimpa dirinya itu benar, semua orang tentu akan sama-sama bertanya, siapakah gerangan pihak ketiga itu? Pertanyaan-pertanyaan itu pun akan melahirkan spekulasi-spekulasi jawaban tentang siapa dan siapa pihak ketiga itu.

Namun, perlu kita akui, fenomena Antasari merupakan fenomena yang sangat dekat disambungkan dengan kekuasaan. Sebab, apa yang sempat ditorehkannya saat memimpin KPK dengan menjegal para koruptor, yang kebanyakan adalah penguasa, telah membuat para penguasa-penguasa itu sakit hati. Akibatnya, orang-orang yang sakit hati bergegap gempita mengatur strategi bagaimana mengakhiri aktifitas Antasari dan bagaimana melemahkan kerja-kerja profesional KPK sebagai lembaga yang mereka takuti.

Ini pun sebenarnya masih dalam wilayah ”penjajakan spekulatif” penulis. Meski demikian, bukan hal mustahil spekulasi itu akan menemukan kesepahaman dengan fakta nantinya. Sebab, penguasa-penguasa korup itu bisa menerapkan gaya politik Machiavelli yang menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingannya. Selain itu, bukankah Lord Acton telah tegas mengatakan, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely?

* Penulis adalah Peneliti Bidang Hukum di Centre of Social and Humanism Studies (CSHS), Jakarta.

MENYOAL KEMBALI NEGARA HUKUM KITA

2010-02-13T02:31:00.000-08:00

Oleh: Moh. Ilyas

Di tengah polemik-polemik bangsa yang disinyalir bermuatan kriminalisasi hukum yang belakangan gencar diduga dilakukan polisi dan kejaksaan agung terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermunculan kembali kata-kata, ”ini negara hukum, jadi yang harus dipakai adalah logika hukum.”
Mendengar kata-kata, negara hukum, sejenak kita terhenyak mempertanyakan, benarkah negara ini negara hukum? Tentu saja pertanyaan ini bukan bermuara pada ketidaktahuan, tetapi ini murni bermuara pada rasa was-was kita ketika menilik peristiwa-peristiwa pemerkosaan hukum yang tidak hanya dilakukan oleh rakyat yang tidak mengerti hukum, melainkan oleh orang yang paling mengerti hukum itu sendiri.
Tragedi ”Cicak” versus ”Buaya” yang memuncak dengan dugaan kuat rekayasa Polisi terhadap KPK beberapa hari terakhir dapat menjadi semacam antitesis eksistensi negara hukum. Apalagi seperti yang terkuak dalam rekaman di Mahkamah Konstitusi (MK), pelaku-pelaku yang terlibat kasus suap dan rekayasa hukum itu sendiri kebanyakan dari aparat Polisi dan kejaksaan, suatu institusi yang seharusnya memberikan teladan kepada publik bagaimana taat hukum, bukan justru berfikir bagaimana merusak hukum. Oleh karenanya, dalam konteks ini jargon negara hukum sangat di luar akal sehat.
Variasi modus penyelewengan hukum yang menimpa institusi penegak hukum juga makin banyak bentuknya dan makin kompleks. Ironisnya, perilaku-perilaku culas ini sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan berantai dan berulang, bukan sekadar varian-varian tindakan kasuistik.
Menurut Stephen Schafer (1974), berbagai praktik negatif di ranah penegakan hukum ini pada dasarnya merupakan law crime (tindak kriminal di bidang hukum). Di mana, dalam batas-batas tertentu, praktik ini sudah menjadi perilaku yang berpola mafia. Sebab, di dalamnya ada unsur kejahatan yang terorganisir dan terstruktur dalam kebijakan pengelolaan negara. Kejahatan ini telah menyentuh pihak-pihak yang bercokol dalam lingkar kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan pihak-pihak lainnya. Padahal, selain suara rakyat ataupun lembaga swadaya masyarakat (non governant), suara pemegang kekuasaan mestinya ada di garda terdepan.
Paul Tillich, Filsuf Amerika kelahiran Jerman, pernah menyatakan, jika tidak ada kekuasaan untuk membuat dan mengakkan hukum, negara juga tidak ada. Pernyataan ini patut direnungkan, mengingat peran penguasa, terkadang terlalu tumpul untuk diharapkan. Dalam kasus KPK – Polri misalnya, kebijakan presiden Yudhoyono dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) baru dilakukan setelah ada desakan rakyat baik di dunia nyata, maupun di dunia maya. Oleh karenanya, tak ayal, jika kebijakan Yudhoyono tersebut dinilai terlambat oleh beberapa kalangan.
Belum lagi suara legislatif, yakni Komisi III DPR RI. Wakil rakyat yang menangani bidang hukum tersebut dalam menyikapi kasus KPK – Polri justru terkesan sangat politis. Mereka seolah bersuara bukan atas dasar kepentingan rakyat, tetapi kepentingan penguasa, mengingat ketua komisi III berasal dari partai Demokrat, sebuah partai yang menjadi pimpinan di eksekutif dan legislatif. Jika penguasa sudah tidak berpihak pada rakyat, lantas rakyat akan mengadu pada siapa?

Mengembalikan Kepercayaan
Jalan efektif penegakan hukum adalah institusi penegak hukum harus menyembuhkan kekecewaan rakyat dan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada penegakan hukum kita. Sebab, obyek hukum itu adalah semua rakyat Indonesia. Jika rakyatnya sudah tidak percaya, bisa jadi semuanya berlomba-lomba melanggar hukum. Kondisi seperti ini tentu jauh lebih mempersulit lagi penegakan hukum.
Terutama ketika masyarakat menyaksikan begitu mudahnya hukum diatur dari belakang dan diperdagangkan. Perdagangan hukum, yang berarti hukum mudah dijual-belikan dapat menciderai kewibaan hukum, kedaulatan hukum dan supremasi hukum itu sendiri. Jika begitu, kapan terselenggaranya due process of law?
Ditambah lagi masyarakat juga menyaksikan perseteruan di antara sesama penegak hukum yang mendapat mandat dan biaya dari rakyat untuk memberantas korupsi. Sesama penegak hukum seyogyaanya bekerja sama untuk mengusut korupsi yang merugikan uang rakyat, bukan menayangkan aksi korupsi sendiri. Penegak hukum berwenang mestinya bisa menjadi juru damai dengan menerapkan hukum seadil-adilnya, bukannya bertikai sendiri dan memberikan kesan salah satu pihak telah dibeli oleh pelaku korupsi. Pertarungan sesungguhnya bukan pertarungan antar institusi yang notabene keduanya sama-sama mendapatkan mandat dari konstitusi. Tetapi pertarungan melawan tindak kriminalitas.
Oleh karena itu, sangat penting bagi penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum kita. Dan ini dapat dilakukan jika pihak penegak hukum memulai ”mencuci” internalnya terlebih dahulu.
Sebagai pamungkas tulisan ini, kiranya pesan Socrates, seorang filsuf Eudaimonia dan guru kebajikan, akan pentingnya penegakan hukum penting direnungkan. Ia mengatakan, celakalah negeri yang penghuninya tidak respek pada hukum. Sebab, hukum, kata Socrates, adalah landasan hidup bersama yang paling utama jika kita ingin meraih/menikmati keadilan, kedamaian, kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan.
Sebagaimana diketahui, hingga akhir hayatnya Socrates adalah orang yang sangat mencintai penegakan hukum. Bahkan, kematian Socrates, bukan karena skandal hukum, tetapi justru karena menghormati hukum. Kata Socrates, pantang baginya untuk melecehkan hukum di negerinya; karena tahu hukum, maka ”wajib baginya menjalankan dan menghormatinya”; hanya orang lalim yang tidak mewujudkan apa yang ia tahu dalam perbuatan; hidup terhormat lebih utama dari materi.
Kata-kata negara hukum yang sering disebut-sebut, tidak lebih berarti daripada penegakan hukum secara langsung. Sebab, tegaknya hukum inilah sebenarnya essensi dari negara hukum.

HAJI DAN PERBAIKAN BANGSA

2010-02-13T02:29:00.001-08:00

Oleh: Moh. Ilyas

Di tengah krisis moral yang melanda, bangsa ini masih perlu bersyukur karena memiliki masyarakat yang tidak hanya berjiwa sosial, tetapi juga sangat religius. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah jemaah haji kita yang selalu meningkat dalam setiap tahunnya. Tentu situasi ini memberikan harapan besar bagi masyarakat kita untuk perbaikan Indonesia di masa yang akan datang.
Harapan perbaikan itu ada karena yang melakukannya tidak lagi terbatas pada orang-orang tertentu saja, seperti pejabat negara. Tetapi sudah hampir merata di kalangan masyarakat luas. Walaupun mungkin, pejabat negara lebih memilih melalui ONH Plus.
Meski demikian, harapan tersebut tidak serta merta langsung jadi. Ia akan terjadi manakala praktek haji yang dilaksanakan mampu menembus sekat-sekat sosial negeri ini. Artinya, ibadah haji tidak hanya menjadi sekedar “prosesi pulang-pergi Mekah-Indonesia,“ atau hanya ibadah, meminjam bahasa George Antonio (1965) dalam Muslim Civilization, yang hanya disikapi secara formal ritualistik. Bagian terpenting dalam ibadah adalah pada sejauh mana manusia mampu membumikan pesan yang ada dalam tindakan haji ke dalam kehidupan sosial praksis. Dalam konteks ini yang dapat kita lihat adalah kesalehan sosial setelah melakukan ibadah tersebut.

Meluruskan Niat
Niat sejatinya perlu ditempatkan pada posisi yang paling utama dalam pelaksanaan haji, sebab, dari niat itulah nanti yang akan berpengaruh pada proses pelaksanaan haji nantinya. Jika sedari awal niatnya sudah salah, maka bukan tidak mungkin seluruh aktifitas haji yang dikerjakannya tidak akan mendapatkan apa-apa, melainkan hanya tinggal kenangan lelah saja. Hal ini sudah barang tentu tidak pernah diharapkan oleh orang yang melakukan ibadah haji. Karenanya, meluruskan niat merupakan hal utama yang niscaya.
Selain itu, Melakukan ibadah haji sejatinya merupakan perjalanan pulang menuju padepokan ruhani, yaitu rumah Allah (Arab: baitullah). Oleh karena ini perjalanan pulang, tentu harus membawa bekal. Orang yang bepergian jauh, seperti biasa oleh-olehnya selalu ditunggu oleh sanak-kerabatnya di rumah. Nah, jika orang melakukan ibadah haji, apa yang harus ia oleh-olehkan kepada Allah? Tiada lain, takwa dan keikhlasan hati.
Takwa dan ikhlas hati di sini memiliki pertautan yang cukup erat. Orang yang takwa (muttaqien) sudah barang tentu hatinya ikhlas untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga tujuan hajinya bukan semata travelling, bersenang-senang, apalagi hanya ingin dipuji tetangga dengan gelar H (haji) atau Hj (hajjah) saja. Di sinilah posisi niat akan terlihat. Perbedaan kualitas niat dan proses ibadah inipun yang nantinya juga berimplikasi pada nilai haji seseorang. Apakah nilai hajinya mabrur (baik/ diterima), atau mardud (ditolak). Dua kualitas ini terkadang bisa diketahui melalui indikator-indikator tertentu. Misalnya, jika amal, ibadah dan perbuatan seseorang lebih baik dari sebelum haji, dapat dikatakan kualitas hajinya mabrur. Dan kualitas inilah seharusnya yang menjadi target setiap orang yang melaksanakan haji agar mereka bisa meraih apa yang dijanjikan Allah, yakni surga. Sebagaimana sabda Nabi, ”al-hajj al-mabrur laisa lahu jazaun illa al-jannatu.” (tidak ada balasan untuk haji mabrur melainkan surga).

Pesan Simbolik
Lebih jauh lagi jika kita hendak mengkaji seputar haji secara mendetil, akan kita dapatkan ritual-ritual di dalamnya yang kaya dengan pesan-pesan simbolik. Seperti ihram, thawaf, wukuf dan lainnya. Pakaian ihram misalnya, merupakan pakaian yang sama sekali berbeda dengan pakaian sehari-hari kita yang, kadang, serba wah, kain putih yang sangat sederhana dan tidak ada jahitan. Pakaian yang menjadi simbol latihan mental agar senantiasa ingat seragam perpisahan dengan dunia, ingat akan maut yang pasti datang. Sehingga dengan begitu, kita selalu ingin berbuat yang terbaik untuk menuju kehidupan ukhrawi, sebuah ruang hidup yang sebenarnya kelak.
Selain itu, pakaian ihram menyiratkan bahwa tidak ada status sosial yang diunggulkan, semuanya sama. Yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaan dalam hati masing-masing. Semua hal keduniaan harus ditinggalkan sejenak. Yang ada hanya kata Aku dan Engkau.
Thawaf (berputar mengelilingi Ka'bah), Sa’i (berlari dari shofa dan marwah), Mabit (bermalam) di Mina dan Muzdalifah dan wukuf (berdiam diri) di padang Arafah. Jika kita renungkan rangkaian rukun dan sunnah haji tersebut memuat pesan instrospeksi serta pengakuan diri sebagai seorang hamba yang dha’if di hadapan Tuhannya. Rangkaian-rangkain tersebut secara historis mengingatkan kita pada perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah swt.
Upaya taqarrub sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim ini, hingga puncaknya adalah keberanian berkorban menyembelih putranya, nabi Ismail, juga berarti sebagai upaya menanggalkan egoisme kemanusiaannya demi Tuhannya serta wujud kerelaan dan keikhlasan melaksanakan apapun demi mencapai ridha-Nya. Nabi Ibrahim rela menanggalkan baju keduniaan dan harta benda. Dalam arti, ia mencoba menempatkan kepentingan untuk Tuhannya di atas segalanya. Inilah salah satu pesan simbolik ibadah haji yang sangat penting kita teladani.

Untuk Perbaikan Bangsa
Max Weber (1958) pernah mengatakan bahwa agamalah sebenarnya yang mempunyai andil dalam melahirkan perubahan sosial yang paling spektakuler dalam sejarah peradaban manusia.
Ini bukanlah semata-mata spekulasi Weber dalam melihat peran ritual-ritual keagamaan. Ia telah melihat bahwa dari ritual keagamaan itulah sebenarnya akan tercipta tindakan-tindakan yang penuh nilai. Di mana dari tindakan itulah kualitas kehidupan juga akan semakin tercipta. Begitupun dari ritual haji ini. Ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia dalam setiap tahunnya tidak hanya diharapkan dapat melaksanakan haji belaka. Tetapi lebih dari itu, implementasi dari ritual haji yang mereka lakukan bisa diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya, pesan-pesan ritual-ritual ibadah haji seperti kejujuran, kesucian hati, amanah, wujud kesamaan di hadapan Allah yang menyebabkan semuanya bisa berdiri sejajar serta perwujudan kesalehan sosial dapat juga dibumikan di negeri ini. Barangkali dengan cara itulah bangsa ini akan bisa diselamatkan dari krisis-krisis moral yang sedang mendera, tidak ada lagi nantinya orang yang kebal hukum, karena dapat mempermainkan penegak-penegak hukum, pun juga tidak ada lagi ketidak-adilan, di mana yang mencuri hingga triliunan rupiah bebas melenggang, semantara yang hanya mencuri senilai dua ribu saja dijerat dalam bui. Wallahua’lam bi ash-shawab.

DEMOKRASI PETAK UMPET

2009-11-14T05:00:00.000-08:00

Oleh: Moh. Ilyas

Minggu malam kemarin (05/7) ketika saya nonton Democrazy, sebuah program yang biasa saya sebut “guyonan-ilmiah” ala Metro TV, saya menyaksikan dua orang Narasumber (La Nyalla Mattalitti dan satu narasumber lain) sama-sama menggugat peran dan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap tidak profesional dalam melaksanakan Pemilu. Pasalnya, menurut mereka terlalu banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh KPU. “Bahkan masalah DPT (daftar pemilih tetap, pen) saja hingga H-3 ini masih banyak yang bermasalah”, ungkap La Nyalla. “Di Jawa Timur Kecurangan KPU terkait masalah DPT sejak Pilgub, Pileg hingga Pilpres kali ini terus meningkat. Bahkan sekitar 30 juta penggelembungan suara di Pilgub Jatim kemarin”, lanjut Ketua Pemuda Pancasila ini sembari menyodorkan bukti DPT salah satu kabupaten/ kota di Jawa Timur.
Wacana seputar ketidaksiapan dan ketidak profesionalan KPU tidak hanya dari La Nyalla saja, komentator satunya juga mengungkapkan hal yang sama dengan kasus-kasus serupa di daerah yang berbeda.
Setengah jam kemudian sekitar jam 22.30 Wib pada malam itu juga channel TV-One menyiarkan secara langsung jumpa pers dua pasangan Capres-Cawapres JK-Wiranto dan Mega-Prabowo di kantor pusat dakwah PP. Muhammadiyah, Menteng Jakarta yang dipimpin langsung oleh ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin setelah sebelumnya mengadakan pertemuan tertutup sekitar 30 menit di lantai dua kantor itu juga. Dalam jumpa pers itu Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa KPU harus mengevaluasi kembali tentang persiapan Pemilu, terutama berkaitan dengan DPT. Sehingga JK mengharap KPU bisa memperbaiki DPT dan menghapus suara-suara ganda yang di salah satu TPS tertentu mencapai 15 nama yang sama. Sementara Megapun menanggapi kinerja KPU sudah tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang pertama, yakni tahun 2004 yang dipandang betul-betul bersih, jujur dan adil.

Apakah Ini Demokrasi Petak Umpet ?
Berbagai tanggapan dari kedua tim sukses pasangan JK-Win dan Mega-Pro mensinyalir ada semacam “permainan belakang” dari KPU. Dugaan mereka semakin menguat ketika KPU menyebarkan contoh surat suara yang disosialisasikan di beberapa daerah yang telah ada contoh contreng di pasangan nomor urut 2. “Kenapa kok hanya nomor 2”? Tanya mereka mengingkari.
Persoalan-persoalan di atas membawa haru dan pilu tersendiri bagi anak-anak bangsa yang masih menginginkan kesucian dalam Pilpres kali ini. Praktek-praktek “ilegal” semacam ini yang dilakukan oleh calon tertentu sebagai ambisiusitas kekuasaan hanya mencoreng citra demokrasi kita. Bahkan, jika langkah “kotor” ini sukses mengantarkan kandidat tertentu, maka demokrasi kita bukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi lebih tepat jika dikatakan DARI BELAKANG, OLEH ORANG BELAKANG DAN UNTUK ORANG BELAKANG. Jika demikian, tidak lebih tepatkah jika demokrasi kita disebut demokrasi Petak Umpet. Di mana, ada salah satu aktor jadi pencari sementara aktor-aktor lainnya jadi yang dicari. Jika yang dicari ini pandai bersembunyi, ia tidak akan ditemukan, maka ia akan selamat, tetapi jika ia tidak pandai ia akan ditemukan, kemudian dia akan menjadi pencari sebagai konsekuensinya.
Jika inilah model demokrasi kita, maka kita (rakyat) tak lebih dari sekedar boneka yang jadi mainan “KPU” dan orang-orang yang menjalankan “kereta api permainan” mereka. Naudzubillah...

Kenapa Menjadi Wartawan?

2009-11-14T04:03:00.000-08:00

Oleh: Moh. Ilyas

“Menjadi wartawan adalah profesi yang penuh tantangan,” begitulah gambaran beberapa kawan yang pernah “makan garam” dunia kewartawanan. Perjuangannya dalam menguak kebenaran berdasarkan fakta adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Bahkan, tidak sedikit wartawan yang rela bertarung melawan maut hanya demi mendapatkan “sepercik” fakta demi mengungkap kebenaran.
Menemukan nama-nama harum sosok mereka tidaklah sulit. Sebut saja Syafruddin, wartawan harian Bernas, Yogyakarta. Udin – sapaan akrabnya – harus kehilangan nyawa hanya demi sepercik fakta kebenaran yang harus dia ungkap kepada publik. Tidak hanya di Indonesia. Di negara yang sering terjadi konflik, profesi wartawan kian menjadi profesi yang mengkhawatirkan. Seperti di Irak, Afganistan, dan lain sebagainya. Irak, mungkin tepat dikatakan sebagai wilayah kematian terbesar bagi para wartawan pada tahun 2007. Menurut survey The International News Safety Institute. Lembaga yang bermarkas di Brussel, Belgia itu menyebutkan bahwa ada 77 orang wartawan yang meninggal dalam separuh tahun 2007. Mereka meninggal saat meliput berbagai berita di negara yang kini kacau balau oleh pendudukan pasukan asing dan konflik etnik itu. (www.eramuslim.com. 30/6/2007)
Selain itu, alasan menjadi wartawan selain merupakan ”rumah” menempa diri dan memupuk diri menjadi seorang penulis juga efektif untuk membangun kapasitas penguasaan terhadap informasi. Hal ini penting, mengingat informasi adalah modal besar untuk menguasai kehidupan. Ziauddin Sardar pernah mengatakan, ”the new source of power is not money in the hand of a few, but informasion in the hand of many.”
Tidak hanya itu, profesi wartawan adalah profesi yang sangat dekat dengan rakyat. Dalam artian, rakyat tidak perlu susah-susah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Wartawan melalui medianya bisa memediasi secara langsung aspirasi rakyat kepada pemerintah. Dan ini sangat efektif. Karenanya, fungsi informasi yang mereka emban adalah demi kepentingan rakyat jua. Wajar bila sebuah adagium populer menggambarkan profesi wartawan ”sejengkal di atas gembel, sejengkal di bawah presiden.”
Alasan-alasan inilah yang menjadi landasan berfikir saya, kenapa saya memilih profesi menjadi wartawan.

HAJI UNTUK MARTABAT BANGSA

2009-11-14T01:37:00.000-08:00

Oleh: Moh. Ilyas

Gaung haji kembali bergema. Jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia sedang melakukan kongres spiritual dan fisik menurut tata cara haji (manasik) sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW.
Tak ketinggalan, di tengah kondisi bangsa yang begitu sembraut dengan menggelembungnya kasus-kasus korupsi, suap, pemerasan hingga rekayasa hukum, jemaah haji asal Indonesia masih juga tetap antusias melaksanakan ritual tahunan ini. Bahkan, dari tahun ke tahun selalu menunjukkan angka peningkatan cukup drastis. Lantas yang menjadi persoalan, kenapa semakin banyak orang melakukan haji, martabat bangsa seolah semakin terpuruk? Tidakkah bias haji dapat mengubah hidup seseorang lebih berkualitas?
Menjawab ini tidak lantas ibadah haji yang mesti disalahkan. Sebab yang dipertaruhkan adalah kualitas haji yang telah dilaksanakan. Apakah seseorang yang menjalaninya betul-betul memperoleh bias positif dari ibadah yang dilakukannya atau tidak? Hal ini tergantung pada kualitas niat dan kualitas pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.

Kualitas Niat
Melakukan ibadah haji sejatinya merupakan perjalanan pulang menuju padepokan ruhani, yaitu rumah Allah (Arab: baitullah). Oleh karena ini perjalanan pulang, tentu harus membawa bekal. Orang yang bepergian jauh, seperti biasa oleh-olehnya selalu ditunggu oleh sanak-kerabatnya di rumah. Nah, jika orang melakukan ibadah haji, apa yang harus ia oleh-olehkan kepada Allah? Tiada lain, takwa dan keikhlasan hati.
Takwa dan ikhlas hati di sini memiliki pertautan yang cukup erat. Orang yang takwa (muttaqien) sudah barang tentu hatinya ikhlas untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga tujuan hajinya bukan semata travelling, bersenang-senang, apalagi hanya ingin dipuji tetangga dengan gelar H (haji) atau Hj (hajjah) saja. Perbedaan niat ini memengaruhi kualitas haji seseorang. Biasanya, jika niat seseorang murni ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai ridha-Nya, segenap tenaga dan pikirannya terkonsentrasi untuk mencapainya melalui peningkatan kualitas ibadahnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Namun, bila niat seseorang melakukan haji di luar itu, seperti hanya senang-senang atau hanya untuk mendapatkan gelar haji, sesampainya di tempat pelaksanaan haji tidak fokus sepenuhnya untuk mencapi ridhanya.
Perbedaan kualitas niat dan proses ibadah inipun yang nantinya juga berimplikasi pada nilai haji seseorang. Apakah nilai hajinya mabrur (baik/ diterima), atau mardud (ditolak). Dua kualitas ini terkadang bisa diketahui melalui indikator-indikator tertentu. Misalnya, jika amal, ibadah dan perbuatan seseorang lebih baik dari sebelum haji, dapat dikatakan kualitas hajinya mabrur. Dan kualitas inilah seharusnya yang menjadi target setiap orang yang melaksanakan haji agar mereka bisa meraih apa yang dijanjikan Allah, yakni surga. Sebagaimana sabda Nabi, ”al-hajj al-mabrur laisa lahu jazaun illa al-jannatu.” (tidak ada balasan untuk haji mabrur melaikan surga).
Sebaliknya, jika setelah melaksanakan haji kehidupan seseorang tetap buruk, atau malah lebih buruk, maka dapat dinilai hajinya mardud. Namun, penilaian ini hanya dalam kacamata manusia. Sebenarnya hanya Allah yang sepenuhnya mengetahui rahasia di balik kualitas haji seseorang. Karenanya, dalam hal haji performance niat menjadi awal yang sangat dipertaruhkan.

Pesan Simbolik
Lebih jauh lagi jika kita hendak mengkaji seputar haji secara mendetil, akan kita dapatkan ritual-ritual haji yang kaya dengan pesan-pesan simbolik. Seperti ihram, thawaf, wukuf dan lainnya. Pakaian ihram misalnya, merupakan pakaian yang sama sekali berbeda dengan pakaian sehari-hari kita yang, kadang, serba wah, kain putih yang sangat sederhana dan tidak ada jahitan. Pakaian yang menjadi simbol latihan mental agar senantiasa ingat seragam perpisahan dengan dunia, ingat akan maut yang pasti datang. Sehingga dengan begitu, kita selalu ingin berbuat yang terbaik untuk menuju kehidupan ukhrawi, sebuah ruang hidup yang sebenarnya kelak.
Selain itu, pakaian ihram menyiratkan bahwa tidak ada status sosial yang diunggulkan, semuanya sama. Yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaan dalam hati masing-masing. Semua hal keduniaan harus ditinggalkan sejenak. Yang ada hanya kata Aku dan Engkau.
Thawaf (berputar mengelilingi Ka'bah), Sa’i (berlari dari shofa dan marwah), Mabit (bermalam) di Mina dan Muzdalifah dan wukuf (berdiam diri) di padang Arafah. Jika kita renungkan rangkaian rukun dan sunnah haji tersebut memuat pesan instrospeksi serta pengakuan diri sebagai seorang hamba yang dha’if di hadapan Tuhannya. Rangkaian-rangkain tersebut secara historis mengingatkan kita pada perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah swt.
Upaya taqarrub sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim ini, hingga puncaknya adalah keberanian berkorban menyembelih putranya, nabi Ismail, juga berarti sebagai upaya menanggalkan egoisme kemanusiaannya demi Tuhannya serta wujud kerelaan dan keikhlasan melaksanakan apapun demi mencapai ridha-Nya. Nabi Ibrahim rela menanggalkan baju keduniaan dan harta benda. Dalam arti, ia mencoba menempatkan kepentingan untuk Tuhannya di atas segalanya. Inilah salah satu pesan simbolik ibadah haji yang sangat penting kita teladani.

Demi Martabat Bangsa
Pengalaman melakukan ibadah haji dan pesan-pesan yang dikandungnya menjadi sangat krusial dibawa ke arena bangsa ini. Terutama, di tengah martabat bangsa yang hampir terkubur oleh tindak kriminal yang tak kunjung usai, perilaku korupsi yang mewabah di setiap tempat, hingga klaim-klaim kebenaran (truth claim) yang akhir-akhir ini marak di lingkaran penegak hukum kita (baca: Polisi, kejaksaan dan KPK).
Sekurang-sekurangnya, jika kita, yang notabene belum pernah melakukan ibadah haji, masih bisa berharap pada mereka yang telah melakukan ibadah haji untuk datang sebagai ”juru penyelamat” bangsa ini. Barangkali ajaran-ajaran pengorbanan dan perjuangan Nabi Ibrahim yang banyak dijadikan rukun dan sunnah haji bisa diterapkan di negeri ini. Bagaimana beliau mengajarkan semangat memberi (to give), bukan semangat menerima (to take).
Dalam penerapannya, tiga hal setidaknya yang bisa dilakukan pemerintah, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pertama, pemerintah mesti berfikir bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, bukan bagaimana menggerus keuntungan sebesar-besarnya dari bangsa ini. Kedua, kejujuran, amanah, dan empati sosial harus dipegang sebagai nilai yang membentuk mekanisme dan prosedur sosial dalam arti seluas-luasnya menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama (common wealth and wellfare). Ketiga, advokasi bagi para yang lemah dan toleransi bagi para penggerak (inisiator) sosial menuju harmonisasi kehidupan dan maslahat umum (public goods), di mana kepentingan publik (public interrest) dapat terpenuhi. Dengan tiga langkah inilah kemungkinan martabat bangsa bisa terselamatkan.

* Penulis, Direktur Centre of Social and Humanism Studies (CSHS), Jakarta.

MASA DEPAN PEMUDA, MASA DEPAN BANGSA

2009-11-12T23:48:00.000-08:00

Oleh: Moh. Ilyas

Kami Putra-Putri Indonesia,
Bertanah Air Satu
Tanah Air Indonesia
Berbangsa Satu
Bangsa Indonesia
Berbahasa Satu
Bahasa Indonesia

Membaca ulang Trilogi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ini selain dapat mengenang jasa dan perjuangan para pemuda tempo dulu juga dapat menghidupkan jiwa patriotik dan optimisme kaum muda hari ini guna melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa di masa depan. Dalam artian, cerahnya masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh cerahnya masa depan pemuda jua.
Secara historis, spirit pemuda eksponen 1928 patut diapresiasi. Para pemuda ketika itu rela bersatu dan bertekad demi kemerdekaan rakyat, bangsa dan negara. Mereka berjuang demi satu tekad, kemerdekaan. Heterogenitas bagi mereka ternisbikan oleh spirit bersatu. Para pemuda yang dilingkupi dengan situasi keterbatasan dan ketertindasan mampu merancang skenario masa depan bangsanya dengan amat cerdas. Jelasnya keberanian untuk mengikrarkan kesatuan ini dilatarbelakangi spirit hidup berbangsa untuk pencapaian kemerdekaan Indonesia secara definitif terletak pada kemampuan menanggalkan egoisme kelompok dan pribadi. Seluruh elemen mengagendakan visi politis strategis, mematahkan ke-terkotak-kan bangsa akibat politik etis kolonial. Bahu membahu membangun simbiosis mutualisme demi terciptanya kemerdekaan dan kesejahteraan hidup berbangsa.
Demikian besar jasa pemuda dalam turut andil membangun bangsa sampai-sampai Mohammad Hatta, tokoh pemuda yang sekaligus salah satu proklamator kemerdekaan RI mengatakan, ”Pemuda Indonesia, engkau pahlawan dalam hatiku!” Jika demikian, bukankah layak dikatakan bahwa masa depan pemuda, masa depan bangsa juga.

Potret Pemuda Hari Ini

Bagaimana dengan pemuda hari ini?
Berbicara tentang peran pemuda (baca juga: mahasiswa) hari ini mungkin memang cukup tabu di mata masyarakat kita. Bagaimana tidak, peran pemuda yang dulunya selalu diberi embel-embel social change, social control hingga moral force kini tinggal kenangannya saja. sebuah contoh, dulu, kalaupun suatu aksi demonstrasi tidak membawa agenda perubahan yang besar. paling tidak media masih meliput aksi tersebut dengan serius. Sehingga gaungnya bisa benar-benar terlihat oleh publik. Dalam kondisi seperti ini, paling tidak aksi yang dilakukan mahasiswa masih bisa memberikan manfaat, yaitu masyarakat menjadi tahu bahwa mereka masih punya tumpuan. Pasca 98 s/d tahun 2004-an, aksi mahasiswa masih bisa dijadikan sarana untuk menunjukkan perhatian kita para mahasiswa terhadap persoalan bangsa. Tapi coba lihat saat ini, banyak pihak yang sudah jemu dengan aksi-aksi tersebut. Rakyat sudah semakin skeptis dengan aksi-aksi yang dilakukan. Media sudah tak lagi menganggap aksi-aksi mahasiswa sebagai berita yang patut disebarluaskan secara masif. Alhasil, demonstrasi mahasiswa kini benar-benar terasa kosong dan tak bermakna. Apakah ini adalah alarm akan matinya suara mahasiswa?
Tentu kita tidak menginginkannya. Mengingat perjalanan bangsa ini untuk menuju bangsa yang bermartabat, adil dengan masyarakatnya yang sejahtera tampaknya masih sangat jauh, maka di sinilah suara pemuda, khususnya mahasiswa yang masih mengemban idealisme selalu dinanti. Karena idealisme inilah yang bisa menyelamatkan gerakan pemuda dari alarm kematiannya.

Fakta Baru

Uraian yang cukup panjang tentang napak tilas peran pemuda tempo dulu dan hari ini di atas ternyata masih menyisakan tanda tanya besar di masa yang akan datang. Hal ini setelah penulis menemukan data-data yang cukup mencengangkan dari hasil jejak pendapat Kompas (26/10) yang mengulas tentang eksistensi pemuda hari ini.
Dari hasil jejak pendapat tersebut ditemukan beberapa data sebagai berikut: Pertama, pragmatis. Sisi pragmatisme pemuda hari ini menempati porsi yang jauh lebih tinggi dari sisi idealisme yang hanya sekitar 25 persen dari seluruh responden. Hal ini dapat diketahui dari harapan atau cita-cita yang ingin dicapai pada masa depan dan pandangan generasi ini terhadap persoalan yang dianggap penting bagi mereka saat ini. Misalnya, persoalan keuangan dan karir adalah persoalan paling utama. Di mana menurut mereka, sebagian pemuda generasi mereka hari ini bercita-cita ingin menjadi kaya dan terkenal. Kedua, mengalami pergeseran orientasi. Sifat pragmatis yang lebih mementingkan kepentingan pribadi tersebut tentu saja menjadi alasan pergeseran orientasi di kalangan pemuda hari ini. Orientasi ranah sosial yang sebelumnya masih cukup tinggi kini menurun drastis. Misalnya, ketertarikan pemuda hari ini untuk bergabung dalam partai politik hanya 16,4 persen, Dewan Perwakilan Rakyat 18,7 persen, organisasi kemasyarakatan 43,1 persen, organisasi kepemudaan 38,2 persen dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) 30,6 persen.
Data-data tersebut dikhawatirkan akan semakin mengecil yang pada akhirnya akan tiba saatnya di mana pemuda sudah tidak ada lagi yang tertarik terlibat dalam organisasi-organisasi tersebut.
Ketiga, lebih terbuka. Di masyarakat perkotaan telah muncul satu generasi muda baru yang sangat melek dengan perkembangan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi. Internet misalnya. Media yang memfasilitasi alat-alat komunikasi terbaru ini, seperti Facebook, Twitter, Friendster dan MySpace telah menyihir masyarakat kita, di mana 79 persennya adalah pemuda untuk hanyut dalam kecanggihan alat komunikasi tersebut. Dan inilah media interaksi sosial baru yang akan membentuk karakter dan alam pikiran pemuda hari ini, yang tentu saja sudah jauh lebih terbuka dibanding sebelum-sebelumnya.
Terlepas dari kelebihan dan kekurangan tiga poin penting yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan pemuda hari ini bukan berarti kita pupus harapan terhadap pemuda di masa depan. Artinya, jika pemuda hari ini bisa merespons berbagai tantangan ke depan itu dengan tepat dan menggunakan berbagai referensi yang ada secara bijak, bangsa ini ke depan masih bisa berharap pada mereka.

* Penulis adalah Pengurus Bakornas LAPMI PB HMI
Aktif di Pena Institute Jakarta

”WISDOM” DARI LAPANGAN HIJAU

2009-11-12T23:18:00.000-08:00

Oleh: Moh. Ilyas

Saat masyarakat kita disuguhkan dengan tontonan-tontonan yang menayangkan praktek-praktek penegakan hukum yang penuh rekayasa, upaya pelemahan terhadap institusi pemberantasan korupsi (KPK), hingga susahnya mengungkap kebenaran, di saat itu pula tontonan-tontonan olahraga sepak bola di layar kaca semakin banyak peminatnya. Bahkan, mungkin, lebih menarik dibanding tontonan seputar keadilan itu. Apalagi, di tengah masyarakat dunia yang saat ini sedang mempersiapkan ”jago negaranya” berlaga di pentas piala dunia 2010 mendatang. Lantas, kenapa tontonan lapangan hijau lebih menarik?
Tontonan penegakan hukum yang begitu kusut sudah tidak menarik lagi, sebab ia bukan barang baru. Sebelum ”tragedi perang” KPK – Polri dan kejaksaan agung ini kasus BLBI telah lebih dahulu menjadi potret susahnya menguak kebenaran di negeri ini. Bahkan, parahnya, hingga kini kasus yang merugikan negara itu tenggelam begitu saja dalam ”ombak” rekayasa. Tidak ada tindak lanjut.

Lapangan Hijau
Walaupun kasus rekayasa terhadap KPK yang bermula adanya tuduhan penyalahgunaan wewenang, penyuapan dan pemerasan terhadap 2 pimpinan KPK (non aktif), Bibit S.Rianto dan Chandra M.Hamzah oleh Polri bisa dikatakan lebih mujur dibanding kasus BLBI. Namun yang perlu dicatat adalah tidak adanya ketegasan dari – meminjam bahasa lapangan hijau – sang wasit. Dalam hal ini Presiden. Presiden sangat lamban menyikapi hal ini. Bahkan, meski akhirnya ia membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dinilai banyak kalangan sudah terlambat.
Perspektif filosofi ”lapangan hijau” ini mungkin lebih tepat digunakan oleh seorang presiden dalam menyikapi kasus-kasus negara seperti KPK – Polri ini. Ajaran ketegasan, tidak ada tawar-menawar, hingga pemecatan setidaknya menjadi ciri tersendiri dalam dunia persepakbolaan. Siapapun yang melanggar dapat dikenakan kartu kuning, bahkan jika pelanggarannya tergolong berat, langsung dikenakan kartu merah yang berarti harus out dari lapangan hijau. Karena itulah seorang wasit selaku penentu kebijakan tertinggi harus betul-betul kredibel dan lepas dari kepentingan-kepentingan.
Sementara dalam kasus ”Cicak versus Buaya”yang melanda negeri ini, tidak ubahnya seperti pertandingan yang hanya bisa ditonton, tetapi tidak bisa diatur. Presiden Yudhoyono sama sekali tidak tegas memberikan ”kartu merah” pada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian ini, yakni Kapolri dan Kejagung. Bahkan Anggodopun yang sudah jelas-jelas menjadi tokoh kunci kasus ini dan juga telah mengakui melakukan penyuapan dibiarkan saja melenggang bebas. Ini menunjukkan tingginya ketidak-adilan di negeri ini.
Seharusnya, jika memang melakukan tindak pidana, tidak boleh ada seorang pun yang lepas di mata hukum untuk diadili. Di sinilah prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan terlihat. Karenanya, yang harus segera ditunjukkan kepada publik adalah proses hukum yang transparan, fair dan profesional. Polri tidak punya pilihan, selain menghadirkan bukti-bukti pendukung yang mereka miliki, agar publik pun dapat mengawasi jalannya proses hukum tersebut. Hanya pembuktian hukumlah yang harus menjadi dasar pijakan berhenti atau terus jalannya suatu kasus hukum. Dalam permainan sepak bola, seorang pemain yang ambisius untuk memasukkan gol tetap harus memerhatikan kode etik di lapangan hijau, sehingga golnya dianggap sah.

Keadilan Yang Ditunggu-Tunggu
Pernyataan Martin Luther King, Jr (1929–1968), seorang pemimpin perjuangan hak sipil Amerika Serikat, “di manapun ketidak-adilan adalah ancaman bagi keadilan di mana-mana,” saat ini sudah tertangkap kebenarannya. Praktek ketidak-adilan yang tercium dari kasus KPK–Polri telah menumbuhkan antusiasme yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat jutaan facebooker pendukung Bibit-Chandra, seruan-seruan moral tokoh-tokoh bangsa hingga demonstrasi yang bertubi-tubi.
Motif utama yang sesungguhnya dapat dipelajari dari gelombang aksi dukungan terhadap Bibit-Chandra yang begitu memukau tersebut selain masyarakat merindukan adanya sebuah institusi seperti KPK yang tetap kuat berjuang melawan koruptor juga merindukan hadirnya keadilan.
Masyarakat luas mengalami krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan anggota legislatif. Apalagi di tengah-tengah tingginya harapan keadilan itu justru legislatif, yakni komisi III DPR sangat pro terhadap kepolisian dan kejaksaan. Krisis kepercayaan ini bisa mengarah pada pemerintahan SBY-Boediono bila tak segera mengambil sikap jelas dan tegas pro kebenaran dan keadilan.
Bangsa ini harus bangkit meraih kebenaran dengan menegakkan keadilan. Bila tidak, kepercayaan rakyat pun akan kian memudar. Tidak akan ada lagi rakyat yang percaya penegakan hukum dan keadilan. Satu-satunya jalan adalah Pemerintah harus memulihkan kepercayaan rakyat dengan kembali pada komitmen menyelenggarakan clean and good governance.
Bila keadilan yang ditunggu-tunggu ini tidak jua datang, maka meminjam gagasan Francis Fukuyama (dalam State Building, 2006), bangsa kita akan terperosok ke dalam bukan saja situasi negara lemah, melainkan negara gagal atau bahkan negara di ambang kehancuran.
Sebaliknya, jika pemerintah tegas dan akurat dalam membumihanguskan ketidak-adilan, yakni dengan memberikan ”kartu merah” kepada oknum-oknum yang terlibat, maka di saat itu pulalah kata ”wisdom” sebagai lambang kebijaksanaan pemerintah akan menyelamatkan negeri ini dari kehancuran.

* Penulis, Pemerhati Masalah Keadilan
Aktif di Bakornas LAPMI PB HMI.

PERAN PEMUDA DI BALIK “DRAMA” KPK – POLRI

2009-11-12T23:14:00.000-08:00

Oleh: Moh. Ilyas

Hiruk pikuk “drama kolosal” KPK – Polri yang berujung pada penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, kamis (29/10) dinilai banyak pihak sebagai suatu keanehan dan tidak masuk akal. Tak ayal kondisi itu membawa publik (baca: masyarakat) bergejolak keras menyuarakan keadilan dan kebenaran. Mereka yang datang dari berbagai elemen menentang keras penahanan kedua pimpinan KPK non aktif tersebut.
Salah satu dari elemen yang menyatakan menolak penahanan mereka adalah pemuda dan mahasiswa. Bagaimana tidak, setelah sehari sebelumnya (28/10) para pemuda Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda yang seharusnya dapat mengevaluasi secara totalitas peran pemuda saat ini, justru mereka dihadapkan pada suatu kondisi bangsa yang mencoba keluar dari circle of law (lingkaran hukum) dan justice (keadilan), yakni penahanan Bibit – Chandra yang dinilai cacat hukum dan dipandang sebagai langkah pelemahan sekaligus pengerdilan terhadap eksistensi KPK.
Namun, tidak adanya evaluasi bagi pemuda di hari sumpah pemuda tersebut sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Sebab, perseteruan Cicak versus Buaya ini sebenarnya dapat dijadikan momentum tersendiri untuk mengevaluasi sejauh mana peran mahasiswa dan pemuda saat ini. Dalam artian, jika mereka mampu menciptakan perubahan, yakni mengembalikan identitas hukum dan keadilan secara benar, terutama dalam kasus KPK - Polri yang oleh banyak pihak dituding “penuh permainan” ini, maka setidaknya peran pemuda sebagai agent of change yang selama ini menjadi icon yang disandangnya dapat dimiliki kembali.
Tentunya dalam upaya menciptakan perubahan tersebut, ketajaman analisis pemuda merupakan sesuatu yang niscaya untuk dimiliki. Artinya, mereka harus mencoba memandang bahwa “pemain-pemain di belakang layar” kasus ini tidak menutup kemungkinan adalah kalangan elit penguasa yang bersembunyi di balik jubah kekuasaannya. KPK, Polri atau Kejagung bisa saja hanya sebagai obyek permainanya. Karenanya, jika konteksnya sudah sampai pada kata ‘kekuasaan’, ada baiknya kita (pemuda) kembali merenungkan gaya politik Machiavelli (1469-1527) yang merupakan "guru" bagi para maniak kekuasaan. Baginya, demi meraup kekuasaan, tidak ada yang mustahil dilakukan, semuanya halal dilakukan, kalau perlu membunuh ribuan atau jutaan orang. Nasihat klasiknya adalah kalau ingin menjadi penguasa, jangan sekali-kali mengikuti norma-norma sehat. Jangan sekali-kali takut berbohong, takut membunuh, atau takut memfitnah. Barangkali momentum inilah yang tepat bagi para pemuda untuk kembali menunjukkan perannya dalam turut membangun bangsa ini.